TRAGEDI PASCA PEMILU LEGISLATIF

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Caleg; Korban Keganasan Politik
Satu persatu caleg berguguran pasca pemilu caleg, baik depresi maupun meninggal dunia. Hilanglah harga diri manusia tatkala dia berjalan dari yang tak menentu, makan sisa makanan orang, tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit, buang hajat dimana dia mau, rasanya tidak ada beban di wajahnya, pakaian tercukupi, sekaklipun harus menggunkan celana katok dan tak berbaju. Itulah korban dari ambisi jabatan yang dijanjikan politik kepada calon Bupati Bojonegoro yang tak terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun lalu. Siapa sangka orang yang selalu disegani dan dihormati dengan ilmu dan kepiawaiannya memberikan solusi terhadap gejala sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat jadi korban keganasan politik yang membuatnya stress dan tak berdaya menghadapi kenyataan yang ada menimpa dirinya.
Kenapa tidak? Memang perjuangan itu butuh pengorbanan, akhirnya apa yang terjadi pasca pemilu legilatif justru banyak caleg yang optimistis akan menang di dapil tempat dia memilih akhirnya justru kalah dengan meraih suara 2 – 10. Melihat kenyataan yang, bukan cuma harta yang dia korbankan tetapi kehormatan dan jiwanya yang juga dikorbankan. Kadang harapan dan kenyataan itu tidak selalu kompromi, antara keinginan dan realita selalu bersebrangan, jiwa yang melayang, stress karean dunia dan apa kata dunia.
Media massa baik cetak maupun elektronik tak henti-hentinya meng-info-kan berita terkini tentang korban kegaganasan pemilu caleg yang menyebabkan caleg stress dan meninggal dunia. Kita bisa melihat dari Surakarta-Solo ibu Sri Sumini (52) beranak dua caleg dari Partai Demokrat meninggal dunia karena serangan jantung, sekalipun perhitungan suara belum selesai. Di Palangkaraya dua caleg stress karena kalah bertarung di panggung politik. Bali; seorang caleg wanita juga stress, tidak kuat menanggung beban malu dan besar pengorbanan yang dikeluarkan karena minimnya suara yang diperoleh.
Calon anggota legislatif (caleg) termasuk kelompok yang rawan mengalami impotensi akibat beban fisik dan psikis, terutama mereka yang gagal melenggang ke kursi parlemen pada Pemilu 9 April 2009. Depresi berat itu sendiri terjadi akibat ketidakseimbangan antara kehendak hati, pikiran dan fisik. Ketidakseimbangan antara keinginan begitu menggebu-gebu, memikirkan harta yang sudah dikeluarkan serta hasil yang tidak memuaskan sehingga timbul distorsi dalam tubuh. Ujung-ujungnya bukan hanya impotensi, bahkan termasuk gangguan kejiwaan. Akibatnya dari semua ini semua Rumah Sakit Daerah sibuk untuk menambah tanpungan rungan pasien penyakit jiwa, misalnya Siti Hanain, calon legislator Partai Pelopor untuk DPRD Nusa Tenggara Barat, datang ke Rumah Sakit Jiwa Mataram untuk berkonsultasi dengan psikiater, Senin kemarin. Dia mengaku, mengalami perubahan pola tidur, kerap gelisah, selalu dihantui ketakutan. Semenjak terjun ke dunia politik, hari-harinya mulai dihantui rasa khawatir, pikirannya selalu diganggu dengan tuntutan masyarakat yang dinilainya cukup tinggi. "Bukan uang puluhan juta yang sudah keluar yang saya pikirkan. Tapi tanggung jawab yang akan saya emban yang membikin saya susah.
Sementara itu, pengelola Rumah Sakit Atma Husada Mahakam (dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa/RSJ Samarinda) kini mengantisipasi bertambahnya jumlah pasien terkena gangguan kejiwaan, khususnya dari para calon anggota legislatif Pemilu 2009 yang mengalami depresi berat akibat gagal meraih kursi dewan.
Pihak mengelola telah menyiapkan sekitar 30 tempat tidur pada ruangan khusus, yakni di Gedung Instalasi Pemulihan Ketergantungan Napza dengan didukung oleh empat dokter dan 10 perawat siaga.
Kekhawatiran akan ada caleg yang mengalami depresi berat pasca Pemilu 2009 bukan tanpa alasan karena bercermin pada pengalaman pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2004 beberapa caleg sempat mendapat pelayanan di rumah sakit tersebut.
Pada Pemilu 2004 jumlah Parpol hanya 24 partai, sedangkan Pemilu 2009 mencapai 38 Parpol.

Demokrasi yang Democrazy
Partai-partai kecil yang hanya merauk suara sangat minim berkoalisi bukan karena untuk mensukseskan pemilu presiden tetapi tidak puas dengan hasil penghitungan suara, karena menurut beberapa kader partai bahwa ada kecurangan dalam penghitungan suara. Partai yang berkepala banteng (PDIP) juga melakukan hal yang sama dengan melaporkan kecurangan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Misalnya kita melihat kasus di Maluku; pendukung partai politik bentrok pasca perhitungan suara yang mengakibatkan satu orang tewas. Sulawesi Tenggara; KPU kisruh dengan saksi dari Partai Politik, karena Saksi partai tidak dilibatkan dalam penghitungan suara ulang yang dilakukan KPU setempat. Surabaya; para saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga Pengurus Anak Cabang meminta upah jadi saksi yang belum di bayar oleh DPC PDIP Surabaya yang membuat para saksi ngotot dengan mendatangi kantor DPC. Semarang; warga semarang yang dijanjikan uang 25.000 oleh Agung Buwono (caleg dari Partai Demokrat) untuk mencontreng-nya pada pemilu caleg 9 April lalu, ternyata sampai kemarin belum di bayar, akhirnya warga mendatangi rumah Agung untuk menuntut janji politik tersebut. Dan masih banyak pelanggaran lain yang terjadi di negeri kita, lagi-lagi ini adalah akibat dari negeri demokrasi yang membuat rakyatnya democrazy. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-shawwab.