HIMAS MALANG

“PAHLAWAN KECIL” DARI SAPEKEN

2009-05-31T19:07:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Beberapa hari yang lalu saya menulis artikel lepas dalam blog saya (http://abdulqodirqudus.blogspot.com) tentang “Ku Titip Sapeken Bukan Sepekan” dalam tulisan itu saya bermaksud menulis beberapa pesan moral kepada para kandidat legislative dari dapil 7 (Arjasa-Kangean, dan Sapeken) siapa saja yang terpilih menjadi anggota dewan daerah Kabupaten Sumenep jika mau berjuangan demi dan untuk rakyat jangan tanggung-tanggung. Semangat itu harus terus membara sampai tuntas masa jabatan, semangat perjuangan itu jangan hanya hitungan seminggu, selesai dilantik atau malah menjadi tikus-tikus berdasi yang menggrogoti uang Negara (aji mumpung).
Pesan moral ini mengingatkan kita pada salah satu sejarah besar kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Assiddiq, tatkala menyampaikan pidato kenegaraan lepas pelantikan sebagai khalifah (presiden) saat itu. Dalam kutipan pidatonya Abu Bakar menyampaikan: “Jika saudara melihat kebenaran dalam kepemimpinan ku maka ikutilah aku, dan jika saudara melihat kesalahan, maka jangan ikuti aku”. Dalam sepenggal kata sambutan Abu Bakar Assiddiq ini telah memberikan pesan moral kepada siapapun saja yang ingin menjadi pemimpin/wakil/pejabat/dsb.
Lima orang tokoh yang dipercaya mewakili masyarakat kepulauan Sapeken-Kangean untuk duduk di Parlemen DPRD Kabupaten Sumenep yang selanjutnya saya sebut sebagai “Pahlawan Kecil” mereka itu adalah Dulsiam (putra kelahiran Desa Sepangkur), H. Moh. Ali (putra kelahiran Desa Pagerungan Besar), Nur Asyur (putra kelahiran Desa Sapeken), Badrul Aini (putra kelahiran Kangean), dan Moh. Husen (putra kelahiran Kangean). Semoga mereka benar-benar membawa aspirasi masyarakat kepulauan untuk bisa menciptakan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmura. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showwab.

MENANYAKAN KE-EKSISTENSI PEMUDA

2009-05-20T08:39:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Gerakan pemuda sebagai salah satu bagian dari masyarakat, sebagai para agent of change, agent of social control dan agen penentu arah bangsa. Generasi pemuda yang memiliki peran besar sebagai tonggak perubahan di masa mendatang. Hal ini banyak membutuhkan persiapan untuk menghasilkan out put yang berkualitas, sehingga diperlukan adanya sebuah gerakan yang selalu berusaha untuk menggemakan ide-ide Islam sebagai satu-satunya rule of law (landasan hukum) bagi manusia dengan mengadakan acara-acara yang bertujuan untuk mengupgrade diri pemuda dan mewujudkan sebuah organisasi pergerakan yang bergerak massive, simple, cerdas dan revolutiv.
Dalam kancah perpolitikan, peran pemuda dan mahasiswa (sebagai kaum terpelajar) tak pernah absent. Tetapi selama ini peran mereka hanya sebatas "menurunkan dan mengganti sopir", kemudian mendorong mobil hingga bisa jalan lagi. Setelah mobil jalan, mereka ketinggalan dalam cucuran keringat, kehabisan tenaga bercampur dengan asap knalpot mobil yang sudah melesat jauh meninggalkanya. Begitupun gerakan pemuda dan mahasiswa yang pada awalnya berkomitmen. Untuk menunjukkan idealismenya dalam pentas politik, seringkali menjadi pragmatis dan terjebak dengan keadaan karena kekaburan metode dan juga jiwa perjuangan pemuda yang hanya bermuara pada kepentingan sesaat. Sejatinya, revisi dan reposisi gerakan pemuda akan sangat menentukan potret negeri ini ke depan, bahkan potret sebuah peradaban.
Benediet Anderson, seorang Indonesianist mengunkapkan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya. Pernyataan Benediet Anderson ini tak salah memang apalagi dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dimana pemuda menjadi aktor dari setiap langkah perjalanan bangsa Indonesia, dimana pemuda menjadi aktor utama dari setiap peristiwa penting yang terjadi di Indonesia.
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menempati peran yang sangat strategis dari pristiwa penting yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemuda menjadi tulang pungggung dari keutuhan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang ketika itu. Peran tersebut juga tetap disandang oleh pemuda Indonesia hingga kini; selain sebagai pengontrol independen terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan penguasa, pemuda Indonesia juga secara aktif melakukan kritik konsruktif, hingga mengganti pemerintahan apabila pemerintahan tersebut tidak lagi berpihak pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kasus jatuhnya pemerintahan Soekarno oleh gerakan pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Tahun 1966, hal yang sama juga dilakukan oleh pemuda dalam menumbangkan pemerintahan Soeharto 32 tahun kemudian, peran yang disandang pemuda Indonesia segabai agen perubahan (agent of chenge) dan agen kontrol sosial (agent of social control) hingga saat ini masih sangat efektif dalam memposisikan peran pemuda Indonesia
Pemuda dan mahasiswa adalah sosok perubah dan penggerak masyarakat, perannya ditunggu dan dinanti banyak komponen bangsa. Bagaimana jadinya jika sosok ini ternyata mandul dalam kiprah dan peranannya? tentu bangsa ini akan menangis karena telah melahirkan mereka. Diperlukan sebuah terobosan baru untuk menjadikan mereka sosok-sosok intelek muda muslim berprestasi kebanggaan agama dan bangsa.
"Jangan hanya menjadi penonton sejarah,
tapi jadilah pecipta sejarah,
agar kita tidak menjadi korban sejarah"

HARGAI PILIHAN RAKYAT

2009-05-14T08:22:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Pesta demokrasi sudah berlalu, penghitungan surat suara belum berakhir, tetapi masih kita melihat banyak tuntutan dari elit partai untuk melakukan pemilu ulang, karena melihat ada kecurangan dalam mekanisme pemilu juga adanya kecurangan dalam penghitungan suara, justru mengindikasikan bahwa pesta demokrasi tahun 2009 merupakan pesta yang sangat rumit dibandingkan dengan pemilu tahun 1999 dan 2004, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato ilmiahnya menanggapi isu actual tentang kecurangan dan problem yang mucul pra pemilu dan pasca pemilu legislative yang lalu.
Dalam proses pemilu, kita banyak melihat adanya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi tentunya semua itu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya kita sebagai bangsa yang terhormat haruslah lebih terbuka dan memainkan logika dewasa dalam menyelesaikan problem bangsa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita keinginkan.
Sebagai bangsa yang berbudi luhur, maka sepatutnya kita harus mampu menyelesaikan problem tersebut tanpa kekeran dan cacian. Kalah menang dalam pertarungan itu adalah hal yang biasa, wajar, dan patut dalam demokrasi, bukan diselaikan dengan ujung pedang. Saya menyadari sepenuh hati apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenap. Menurut berita terkini (baca: http://sapeken.co.cc) bahwa ada delapan kota suara yang hilang di daerah pemilihan tujuh (dapil-7) meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kayuwaru, dan Kecamatan Sapeken, ditambah lagi dengan masalah teknis yang terjadi pada saat penghitungan suara, bahwa adanya penggembungan suara di salah satu desa di kepulauan Sapeken.
Saya sangat perihatin terhadap masalah yang muncul di kepulauan tempat saya dilahirkan itu, saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ?. Tentunya semua orang akan mengalihkan perhatian kepada Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang diberikan amanah untuk mengawasi sepenuhnya proses kecurangan, pelanggaran dalam pemilu legislative 9 April lalu.
Kita menyadari bahwa pemilu 2009 sangat rumit dibandingkan dengan pemilu 1999 dan 2004. pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik yang masyarakat hanya memilih dan mencoblos partai saja. Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 Partai Politik, masyarakat hanya diminta untuk mencoblos partai dan calon legislative tanpa suara terbanyak. Pemilu 2009 yang diikuti oleh 44 Partai Politik dan pencontrengan calon legislative dengan sistem suara terbanyak, tentunya sistem ini akan menimbulkan banyak masalah.
Respom masyarakat terhadap system demokrasi sepatutnya harus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Negara. Kesadaran masyarakat untuk memilih wakilnya di pemerintahan sudah mereka laksanakan tanpa ada paksaan dan dorongan dari siapapun, yang semestinya masyarakat harus pergi kerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga mungkin saja terhambat dan dikorbankan untuk memenuhi hajat lima tahunan pesta demokrasi Negara. Untuk itu kepada semua penyelenggara pemerintahan, baik dalam jajaran birokrasi ekeskutif, legislative dan yudikatif, atau siapapun yang terlibat dalam pesta demokrasi ini khususnya KPU dan calon-calon legislatif yang belum dapat jatah untuk menjadi wakil rakyat di DPR, mari kita sama-sama mengampanyekan “Hargai Pilihan Rakyat” dan jangan buat rakyat bingung atas kebijakan “mu” yang tak bertanggung jawab.
Kepada kaum muda (Himpunan Mahasiswa Sapeken) jangan jadi provokator dan jangan pula jadi penyundang, karena masyarakat akan menilai kiprah mu hari ini untuk menentukan juang mu hari depan. Untuk itu kawal keadilan atas nama rakyat bukan golongan. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showwab.

TRAGEDI PASCA PEMILU LEGISLATIF

2009-04-19T21:02:00.000-07:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Caleg; Korban Keganasan Politik
Satu persatu caleg berguguran pasca pemilu caleg, baik depresi maupun meninggal dunia. Hilanglah harga diri manusia tatkala dia berjalan dari yang tak menentu, makan sisa makanan orang, tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit, buang hajat dimana dia mau, rasanya tidak ada beban di wajahnya, pakaian tercukupi, sekaklipun harus menggunkan celana katok dan tak berbaju. Itulah korban dari ambisi jabatan yang dijanjikan politik kepada calon Bupati Bojonegoro yang tak terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun lalu. Siapa sangka orang yang selalu disegani dan dihormati dengan ilmu dan kepiawaiannya memberikan solusi terhadap gejala sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat jadi korban keganasan politik yang membuatnya stress dan tak berdaya menghadapi kenyataan yang ada menimpa dirinya.
Kenapa tidak? Memang perjuangan itu butuh pengorbanan, akhirnya apa yang terjadi pasca pemilu legilatif justru banyak caleg yang optimistis akan menang di dapil tempat dia memilih akhirnya justru kalah dengan meraih suara 2 – 10. Melihat kenyataan yang, bukan cuma harta yang dia korbankan tetapi kehormatan dan jiwanya yang juga dikorbankan. Kadang harapan dan kenyataan itu tidak selalu kompromi, antara keinginan dan realita selalu bersebrangan, jiwa yang melayang, stress karean dunia dan apa kata dunia.
Media massa baik cetak maupun elektronik tak henti-hentinya meng-info-kan berita terkini tentang korban kegaganasan pemilu caleg yang menyebabkan caleg stress dan meninggal dunia. Kita bisa melihat dari Surakarta-Solo ibu Sri Sumini (52) beranak dua caleg dari Partai Demokrat meninggal dunia karena serangan jantung, sekalipun perhitungan suara belum selesai. Di Palangkaraya dua caleg stress karena kalah bertarung di panggung politik. Bali; seorang caleg wanita juga stress, tidak kuat menanggung beban malu dan besar pengorbanan yang dikeluarkan karena minimnya suara yang diperoleh.
Calon anggota legislatif (caleg) termasuk kelompok yang rawan mengalami impotensi akibat beban fisik dan psikis, terutama mereka yang gagal melenggang ke kursi parlemen pada Pemilu 9 April 2009. Depresi berat itu sendiri terjadi akibat ketidakseimbangan antara kehendak hati, pikiran dan fisik. Ketidakseimbangan antara keinginan begitu menggebu-gebu, memikirkan harta yang sudah dikeluarkan serta hasil yang tidak memuaskan sehingga timbul distorsi dalam tubuh. Ujung-ujungnya bukan hanya impotensi, bahkan termasuk gangguan kejiwaan. Akibatnya dari semua ini semua Rumah Sakit Daerah sibuk untuk menambah tanpungan rungan pasien penyakit jiwa, misalnya Siti Hanain, calon legislator Partai Pelopor untuk DPRD Nusa Tenggara Barat, datang ke Rumah Sakit Jiwa Mataram untuk berkonsultasi dengan psikiater, Senin kemarin. Dia mengaku, mengalami perubahan pola tidur, kerap gelisah, selalu dihantui ketakutan. Semenjak terjun ke dunia politik, hari-harinya mulai dihantui rasa khawatir, pikirannya selalu diganggu dengan tuntutan masyarakat yang dinilainya cukup tinggi. "Bukan uang puluhan juta yang sudah keluar yang saya pikirkan. Tapi tanggung jawab yang akan saya emban yang membikin saya susah.
Sementara itu, pengelola Rumah Sakit Atma Husada Mahakam (dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa/RSJ Samarinda) kini mengantisipasi bertambahnya jumlah pasien terkena gangguan kejiwaan, khususnya dari para calon anggota legislatif Pemilu 2009 yang mengalami depresi berat akibat gagal meraih kursi dewan.
Pihak mengelola telah menyiapkan sekitar 30 tempat tidur pada ruangan khusus, yakni di Gedung Instalasi Pemulihan Ketergantungan Napza dengan didukung oleh empat dokter dan 10 perawat siaga.
Kekhawatiran akan ada caleg yang mengalami depresi berat pasca Pemilu 2009 bukan tanpa alasan karena bercermin pada pengalaman pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2004 beberapa caleg sempat mendapat pelayanan di rumah sakit tersebut.
Pada Pemilu 2004 jumlah Parpol hanya 24 partai, sedangkan Pemilu 2009 mencapai 38 Parpol.

Demokrasi yang Democrazy
Partai-partai kecil yang hanya merauk suara sangat minim berkoalisi bukan karena untuk mensukseskan pemilu presiden tetapi tidak puas dengan hasil penghitungan suara, karena menurut beberapa kader partai bahwa ada kecurangan dalam penghitungan suara. Partai yang berkepala banteng (PDIP) juga melakukan hal yang sama dengan melaporkan kecurangan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Misalnya kita melihat kasus di Maluku; pendukung partai politik bentrok pasca perhitungan suara yang mengakibatkan satu orang tewas. Sulawesi Tenggara; KPU kisruh dengan saksi dari Partai Politik, karena Saksi partai tidak dilibatkan dalam penghitungan suara ulang yang dilakukan KPU setempat. Surabaya; para saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga Pengurus Anak Cabang meminta upah jadi saksi yang belum di bayar oleh DPC PDIP Surabaya yang membuat para saksi ngotot dengan mendatangi kantor DPC. Semarang; warga semarang yang dijanjikan uang 25.000 oleh Agung Buwono (caleg dari Partai Demokrat) untuk mencontreng-nya pada pemilu caleg 9 April lalu, ternyata sampai kemarin belum di bayar, akhirnya warga mendatangi rumah Agung untuk menuntut janji politik tersebut. Dan masih banyak pelanggaran lain yang terjadi di negeri kita, lagi-lagi ini adalah akibat dari negeri demokrasi yang membuat rakyatnya democrazy. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-shawwab.

DINAMIKA PARTAI NASIONALIS DAN RELEGIUS INDONESIA PASCA PILLEG 2009

2009-04-14T20:16:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Pupus sudah harapan partai-partai kecil untuk meraih suara banyak di parlemen, kenapa tidak? Kita sudah bisa melihat hasil menghitungan sementara dari surve Quick Qount yang mayoritas memenangkan Partai Demokrat (PD) dengan prosentase rata-rata 20%.Ini adalah merupakan hasil yang mengejutkan bagi partai-partai lain khususnya bagi partai yang mengkliem dirinya sebagai partai pewaris perjuangan Bung Karno, sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Pelopor, Partai Banteng Indonesia, dan Partai Marhanisme (Rahmawati Soekarno Putri). Ke empat partai ini mempunyai visi dan misi yang hampir sama dengan tujuan untuk membangkitkan roh perjuangan Bung Karno dari masing-masing tubuh partai tersebut.Bung Karno adalah sosok pejuang yang tegar dan memegang kuat terhadap kometmen kebangsaan. Akhirnya dengan kepatroit dan kewibawaannya banyak orang dan bahkan para calon legislatif yang menziarahi makam pahlawan ’45 itu.
PDI adalah partai yang berasas nasionalis, yang merupakan partai besar yang lahir pada masa Orde Baru. PDI pada pemilu 1999 meraih suara terbanyak yang kemudian disusul dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada pemilu tahun 2004 Partai Golkar mendapatkan suara mayoritas dan Partai Demokrat menempati urutan ke enam setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilu tahun ini sekalipun belum ada kejelasan dan masih menunggu hasil penghitungan manual dari KPU, tetapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa PD yang merajai Parlemen Indonesia.
Bagaimana nasib partai yang berasaskan Islam? Posisinya sementara ada pada level tengah. Jawa Timur yang merupakan basis PKB akhirnya tenggalam dan tak bersuara, Madura basis NU juga tidak mampu untuk menandingi perolehan suara dari Partai Demokrat. Lagi-lagi saya katakan bahwa partai berasaskan nasionalis yang pantas untuk meneruskan perjuangan Bung Karno, sementara partai berasaskan Islam biarkan saja menjadi sayap-sayap parlemen (penyeimbang), supaya Negara tetap dalam alur konstitusi ruh Ilahiyah.
GOLPUT adalah pilihan rakyat yang jumlahnya hamper 40 %, artinya bukan PD yang menang, tetapi GP yang merajai, tetapi GP itu tidak bias dipertanggung jawabkan, karena GP tidak punya aturan yang jelas dan tidak ada aturan yang mengaturnya, jadi kalau kata Anies Urbaningrum “nga’ ngefek coy” . Jadi kenapa rakyat JW yang mayoritas beragama NU itu tidak memilih partai berasaskan relegius, karena bukan karena partainya tetapi sosok/tokoh yang ada di partai, jadi jangan heran kalau PD meraih suara mayoritas karena ada SBY, yang kharismatik dan berwibawa, bukan karena SBY jadi Presiden, atau GOLKAR mendapatkan suara urutan 2 atau 3 karena JK kebetulan jadi Wk. Presiden, atau PDIP dan seterusnya, tetapi karena figur. Terus kenapa dengan PKB? Karena PKB kehilangan ruh tatkala Abdur Rahman Wahid (Gusdur) sudah chek out dari PKB, karena pengaruh Gusdur luar biasa bagi masyarakat NU Indonesia.
Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Prabowo dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)-nya, karena mampu memposisikan sementara waktu pada urutan 10 besar, dan juga Pak Wiranto dengan Hanura-nya. Kedua tokoh ini adalah pahlawan Negara yang pernah mengawal Presiden Soeharto, dan mampu meraih suara yang sangat signifikan, sekalipun kedua partai itu baru ikut pemilu tahun 2009. Itu semua karena figur tokohnya bukan karena partainya.
Masyarakat muslim lebih cendrung nyontreng partai nasionalis karena figur dan sosok yang diusungnya jelas, programnya jelas dan bener-benar pantas untuk membawa bangsa dan Negara lebih baik lagi, dari pada partai-partai religius yang selalu ribut ngurusi basis massa yang dipetakan melalui organisasi keagamaan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai religius ini bisa juga terlalu peragmatis terhadap kebijakan konstitusi syari’ah. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showab.

CALEG; JALAN PINTAS MENUJU KAYA

2009-04-10T19:37:00.000-07:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Persepsi orang memang berbeda-beda dengan istilah “calon legislatif” lebih familiar orang menyebut “caleg”, bisa jadi orang memberikan interpretasi dan paradigma yang berbeda sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
Mungkin saja persepsi orang akademisi (terdidik) berbeda dengan orang awam, boleh jadi persepsi politikus berbeda dengan poliandre atau strata social lainnya. Interpretasi tentang caleg itu tidak akan mengurangi substansi dari caleg itu sendiri. Pengertian tentang caleg ini kita titikkan sampai disini, biarkan orang yang membaca tulisan ini punya kesimpulan sendiri.Beberapa hari yang lalu saya menulis tentang “kalau ingin bahagia jangan jadi politisi” dalam tulisan itu saya hanya berpesan bahwa politisi itu banyak musuhnya, lagi-lagi dia terjerat kasus besar korupsi misalnya, maka penyesalan yang muncul. Jika para politisi tahu bahwa kelak dia akan kenak kasus korupsi atau kasus yang lain boleh jadi mereka akan memundurkan diri dari pencalonan legislatif, tetapi itu adalah rahasia Ilahi, bahwa apa yang terjadi hari esok kita tidak tahu. Akhirnya berlomba-lomba untuk jadi legislatif, karena bagi mereka jadi caleg itu cepat kaya, bagaimana tidak??? gajinya perbulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupian) ditambah lagi dengan penghasilan tidak tetap, boleh jadi lebih banyak ceperannya ketimbang gajinya. Itulah fakta yang ada saya tidak mengada-ada, karena saya punya data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Legislatif memang menjajikan orang menjadi kaya mendadak, akhirnya banyak orang mau jadi caleg dan banyak juga wakil rakyat yang terjerat kasus TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi). Kenapa saya katakana bahwa banyak orang ingin jadi caleg??? Kita bisa melihat dan mendengar dengan mata telanjang dan kuping terbuka tatkala mereka berkampanye, pasti mereka obral janji dengan iming-iming bantuan sembako, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan masih banyak janji-janji palsu yang dilontarkan. Gaya orang yang menjajikan dengan jumlah besar itu kan orang kaya, tapi hakikatnya mereka miskin, akhirnya masyarakat yang jadi korban.
Akibat system demokrasi yang diterapkan di Indonesia, banyak yang ngemgombal. Betul apa yang dikatakan Socrates; “Negara yang menerapkan sistem demokrasi akan melahirkan banyak kebohongan”. Kebohongan yang dibungkus dengan kharismatik. Lagi-lagi ada orang yang sudah punya pekerjaan mapan akhirnya jadi korban demokrasi. Plato mengatakan; “sistem demokrasi sama halnya dengan pembodohan rakyat” bagaimana tidak masyarakat suruh memilih wakilnya di pemerintahan sementera rakyat tidak tahu kapabilitas wakilnya, itukan namanya membeli kucing dalam karung.
Bagi guru, buruh, dan petani belum tentu mendapatkan uang 15 juta /bulan, sekalipun sudah kerja keras berangkat pagi pulang malam, tetap aja segitu, sementara mereka (caleg.red) enak duduk di kursi empuk tanpa ada beban, lupa dengan janjinya dulu. Begitulah realita yang ada, tetapi tetap saja masyarakat miskin. Lanjut Prof. Mahfud dalam orasi ilmiahnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beliau mengatakan; “tidak akan bahagia orang yang menumpukkan kekayaan dengan kebohongan” . Semakin banyak yang dijanjikan maka akan semakin miskin negeri ini, buktinya masih banyak lembaga pendidikan Indonesia yang tak berdaya, masih banyak orang miskin tak bisa berobat, masih banyak anak-anak yang kurang gizi, dan masih banyak pula pengangguran…..terdidik!!! bahkan orang miskin dilarang sakit dan orang miskin dilarang sekolah, ini semua adalah akibat dari system demokrasi yang tak bermartabat.
Mobil mewah melintas dengan plat merah, lagi-lagi penjabat yang lewat, sapa tidak, salam tidak, semua kendaraan di jalan minggir, ada pejabat Negara yang lewat. Lagi-lagi yang berkuasa siapa??? rakyat, presiden, gubernur, bupati, DPR atau malah binatang buas di hutan sana.
Pembahasan masalah caleg tidak akan pernah tuntas sampai kiamat sekalipun, karena unik dan misterius; “sudah tahu itu racum, tetap diminum”. Paradigma dan argumentasi insan mentermenologikan “caleg” dalam perspektif klasik dan kontemporer akan berbeda-beda. Untuk itu demokrasi bagi siapapun untuk menginterpretasi tulisan ini; “kalau ingin cepat kaya, ya harus jadi caleg”. Semoga bermanfaat. Wallahu ‘alam bi al-Showab.

JIKA INGIN BAHAGIA JANGAN JADI POLITISI

2009-04-07T18:32:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Kebahagian datang pada hakikatnya bukan dari orang lain, tetapi datang dari kita sendiri baik secara tiba-tiba maupun terencana. Dalam hidup ini banyak hal yang menghampiri kita. Bukan hanya kebaikan dan kebahagiaan, tapi keburukan yang tidak pernah kita harapkan juga kadang datang kepada kita. Apa yang menjadi harapan kita, tidak selalu datang sesuai harapan. Entah itu bentuknya ataupun waktunya. Sekalipun kebahagiaan itu milik sendiri, tetapi masih ada campur tangan orang lain yang berjasa atas prestasi yang diraihnya, lebih-lebih campur tangan Tuhan, untuk itu jangan pernah mengabaikan dan melupakan jasa orang lain dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bahagiakah politisi yang kebetulan duduk sebagai wakil rakyat di DPR ? inilah topik bahasan yang akan saya tulis dalam artikel ini.
Semua orang pasti bahagia dan senang apabila menduduki jabatan tertinggi dalam strata sosial, baik dia sebagai pengusaha, penguasa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan apalagi jabatan tertinggi dalam pemerintahan kebahagiaan itu akan berlimpat ganda, termasuk politisi. Politisi dengan PDnya menyuarakan janji-janji politik saat mereka berkampanye adalah akhir dari sebuah kebahagiaannya, tentu tidak karena disaat mereka menjadi wakil rakyat, maka mereka akan dirongrong dengan janji-janji yang pernah mereka ucapkan itu, jika tidak maka mereka termasuk politisi pengkhianat dan munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “salah satu ciri dari orang yang munafik adalah orang yang mengingkari janji-janjinya”.
Kebahagiaan yang semu dan tak bermakna, itulah kata yang pantas yang disandang bagi politisi munafik. Pengakuan dari seorang politisi Malang yang pernah mangkrak di DPRD periode 2004-2009 disaat saya mengadakan penelitian tentang etika elit politik, saya sudah banyak tahu tentang peran dan kiprah politisi di dunia publik, kesimpulannya bahwa tidak ada bedanya perilaku politisi yang berlebel relegius dengan nasionalis, tatkala orang terjun dalam dunia politik maka “tidak ada kawan yang abadi tapi musuh yang abadi” bagi mereka yang penting mencapai kekuasaan itulah tujuan politik. Jika anda membuka beberapa referensi terkait dengan partai politik, maka anda akan temukan tujuan berpolitik adalah mencapai kekuasaan. Ternyata masyarakat dibutakan dengan janji-janji mereka.
Senyum mereka adalah palsu “habis manis sepah dibuang”. Masa depan kita bukan ditangan orang yang pembuat janji, tapi ditangan orang yang mencontreng, untuk itu jangan tukar masa depan kita dengan waktu lima menit yang berdampak lima tahun. Perjalanan yang cukup panjang bagi rakyat yang membutuhkan keadilan dan kemakmuran, kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran.
Tidak ada barometer kebahagiaan yang bisa mendeteksi orang itu bahagia atau tidak, boleh jadi orang tersenyum tapi belum tentu hatinya bahagia, orang menangis belum tentu hatinya sedih. Kesedihan dan kebahagian ukurannya adalah hati setiap insan. Takaran bahagia setiap orang berbeda-beda. Bagi nelayan kebahagiaan itu tatkala mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, bagi petani kebahagiaan itu tatkala tanaman mereka subur dan mendapatkan hasil yang memuaskan, bagi pengusaha kebahagiaan itu tatkala mereka mendapat keuntungun yang lebih dari hasil penjualan, bagi pengemis kebahagiaan itu tatkala ada orang yang memberi uang yang cukup, bagi orang lapar kebahagiaan itu tatkala kenyang, bagi politisi kebahagiaan itu tatkala mendapatkan jabatan politik dalam pemerintahan.
Contoh diatas adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu semua adalah semu dan fatamurgana, karena ada kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan tatkala orang mendermakan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah & nikmatnya beribadah kepada Allah. Semoga kebahagiaan yang menghampiri kita bukan kebahagiaan yang semu, semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showab.

KU TITIP SAPEKEN BUKAN SEPEKAN

2009-04-03T09:10:00.000-07:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

9 April 2009 adalah menentukan hari esok lima tahun ke depan wajah kepuluan Sapeken seperti apa?, bisa saja wajah itu warna merah, putih, hitam, atau bahkan warna-warni yang disekam oleh tikus-tikus berdasi, wajar saja kalau minoritas mahasiswa asal pulau Sapeken menolak pemilu legislative, yang tidak pernah peduli pada kelesuhan masyarakat kecil. Suara lantang orang kecil tidak pernah diperhatikan, sementara orang besar selalu di perhatikan, itulah kemudian ada artikel tentang “Marginalisasi Suku Bajo”. Memang itulah kenyataan yang ada. Dulu saya punya pengalaman, tatkala saya ingin menemui seorang teman di Kantor Bupati Sumenep, seorang petugas yang menjaga di pintu masuk menanyakan mau kemana?, dari mana?, dan ada keperluan apa?, saya jawab dengan tegas, sementara itu ada petugas lain yang celoteh tatkala saya menjawab saya berasal dari pulau Sapeken, petugas itu mengatakan: “bahwa orang sapeken di Sumenep ini tidak akan jadi pegawai (PNS) karena beda suku”, coloteh pegawai yang tidak beradab ini kemudian saya balas dengan senyuman, tapi agak dikit sinis.
Dari pengalam singkat ini, saya ingin katakan kepada pahlawan dan sukarelawan asal pulau Sapeken yang kebetulan lagi ada job di Sumenep baik sebagai pejabat Pemkot, DPRD, pengusaha, atau bahkan para celeg-caleg (wajah baru) dan mengangguran terdidik perjuangkan aspirasi rakyat kecil, jangan biarkan para penguasa yang dzalim menghisap darah kaum termarginalkan. Aset-aset pulau Sapeken yang terbesar di APBD Kabupaten Sumenep dibandingkan dengan pulau yang lain, untuk itu katakan kepada mereka bahwa kami bukan kaum termarginalkan.
Bagi para calon legislative dari asal pulau Sapeken baik dari daerah pemilihan 6 (meliputi pulau Raas, Salembu, dan Sapudi) lebih-lebih dari dapil 7 (Pulau Sapeken, Kangean, dan Kayuwaro), kalau ditakdirkan menjadi Legislatif, ada tugas besar (amanah) menanti anda diantaranya :

Bindang Pendidikan
Pendidikan di pulau Sapeken masih jauh tertinggal dari gugusan pulau lain di wilayah territorial Sumenep, baik dari segi sarana dan prasarananya yang sederhana, kuantitas bangunan masih relative rendah, apalagi harus mengatakan kualitas pendidikan, dan sistem pendidikan yang dikembangkan jauh dari harapan sementara pendidikan laiinya sudah ada yang bertaraf internasional, pendidikan yang mutlisistem, dan pendidikan termadu. Masalah inilah yang perlu jadi bahan renungan dan harus di benar-benar diperjuangan oleh para pahlawan wakil-wakil rakyat di daerah.
Disamping sarana dan prasaran pendidikan, yang terpenting lagi adalah tenaga pengajar (guru). Pengalaman di pulau Sapeken karena banyak guru pendatang dari daerah lain termausk jawa dan sekitarnya (tidak bermukim), akhirnya kurang efektif proses belajar mengajar karena guru sering bolos masuk (mudik). Untuk itu sebagai rekomendasi buat petinggi-petinggi PEMKAB seyogyannya memikirkan dan mengangkat guru (tenaga pengajar) dari pulau Sapeken sendiri supaya proses belajar mengajar lebih efektif (fokus).

Bindang Ekonomi
Sumber pendapatan kesejahteraan pulau Sapeken masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumenep itu luar biasa, sementara rakyat tetap miskin, miskin pendidikan, miskin iman, dan miskin ekonomi, ini yang sangat mengkhatirkan. Penting adanya kalau ada program pro-rakyat yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah SBY-JK, sekalipun masih terjadi pro-kontra dikalangan elit politik, tapi bagi masyarakat kecil itu sudah dapat sedikit menstabilkan eskalasi perekonomian keluarga.
Masyarakat kecil butuh pengayoman, perhatian, lebih-lebih kesejahteraan. Karena itu, harapan kita para calon legislative siapapun yang terpilih nanti, kalau benar-benar berjuangan saya hanya titip :
1. Jangan lupakan orang yang pernah berjasa (masyarakat yang milih anda)
2. Perjuangan harus totalitas (mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan peribadi dan golongan)
Rintihan singkat ini sebagai cambuk api buat caleg-caleg dari pulau Sapeken suapaya benar-benar berjuang bukan hitungan minggu (sepekan) tetapi sudah mempunyai job desktiption yang jelas untuk lima tahun ke depan. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showab.

TERJEBAK POLITIK TOKOHISME

2009-03-29T18:33:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Bicara politik persepsi orang memang berbeda-beda, politik yang cendrung pada hal-hal yang berbau negative membuat orang awam lesu dan pilu kalau mereka harus berdebat masalah politik. Politik bagi mereka adalah milik orang besar (seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, dan Parpol), itu adalah persepsi salah mengartikan “politik” dengan penafsiran kerdil. Mereka tidak sadar ternyata bahwa mereka juga bermain politik dalam berdagang, transaksi, bekerja, berbicara dan bertindak, lagi-lagi mereka tidak sadar ternyata ulama (kyai, ustadz) yang mereka tokohkan juga berpolitik.

Politik Tokohisme
Ulama (kyai dan ustadz) yang berpolitik cendrung memberikan nuansa yang berbeda dengan elit politik (politik praktis) yang ditandai dengan atribut-atribut parpol, tetapi ulama yang berpolitik cendrung kepada menjaga kharismatiknya sebagai panutan ummat. Kendatipun kemudian ternyata mereka (ulama. red) berpolitik praktis tanpa kita tahu apa dan bagaimana cara mereka berpolitik. Sepintas kita menyadari dan menyimak disaat menjelang pemilihan umum baik itu pemilu kades sampai pada pemilu capres, banyak kita lihat manten-maten pemilu datang (soan) ke pesantren (kyai) dengan jargon minta do’a restu bahkan diberikan amalan-amalan kemenangan. Seperti itukah politik ulama? tulisannya belum tuntas.
Sejak reformasi bergulir dan arusnya begitu deras menembus seluruh lekuk-lekuk kehidupan masyarakat, banyak dijumpai kyai yang berperan dan aktif di dunia politik. Di beberapa daerah malah banyak yang menjadi kepala daerah, bupati atau walikota. Bisa dihitung pula berapa banyak kyai yang menduduki kursi wakil rakyat mulai dari DPRD kabupaten sampai DPR RI. Para kyai juga banyak yang masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik atau menjadi penasehatnya. Ini realita bukan hal yang dibuat-buat, yang seharusnya mereka (ulama. red) duduk manis di pesantren, memberikan pengajian, pengayom umat, suri tauladan (pewaris ambiya’), ternyata malah terjun ke dunia politik praktis.
Dr. Miftah Farid mengatakan bahwa pemaknaan kyai sudah bergeser dari ulama menjadi cendikia. Pemaknaan ulama cendrung kepada figure, sosok yang kharismatik, yang disegani, tapi tatkala pemakmanaan itu bergeser menjadi cendikia, maka kharismati itu pun akan ikut tenggelam (hanyut terbawa arus entah kemana), lagi-lagi ummat di buat bingung kalau para cendikia (ulama.red) itu ternyata terjebak dalam kasus korupsi dan sebagainya, lagi-lagi masyarakat jadi korban.
Melirik kasus diatas kemudian teringat pada sejarah Nabi Musa as, yang meninggalkan kaumnya untuk bertahannus di gunung tsur, yang kemudian kaum itu dititipkan kepada saudaranya Nabi Harun as. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa pulang dari jabal tsur semua ummatnya berpindah keyakinan, dari tauhid (mengesakan Allah) menjadi taeheng (menyembah pohon dan batu), kenapa hal itu terjadi karena tidak ada lagi panutan (qudwah).
Sepintas kita putar haluan melihat suasana politik kepulauan Sapeken yang cendrung memanas, kenapa tidak karena sosok ketokohan seorang ulama (tokoh PKS 2004) yang menjadi sentral tausiah masyarakat Sapeken, saatnya harus berfikir keras untuk memenangkan, tatkala putra suluangnya mencalonkan diri dari Partai Bulan Bintang (Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra), dan sementara tokoh cendikia muda Abu Hurairah (Noerasul) dari Partai Keadilan Sejahtera (Ir. Tifatul Sembiring), akhirnya umat jadi bingung, bingung harus pilih siapa? bingung karena siapa? kesimpulannya jangan buat ummat jadi bingung!

Terjebak Karena Tokoh
Sebagai penutup dalam tulisan ini pantas tentunya kalau saya mengilustrasikan politik tokohisme itu pada “terjebak karena tokoh”. Kata itulah yang up tudate diberikan kepada ummat yang merasa bingung harus memilih siapa pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Wallahu a’lam bi al-showab.

TENTUKAN PILIHAN YANG “MUHAMMADANISME”

2009-03-27T18:12:00.000-07:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Tulisan ini terobsesi oleh iklan politik Partai Golkar yang mengatakan bahwa calon legislatif (caleg) partai golkar akan mencontoh perilaku Rasulullah SAW dengan sifatnya yang empat, yaitu shiddiq (jujur), amanah (dipercaya/akuntable), tabligh (menyampaikan/trasnparan), dan Fathonah (cerdas). Pencitraan terhadap sifat Rasul SAW merupakan jargon untuk meraih simpati masyarakat yang cendrung mengajak untuk memilih caleg-caleg golkar.

Tentunya semua kita dan masyarakat akan menginginkan pemimpin yang amanah dan shiddiq, bisakah masyarakat wujudkan pemimpin yang amanah itu ?Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat dan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan, idealnya begitu!!!. Kita mungkin pernah mendengar sejarah kepimpinan khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, yang merakyat, yang peduli kepada umat bagi mereka “masyarakat tidak butuh janji tapi tindakan yang reel” sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab mikul sendiri gadum yang diberikan kepada rakyatnya, karena melihat rakyat lagi kelaparan.
Model Kepemimpinan Rasulullah SAW Dan Realitas Kepemimpinan Saat Ini Kepemimpinan merupakan sebuah modal yang harus dimiliki oleh para pemimpin yang hendak menjadi pemimpin. Biasanya, masing-masing pemimpin memiliki model mereka sendiri dalam memimpin sebuah organisasi baik formal maupun non-formal atau organisasi yang sangat besar. Namun secara garis besar model kepemimpinan dibagi menjadi 5 gaya kepemimpinan, yaitu : 1. Otokratis, 2. Militeristis, 3. Paternalistis, 4. Kharismatik, dan 5. Demokratis. Dari kelima model kepemimpinan di atas masing-masing ada penganutnya. Namun yang paling berhasil dan paling fenomenal seorang pemimpin yang pernah ada di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Beliau berhasil karena mampu mengkombinasikan kelima model kepemimpinan di atas sehingga model kepemimpinan yang dianut oleh beliau menjadi sempurna.
Hampir tidak ada sejarah yang menceritakan kecacatan yang Rasulullah lakukan selama beliau menjadi pemimpin. Hal ini dilakukan karena dari model-model terdapat kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing model kepemimpinan tersebut. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan adalah pribadi dari seorang pemimpin itu. Semua model itu tidak akan berarti apa-apa apabila diaplikasikan oleh seorang yang memiliki kepribadian yang buruk. Ia senang korupsi, menindas rakyat kecil atau mengambil hak orang lain. Hal ini secara tidak langsung akan membuat masa kepemimpinannya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin sempurna yang pernah ada selama ini. Karena beliau mengkombinasikan antara akhlakul karimah dengan model kepemimpinan yang ada. Kekuatan akhlak yang Rasulullah miliki mampu menciptakan kekuatan baru yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan itu, Rasulullah menjadi mampu menegakan dan menyebarkan ajarannya keseluruh penjuru dunia. Walaupun begitu, karena kemuliaannya tadi, tidak ada rasa sombong, ujub atau membanggakan diri sedikitpun yang timbul pada diri Rasulullah SAW. Inilah yang membedakan Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Mereka sangat haus dengan kedudukan, harta, bahkan hal-hal yang menurut mereka dapat membuatnya kaya di dunia ini, sehingga mereka dapat menjalankan segala keinginan mereka sesuai nafsu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ketika ada pertanyaan model kepemimpinan apa yang harus kita jalankan, maka jawaban yang harus timbul adalah poin yang keenam yaitu model kepemimpinan Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW-lah seorang pemimpin yang sudah diakui ileh dunia dalam berbagai hal, baik dari segi akhlak dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Oleh karena itu, pemimpin yang relevan dengan keadaan saat ini adalah seorang pemimpin yang paling mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan segala bentuk ajaran/risalah yang beliau bawa. Selain itu pemimpin saat ini haruslah benar-benar memusatkan perhatiannya terhadap amanah yang ia emban. Dan yang tidak perlu dilupakan adalah keadilan yang harus ditegakan dalam kinerjanya kelak.
Sebagai penutup dalam tulisan ini, saya ingin sampaikan kepada masyarakat Sapeken pada khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya, bahwa carilah pemimpin umat yang pro rakyat, yang meneladani sifat Rasulullah SAW, caleg yang “muhammadanisme”, bukan karena dari kalangan organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, dan PERSIS), terlepas dari semua itu jagokan tokoh-tokoh yang kharismatik, masa depan Sapeken tergantung pada 9 April nanti.Wallahu’alam bishowab.

BIARKAN RAKYAT MEMILIH; JANGAN PROVOKASI

2009-03-22T19:41:00.000-07:00

Oleh: Abdul Qodir Qudus

Pemilihan Umum (pemilu) legislatif tinggal dua pekan lagi, suara lantang calon wakil rakyat sudah mulai menggombal dengan janji-janji semu untuk menarik simpati masyarakat, mungkin saja caleg bisa menghalalkan cara untuk mendapatkan suara dan boleh jadi mereka melakukan politik uang (money politic), sembako gratis, atau cara lain yang penting bisa mendapatkan kusri di jadi DPR.
Dalam sepekan ini, kita sudah banyak melihat, membaca dan mendengar terjadi banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh para partisipan partai dan tokoh partai, tentunya hal itu telah mencerminkan betapa mudahnya mereka melakukan pelanggaran terhadap consensus yang dibuat bersama. Sepintas kita menyadari bagaimana langkah selanjutnya kalau toh nanti mereka larut dalam kemahligain kursi empuk legislative, sempatkah mereka memikirkan nasib rakyat ? atau malah enjoy melakukan wisata dengan keluarga?, bisakah mereka (caleg red) mewujudkan janji-janji (kontrak politik) yang mereka ikrarkan?, jangan-jangan malah sebaliknya, menjadi pecundang, munafik dan pengkhinat amanah bangsa. Semoga aja tidak terjadi.
Rakyat punya kekuasaan hari ini dan hari esok untuk menentukan nasib masa depannya, untuk itu rakyat jangan digombali, jangan ditipu dan jangan di provokasi dengan wacana-wacana palsu dan janji-janji patamurgana. Biarkan rakyat yang menentukan nasibnya sendiri dan memilih caleg mana yang sunguh-sungguh memperjuangan kepentingan mereka. Biarkan mereka menilai kapabilitas dan keamanahan caleg itu sendiri dengan mengaca masa lalu. Wajah lama harus sirna karena tidak berhasil memperjuangan kepentingan rakyat, dan hadirkan wajah-wajah baru yang militant, capable dan akuntable. Semoga pemilu caleg yang jatuh pada tanggal 9 april menentukan masa depan rakyat menjadi lebih baik. Wallahu’al’alam bi al showab.

CALEG INSTAN DI KEPULAUAN (2)

2009-02-28T08:40:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Seperti kita maklum, pernak pernik atribut partai politik menjelang pemilu sudah mewarnai jalan dan rumah penduduk dengan spanduk, baleho dan stiker calon legislatif dan partai yang mengusung, tentunya semua itu adalah gombalisasi partai untuk mendapatkan simpati dari konsetuen partai, hingga nantinya mendapatkan suara banyak dan menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah.
Banyak cara yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) untuk mendapatkan suara banyak, tentunya usaha itu membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu banyak motivnya, motiv yang paling mudah diingat dan dambaan konsetuen adalah sembako atau uang (money politic). Disamping itu janji-janji politik akan banyak kita dengar dari para calon legislatif, mulai dari kesejahteraan masyarakat, pendidikan murah, subsidi kesehatan, atau yang lainnya. Itulah realita yang ada, apakah janji itu ditepati atau tidak itu urusan belakang, bukankah segala bentuk keputusan dan ketetapan itu membutuhkan musayawarah dewan, dan sekecil apapun perkara tetap melalaui mekanisme yang sudah ditetapkan di dewan.. Kalau dewan menyepakati, maka janji itu akan terwujud, jika tidak maka janji itu akan hampa.
Era politik saat ini adalah era yang lebih ketat kompetensinya. Tidak bisa main-main. Apalagi rakyat secara berulang-ulang merasa terabaikan, masyarakat sudah merasa muak dengan partai politik, karena selalu diatasnamakan, semua itu adalah akibat kemunduran dan degradasi kualitas kader partai yang tidak mempunyai konsep berbangsa dan bernegara. Penggunaan politik uang dalam peristiwa-peristiwa politik, misalnya. Bersamaan dengan itu, seluruh pimpinan dan kader partai harus terus dibangunkan kesadarannya, terutama dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Untuk itu diperlukan pendidikan politik dan proses kaderisasi yang matang sehingga nantinya tidak terjadi calon legislative yang instant.
Dalam situasi dan kondisi demikian, maka akan melahirkan caleg-caleg yang professional dan berwibawa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya caleg yang hanya numpang nama untuk popularitas doang. Kalau caleg yang demikian tetap dipertahankan, maka
Banyak orang jatuh……………
Orang tama', rakus dan gila dunia..
Kini orang jadi bingung
Latah, dan tak tau diri…..
Berulang kali
Kami ingatkan mereka….
Kami nasehati,
Kami latih dan kami bimbing
Kini…………..mereka diam seribu bahasa.
Orang berkata…
Akulah paling sukses
Padahal kesuksesan
Tak lain dan tak bukan hanyalah….
Bunyi tanpa suara
Suara tanpa arti
Arti tanpa makna
Makna tanpa hikmah
Oh………………hampa…
Ada tapi tiada
Patamurgana indah, tapi palsu
Gema tanpa suara
Kenyataan yang dimanipulasi
Kini………….semua orang buta,
Kejujuran jadi kebohongan
Kebohongan jadi kebenaran
Kebenaran jadi kepalsuan
Kepalsuan jadi keadilan
Keadilan jadi kelaliman
Kelaliman jadi kebodohan
Pecundang menari-menari
Diatas derita rakyat jelata
Tikus-tikus berdasi
Lempar batu sembunyi tangan
Seolah-olah……………..
Kau raja di atas raja
Kau tuan, aku hamba
Kau senang aku menderita
Tapi………..sebenarnya kau durhaka dan berdosa
Duri kau anggap kerikil
Kerikil kau anggap jalan aspal
Jalan aspal kau anggap jalan tol
Oh……………
Sungguh kau tolol
Benar-benar tolol kau ini……!!
Wallahu a’lam bi alshowab

FUTSAL MEMPERERAT SILATURAHMI

2009-02-26T19:27:00.000-08:00

Banyak cara yang dilakukan orang untuk mempererat silaturahmi, karena menurut baginda Rasul SAW “orang yang sering silaturahmi akan memperpanjang usia dan banyak rizki”. Silaturahmi dikalangan birokrat tentunya momen yang tepat adalah ada acara hajatan, syukuran dan sebagian kecil dilakukan di rumah, karena akan menimbulkan “fitnah”. Dikalangan buruh tani yang lebih menonjol adalah duduk santai di warung kopi, atau di tengah sawah tatkala istirahat. Nelayan silaturahmi banyak dilakukan di malam hari, biasanya duduk santai diserambi rumah sambil nyantap gorengan, dan ada juga yang melakukan di pagi hari sebelum berangkat kerja. Masih banyak motiv silaturahmi yang lain, yang tentunya bisa menyenangkan hati dan membangkitkan semangat persaudaraan kita.

Futsal dan kematian; masih ingatkah anda dengan artis ngetop “presiden BBM” Taufiq Safalas” yang wafat seteleh main futsal. Soal masalah Taufiq itu memang sudah suratan dari Allah SWT, “kalau sudah waktunya tidak ada yang mampu untuk memajukan apalagi memundurkan” itulah firman Allah SWT. Masalah Taufiq kita hentikan sampai disini, ngga’ baik membicarakan orang yang sudah wafat kecuali kebaikannya.
Himas Malang suka main futsal, dalam kondisi apapun, kalau ada yang ngajak futsal pasti Oke. Sekita itulah sms sudah mulai menyebar dari ponsel satu ke posel Himas lainya, bunyinya “Gaiko paitu ka arena tidar….pupok manditune anak sapeken. Paituneko munnamain futsal”. Dari satu kata ke kata lainnya dalam sms itu mengandung makna bahwa ajakan untuk silaturahmi sesame anak rantau. Itulah cara yang dilakukan oleh HIMAS MALANG untuk menjalin silaturahmi. Tidak ada salahnya kalau kita harus mengeluarkan 10 ribu sampai 50 ribu untuk penyewaaan lapangan futsal karena itu bagian dari pada pengorbanan.
Kadangkala permaianan futsal Himas Malang silaturahmi dengan orda lain seperti Banyuwangi, Lumajang, Malang, ada juga dari organisasi ekstra kampus seperti KAMMI, HMI dan PMII. Ironisnya kalau sudah main silaturahmi dengan orda lain atau organisasi ekstra kampus, teman-teman himas serius pol, tetapi kalau sesama teman Himas sendiri banyak guraunya (gai serius). Menurut saya permainan futsal sesama Himas sendiri itu hakekatnya adalah silaturahmi, wajar saja kalau tidak serius dalam bermain, tetapi tetap profesionalisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan keluar bagi segala kesulitan yang kita hadapi. Amin. Wallahu a’lam bi al showab.

CALEG INSTAN DI KEPULAUAN (1)

2009-02-26T18:12:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Pemilu legislatif yang jatuh pada tanggal 9 April 2009 telah diwarnai dengan wajah-wajah baru, tentunya hal itu diiringi dengan lahirnya partai-partai baru yang membawa terobosan besar bagi pembaharuan sistem pemerintahan ke depan. Tetapi semangat pembaharuan itu hanya sekedar opini dan wacana an-sih yang tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang bersih dan berdedikasi, hal ini terbukti dengan munculnya banyak calon legislatif (caleg) dari kalangan selebritis, orang yang tidak pernah bersenggolan dengan partai politik, kemudian menjadi caleg, tanpa harus ada proses kaderisasi sebelumnya.
Kaderisasi bagi partai politik itu sangat penting dan wajib tentunya, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagi para kader partai politik. Kader partai seyogyanya harus memahami visi, misi dan tujuan partai politik didirikan, menguasai UU Partai Politik, memahami AD/ART Partai Politik yang diembannya, flatforn partai harus benar-benar tertanam dalam jiwa, dan yang lebih penting adalah kader itu harus mempunyai predikat yang tinggi, dedikasi, disiplin, loyal dan tidak tercela.
Pendidikan politik hanya menjadi simbol bagi elit politik kepulauan, tidak pernah menyentuh pada ranah-ranah proses, semuanya ingin instan, maka lahirlah politisi yang tidak amanah, kalau demikian halnya maka tentunya banyak tikus-tikus politik di DPR yang hanya mementingkan kepentingan diri dan golongan ketimbang kepentingan rakyat. Hal inilah yang menjadi perhatian besar bagi partai politik, tentunya di kepulauan. Lagi-lagi saya katakan bahwa lahirkan wakil-wakil rakyat yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat kepulauan, jangan hanya sekedar mengangkat orang menjadi caleg tanpa harus ada pengkaderan sebelumnya.
Saya fikir jangan-jangan caleg-caleg instan di kepulauan ini hanya dijadikan sekedar simbol untuk meraih suara partai tertentu, tanpa harus ada pertanggung jawaban dari partai politik yang mengusungnya. Semoga saja itu tidak terjadi. Wallahu a’lam bi alshowab.

Pulau Sapeken dan Sepanjang Diamuk Puting Beliung

2009-02-08T22:31:00.000-08:00

Puting beliung yang disertai hujan deras kembali melanda 2 pulau di Kabupaten Sumenep, Madura. Yakni, Pulau Sapeken dan Pulau Sepanjang.
Puting beliung yang berlangsung sekitar 10 menit itu terjadi pada pukul 19:25 Wib, Jumat (6/2/2009).Di Pulau/Desa Sapeken sedikitnya merusak 12 rumah warga. Genting dan sebagian teras terhempas hingga terlempar 5 meter.
Sedangkan di Pulau Sepanjang melanda Desa Tanjung Keok, Kecamatan Sapeken. Ada 10rumah warga yang telah dilaporkan pada aparat desa yang ambruk dan 2 fasilitas umum berupa rumah pompa air bersih dan tembok gelanggang olahraga berukuran 12x20 meter.
Tokoh masyarakat Desa/Kecamatan Sapeken, Sumenep, Joni (35) mengatakan, putting beliung itu datang dari arah barat berbentuk kumpalan awan hitam. Lalu, berputar-putar dan menerjang pemukiman warga. "Di Desa Sapeken ada 12 rumah yang rusak parah diterjang puting beliung," ujar Joni
dihubungi detiksurabaya.com melalui telepon, Jumat malam.
Sementara, Kepala Desa Tanjung Keok, Kecamatan Sapeken, Sumenep H Sairudin mengatakan, rumah warga yang dilaporkan rusak baru 10. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada rumah warga lain yang ikut diterjang puting beliung.
"Puting beliung yang melanda Pulau Sepanjang kali ini benar-benar dahsyat," ujar Sairudin ketika dihubungi.
Belum diketahui pasti berapa kerugian yang dialami warga. Namun, untuk fasilitasumum berupa gelanggang olahraga dan rumah pompa air bersih mencapai Rp 75 juta. "Untuk kerugian rumah warga serta pendataan jumlah rumah yang rusak masih berlangsung," pungkasnya.

Obsesi Meraup Dollar di Surga Kepulauan

2009-02-08T22:27:00.000-08:00

Kawasan kepulauan Sumenep, yang terdiri dari 126 pulau, dikenal sebagai kawasan pulau yang indah, molek dan kaya dengan berbagai potensi alamnya. Jaraknya dengan pulau Bali yang dekat, menginspirasikan menjadikan kawasan wisata kepualauan. Saat ini, baru sebagian potensi migas yang gali, itupun jumlahnya tak bantak. Upaya apa yang tengah dilakukan Pemkab Sumenep untuk meningkatkan kemanfaatan anugerah tersebut.
Decak kagum terhadap keindahan alam Sumenep, khususnya di sejumlah pulau di sekitar Pulau Sapeken, membuat banyak wisatawan dan pengelola biro perjalanan wisata, gregetan. Sebab keindahan alam di sejumlah pulau yang tak berpenduduk, sangat eksotis. Jika gugusan pulau seribu di wilayah Jakarta, sudah menjadi kekaguman banyak wisatawan, pulau - pulau di sekitar wilayah Sumenep, jauh lebih indah.
Menurut Direktur Remote Destinations, Leksmono Santoso, salah seorang pengusaha biro perjalanan wisata asal Jakarta, mengungkapkan, dari hasil perjalanannya di beberapa kepulauan di Sumenep, khususnya seputar gugusan kepulauan Sapeken, ternyata keindahan Pulau Seribu, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa pulau milik Kabupaten Sumenep. Ia lalu melukiskan, bahwa ada beberapa pulau kosong, dekat dengan pulau Bali, ternyata alamnya sangat indah dan masih perawan.
“Saya belum pernah menjumpai pulau seindah yang saya temukan di Sapeken,“ ujar Leksmono Santoso, ketika ditemui di Pantai Lombang, saat memandu 70 wisatawan asal Canada dan beberapa negara lainnya. Menurutnya, salah satu kelebihan pulau –pulau di Sapeken, bibir pantainya, masih terdapat terumbu karang yang masih utuh dan airnya jernih.
Sejumlah ikan hias, yang kerap menjadi hiasan akuarium masyarakat metropolitan, bisa disaksikan tanpa harus menyelam kedasar laut. Padahal laut yang ‘memamerkan’ keindahannya tepat di bibir pantai, sudah jarang ditemui. Disamping itu, sejumlah pulau yang ia kunjungi, hingga kini belum punya nama dan tidak berpenghuni, sehingga sangat memungkinkan menjadi tujuan wisatawan manca negara.
“Kalau pulau ini dibangun, maka resiko masalah sosial bisa ditekan, sebab jauh dari pemukiman penduduk, sehingga menjadi ‘syurga’ bagi wisman,“ ujarnya. Menurut pria yang malang melintang dalam mencari lokasi wisata yang dikehendaki wisman itu, kelebihan lain pulau tersebut, jaraknya satu sama lainnya sangat berdekatan, hanya sekitar satu kilo meter. Sehingga mempermudah wisman untuk berkunjung ke pulau yang dikehendaki.
Sisi lainnya yang tergolong istimewa, di salah satu pulau tersebut, ombaknya cukup besar, sehingga sangat cocok untuk kegiatan berselancar bagi wisman. Sebab, lanjut pria tampan itu, salah satu sarat sebagai kawasan wisata laut, adalah ombak untuk kegiatan berselancar. “Saya menilai, kawasan itu sangat komplit untuk kunjungan wisman,“ paparnya. Sayangnya, lanjut Leksmono, lokasi pulau yang tak berpenghuni itu, tidak memiliki fasilitas apa pun, sehingga sangat menyulitkan wisatawan.
Padahal, jika fasilitas di pulau itu sangat memadai, wisman akan berani membayar berapa pun untuk meneguk keindahan alam. Ia sangat, yakin, jika Pemkab Sumenep berani melakukan investasi di kepulauan tersebut, niscaya akan mendapat keuntungan besar di berbagai sektor usaha, baik bagi masyarakat ataupun bagi pemkab.
“Sumenep tidak hanya punya ladang migas yang bertebaran di gususan pulaunya. Namun juga ladang “emas” dari keindahan alamnya,“ tuturnya. Sayangnya, Pemkab Sumenep masih tergiur memasarkan dari hasil tambangnya. Padahal tambang migas terbatas waktunya. Sementara sektor wisata tidak mengenal jangka waktu dan selalu berkembang.
Ia tak bisa membayangkan kemakmuran yang akan dirasakan masyarakat kepulauan, jika kawasan wisata manca negara di gugusan Kepulauan Sapeken bisa terwujud. Sebab, berkaca dari wisata Bali, kendati dua kali di bombardir dengan ledakan bom maut, namun tak menyurutkan wisman datang ke Bali. Dalam setahun, jutaan dollar tumpah di bumi para dewa itu dan ribuan wisman datang tak pernah berhenti.
Investasi Besar Kepala Bappeda Sumenep, Ir H Sungkono Sidik Msi SSos, tidak membantah atas kekayaan alam dan keindahanya di sejumlah Pulau Sapeken dan sekitarnya. Ia mengaku telah melakukan survey atas pulau tersebut dan melakukan pemetaan kemungkinan lainya, baik aspek sosial budaya dan sisi nilai ekonomi.
“Kalau kita mahu melakukan investasi di pulau tersebut, Insya Allah kita bakal untung,“ ujar Ir H Sungkono Sidik Msi SSos. Namun membangun kegiatan pariwisata di kepulauan, sangat besar investasi yang harus ditanam. Sebab pulau-pulau kosong itu, harus dibangun berbagai sarananya. Ia menilai kegiatan tersebut sangat padat investasi, dari mulai perencanaan, pembangunan sarana dan transportasinya.
Menurut mantan Kadis PU Binamarga itu, beberapa kali pihaknya telah mengadakan seminar dan symposium masalah wisata kepulauan dengan pakar parawisata dan sejumlah tokoh masyarakat kepulauan. Mereka memahami, bahwa sektor pariwisata akan mendongkrak perekomomian masyarakat kepulauan, yang selama ini sangat tertinggal dengan saudaranya yang berada di Sumenep daratan.
Sebab selama ini, kelebihan alam kepulauan, dari hasil lautnya, tidak bisa dipasarkan secara cepat, tanpa dibebani biaya transportasi, sehingga menghambat produksi mereka. Mereka juga menyadari, jika ada kegiatan wisata di sekitar Pulau Sapeken, maka akan menghidupkan berbagai sektor usaha, tidak hanya masalah perikanan, tapi juga sektor usaha lainnya. Sebab masyarakat Sapeken terkenal ulet dalam bidang usaha yang terkait dengan pariwisata. Terbukti di Bali, masyarakat yang mayoritas keturunan Suku Bugis itu, menguasai bisnis souvenir yang bahannya terbuat dari kekayaan laut Sapeken dan mengalahkan masyarakat Bali.
”Artinya , mereka telah menunjukkan mental pebisnis yang tangguh. Di Bali, banyak warga Sapeken yang menjadi kaya raya karena bisnis souvenir,“ paparnya. Ia sangat yakin, jika pembangunan tempat wisata kepulauan didukung banyak pihak, maka akan menggairahkan perekomian masyarakat kepulauan. Hanya saja diakui oleh mantan Asisten Pembangunan dan Keuangan Pemkab Sumenep itu, masyarakat kepulauan memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi, terhadap berbagai masalah pariwisata.
Karena seperti masyarakat Madura umumnya, hal-hal yang berbau minuman keras, prostitusi, judi dan bikini, sangat ditolak keras. Karena mereka menganggap aib dan bisa mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Ia berharap, jika ada kesepakatan banyak pihak, maka proyek besar tersebut bisa dilaksanakan. Karena persoalan biaya masih bisa tercover dalam APBD Sumenep dan bantuan pemerintah pusat. “ Kalau semua sepakat, saya siap bekerja keras dan mensejahterahkan masyarakat sekitarnya,“ imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sumenep, K A Wasiel SAg, ternyata sangat hati-hati menanggapi idea pembangunan kawasan wisata kepulauan. Namun politisi asal PPP Sumenep itu, tidak membantah, bahwa kepulauan sangat cocok untuk dijadikan kawasan wisman. Karena disamping lokasinya yang jauh dari penduduk, pulau itu selama ini dibiarkan ‘terlantar’ dan tak tersentuh pembangunan.
Sehingga perlu dilakukan upaya keras, agar bisa mendatangkan dollar di lokasi tersebut. Sebab jika pulau itu digarap secara serius, maka akan menjadi kawasan internasional dan bisa meningkatkan kesejahtraan warga sekitarnya.
“Kami memang menunggu ide cemerlang eksekutif dan kami siap mendukung,“ ujar K A Wasiel SAg. Ia mengakui, bahwa untuk membangun kawasan wisata yang bertaraf internasional, tidak sedikit resiko yang harus dihadapi. Untuk itu, wakil sekretaris DPC PPP Sumenep itu berharap, agar Bappeda melakukan survey dan dialog dengan tokoh masyarakat sekitarnya, sehingga tidak terjadi gesekan yang menimbulkan keresahan. “Sebenarnya membangun apapun, pasti berisiko. Tapi pilih resiko yang terkecil,“ ungkapnya.
Ia mengusulkan, jika memang kawasan wisata internasional itu dibuka, harus di awali dengan konsep, bahwa kawasan itu, sebagai kawasan khusus, dimana tidak setiap warga setempat bisa keluar masuk pulau tersebut, tanpa ada tujuan yang jelas. Ia juga berharap, agar wisman yang akan masuk ke pulau, tetap bersikap sopan dan menghargai adat istiadat warga sekitarnya. Konsep pemikiran ini, diyakini akan diterima masyarakat sekitarnya, apalagi, pulau yang akan dijadikan pulau wisata, jaraknya sangat jauh dengan pulau yang berpenduduk.
Tokoh Masyarakat Sapeken, H Syaukani, tidak membantah rencana besar pemda yang akan membangun kawasan wisata di kepulauan. Ia beberapa kali mendapat undangan dari Pemkab Sumenep, untuk berdiskusi rencana pembukaan kawasan wisata di pulau kosong.
“Saya mendukung rencana itu, tapi dengan berbagai syarat,“ ujar H Syaukani. Diantara syarat yang diajukannya adalah, turis tidak boleh berbikini di lokasi pulau yang berpenduduk dan harus menghormati adat istidat masyarakat setempat. Sebab seperti di Bali, tidak disemua tempat turis bisa berbikini. Ia juga berharap, agar kawasan itu, tidak berarti bebas sebebas - bebasnya, misalnya tidak boleh ada perjudian atau prostitusi yang dilegalkan.
Sebab kendati perzinaan dan perjudian bisa terjadi dimana tempat. Namun jika di legalkan, akan berdampak cukup parah bagi mental masyarakat. Pria keturunan Daeng itu, kini tengah menunggu konsep pemkab, tentang pariwisata yang akan dibangun di pulau kosong, karena pada prinsipnya masyarakat kepulauan, tidak menolak mentah-mentah pariwisata manca negara, jika mendapatkan informasi yang jelas dari pemkab.
“Kami tidak menolak semua yang berbau pariwisata, jika aturannya jelas, kami pasti menerima,“ ungkapnya. Jika perlu, lanjut guru agama itu, dibuat peraturan daerah yang memuat tata cara kegiatan pariwisata kepulauan di Sapeken. Setidaknya, perda tersebut memuat ketentuan, agar wisman tidak bisa berbuat senonoh, di luar lingkungan wisata yang ditetapkan,“ pintanya.(far)

KONSEP KELUARGA SAKINAH

2009-01-19T18:36:00.000-08:00

Allah menciptakan makhluk serba berpasangan, demikian juga manusia, jadi berkeluarga adalah fitrah hidup. Telah menjadi sunnatullah, bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan, apakah ia pria atau wanita, apakah ia tua atau muda pada dasarnya semuanya ingin menciptakan pernikahan itu menjadi sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pasangan secara konsepsional harus melahirkan harmoni atau dinamika, salah satu konsep hidup berkeluarga adalah keluarga sakinah, yakni keluarga yang berlangsung dengan mengikuti panduan agama Islam. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Quran dan bukanlah sebuah bangunan keluarga di atas lahan kosong.
Alangkah beruntungnya andaikata selama hidup yang sebentar ini kita diberikan karunia rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman.Karena sebuah rumah tangga akan menjadi basis ,sepatutnya rumah tangga menjadi pangkalan, ketika di luar gelisah tetapi ketika masuk rumah menjadi tentram, ketika di luar lelah masuk rumah Insya Allah menjadi kuat, diluar tergelincir berlumpur dosa masuk ke rumah mempunyai kemampuan bertaubat.
Rumah tangga itu tidak seindah seperti yang kita duga kalau tidak tahu rumusnya. Lalu Kenapa rumah tangga bisa babak belur? salah satu penyebabnya adalah karena rumah tangga yang kurang ilmu sehingga visinya tidak jelas akan dibawa kemana. Ada yang arahnya hanya duniawi saja dimana alat ukurnya hanya harta atau kedudukan. Justru karena alat ukur yang salah menyebabkan cara menilainya pun menjadi salah, anak yang pendidikannya kurang tinggi dianggap tidak sukses, bapak yang penghasilannya sedikit dianggap gagal. Begitulah yang terjadi kalau alat ukurnya salah.
Sebuah rumah tangga tidak bisa dibangun hanya dengan uang, tetapi ada yang lebih berharga dari uang yaitu sikap. Membangun rumah tangga tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sisa waktu, sisa tenaga, dan sisa pikiran. Apa yang akan terjadi jika sesuatu dibangun dengan sisa?, rumah tangga yang dibangun dari sisa waktu misalnya, bapak berangkat sebelum anak bangun dan pulang sesudah anak tidur, akibatnya ? Anak merasa tidak punya bapak, Istri merasa tidak ada kasih sayang.
Keluarga yang baik pastilah merupakan suatu masyarakat yang ideal untuk mewujudkan cita-cita yang baik dan melahirkan amal shaleh. Didalam keluarga seperti ini akan ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman, dan jauh dari silang sengketa dan perselisihan. Jika si anak telah mencapai usia sekolah dan belajar dengan baik, maka seluruh potensinya dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, ia belajar dengan penuh semangat dan gairah. Dalam keluarga semacam ini akan tumbuh ketenangan batin bagi seluruh anggotanya, sehingga akan tercipta sakinah atau ketenangan yang diliputi dengan mawaddah warahmah atau cinta dan kasih sayang.
Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.
Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).
Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman tersebut. Dalam Alquran Allah berfirman, Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).
Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shjalih. Di dalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.
Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula "ketepatan" memilih calon pendamping. Setelah menikah suami sebagai pemimpin keluarga, maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya.

Keluarga sakinah melahirkan generasi tangguh
Anak-anak yang berkualitas hanya akan lahir dari keluarga yang berkualitas pula. Di sini, keluarga sakinah menjadi "sistem' terpenting untuk mewujudkan lahirnya anak-anak berkualitas tersebut. Di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, kebersamaan dan komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi nilai-nilai tersebut akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Agar tercipta keluarga sakinah
Untuk menciptakan keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya: Seluruh komponen rumah tangga harus mampu mengelola semua perbedaan yang ada menjadi sebuah sinergi sinergi yang menguntungkan dan saling menguatkan.
Perlu menghindarkan sikap menonjolkan diri atau mengganggap dirinya paling penting dan berpengaruh di keluarga. Sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama bagi orang tua dalam mendidik anak.
Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Teladan yang baik dari orang tua akan mempengaruhi perkembangan mental dan spiritual anak.
Harus ada kesabaran dari orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bila kita memiliki kelebihan dana atau keuangan dalam keluarga, sebaiknya digunakan untuk ibadah (zakat, infak, sedekah, dan lainnya), selain menjadikan rumah sebagai sarana belajar dan menambah ilmu.
Selalu mengikuti perkembangan anak dan kita bekali mereka dengan ilmu (agama dan dunia). Tanamkanlah nilai-nilai moral dan agama kepada anak-nak kita teruatam ketika masih dalam tarap perkembangan. Ketika mereka remaja usahakan agar diri kita bisa menjadi sahabat atau teman terbaik mereka, untuk berbagi (curhat).
Untuk membangun keluarga sakinah minimal ditunjang oleh teladan, cinta ilmu dan sistem yang islami. Hanya rumah tangga sakinah-lah yang dapat menjadi fondasi tangguh bagi berdirinya masyarakat dan bangsa yang beradab, maju, dan beriman. Insya Allah!

DISKURSUS GENDER PERSPEKTIF ISLAM: Upaya Rekonstruksi Metodologis

2009-01-19T18:28:00.000-08:00

Oleh: Dr. Umi Sumbulah, MAg

A. Pendahuluan
Kehadiran Islam di tengah Arab bak air hujan di tengah kegersangan tanah yang tandus. Islam yang hadir di tengah budaya patriarkhi yang menindas perempuan, seolah membalik sejarah Arab, yang tidak menghargai perempuan. Sejumlah praktik kehidupan sosial seperti perbudakan, poligami, dan penguburan anak-anak perempuan merupakan eksemplar dari berbagai praktik opresif terhadap perempuan. Karena itu, sejak awal kehadirannya Islam ditargetkan sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap perempuan.
Masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal saksi perempuan, diperkenalkan oleh Islam dengan eksistensi perempuan sebagai saksi, meski dengan "harga" yang tidak sama. Masyarakat yang pada awalnya tidak memberikan warisan kepada perempuan, bahkan memposisikan perempuan sebagai harta warisan (tirkah), diperkenalkan sistem pembagian warisan terhadap perempuan kendati dengan batas 1: 2 untuk anak laki-laki. Masyarakat yang pada awalnya sangat misoginis dan dikenal sering membunuh anak perempuan (dafn al-banat), diperintahkan agar melakukan ‘aqiqah (syukuran kebahagiaan) atas kelahiran anak perempuan, jenis kelamin yang selama ini dianggap aib keluarga dan beban kabilah karena tidak produktif. Bahkan diperkenalkan juga denda (diyat) bagi perempuan yang mati terbunuh --tidak dikubur hidup-hidup sebagaimana tradisi Arab Jahili, meskipun terbatas pada separoh dari diyat yang diperoleh laki-laki yang terbunuh.
Sebagai agama yang memiliki misi pembebasan, Islam memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan citra yang demikian positif. Karena itu, prinsip-prinsip universal yang mengangat derajat perempuan senantiasa mewarnai risalah profetik Muhammad SAW tersebut, yang tidak saja dalam bentuk teks-teks al-Qur'an namun juga dalam bentuk pribadi dan teladannya. Namun demikian, persoalan muncul ketika ada semacam kesan paradoks antara prinsip-prinsip universal kesetaraan perempuan dengan mahluk laki-laki itu dengan sejumlah teks al-Qur'an yang bersifat derivatif sebagai alat untuk melegitimasi posisi subordinate bagi perempuan. Seringkali prinsip egalitarianisme yang senantiasa disuarakan oleh Muhammad sejak masa awal misinya, direduksi keagungannya oleh kedzannian teks-teks keagamaan, yang keberlakuannya sesungguhnya bersifat kontekstual.
Karena itu pula, pembacaan secara komprehensif terhadap teks-teks keagamaan dalam upaya menegakkan egalitarianisme ini, perlu ada upya rekonstruksi metodologis yang komperehensif, sehingga kesan adanya paradoks antara satu teks dengan teks yang lain dapat dinafikan. Penulis meyakini bahwa sumber yang sama tidak mungkin memfatwakan dua hal yang secara substantif sangat bertentangan. Untuk itu, menggunakan kerangka metodologis ilmu-ilmu keislaman yang selama ini telah digunakan oleh para ulama, baik mufassirin, muhadditsin maupun ushuliyin dan fuqaha' tetap penting dilakukan. Namun demikian, peminjaman kerangka metodologis dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora juga tidak kalah penting untuk dipilih. Hal ini karena, isu gender sesungguhnya tidak hanya terbatas pada persoalan normativitas keagamaan, namun lebih kepada aspek historisitasnya, yang justru banyak bersentuhan dengan aspek-aspek konteks yang melingkungi kehidupan, sehingga meminjam kerangka ilmu-ilmu sosial juga menjadi niscaya dilaksanakan.
Dalam konteks rekonstruksi metodologis tentang gender tersebut, digunakan upaya dekonstruksi dengan melihat terlebih dahulu teks sebagai representasi, serta memahami keterkaitan antara pengetahuan dengan kekuasaan. Di samping itu juga dicoba dikembangkan pendekatan hermeneutika, dengan harapan dapat memahami diskursus gender perspektif Islam secara proporsional, dan sama sekali tidak berpretensi untuk menghakimi tafsiran para ulama yang tersebar dalam berbagai karya literatur klasik yang diwarisi umat Islam hingga kini.

B. Perempuan dan Dominasi Patriarkhi: Meletakkan perempuan di "Dunia" Laki-laki
Setting sosio kultural dan politik sejak era Hamurabi (18 abad SM) dan Asiria (abad ke-10 SM), merupakan entitas dan faktor penting yang memperburuk citra perempuan di wilayah Timur tengah, kawasan yang melahirkan para pemegang otoritas keagamaan era klasik dan era pertengahan, baik mufassirun, muhadditsun, ushuliyun maupun fuqaha'. Pembedaan peran laki-laki dan perempuan telah dikenal jauh sebelum kehadiran Islam awal di tanah Arab: pertama, telah terjadi maskulinisasi epistemologi yang dipengaruhi oleh kosmologi, mitologi dan peradaban kuno yang cenderung misoginis, seperti kosmologi Mesir kuno di selatan, mitologi Yunani kuno di barat, dan peradaban Sasania-Zoroaster di timur, tepatnya di Ktesipon, Mesopotamia, yang membuat citra perempuan di kawasan ini demikian negatif. Ditemukannya mummi perempuan di Mesir yang menggunakan celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi berat dan berukuran kecil untuk membatasi perjalanan perempuan, Mitologi Yunani yang menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (female demon) pengumbar nafsu, Peradaban Sasania-Zoroaster yang menyembunyikan perempuan haidh di goa-goa gelap, merupakan sekian bukti yang secara "tumpang tindih" semakin menjepit posisi perempuan.

Sebagai negara kontinental yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan, Arab mengalami persentuhah-persentuhan dengan tradisi yang berkembang di kawasan yang melingkupinya. Sejarah klasik Mesopotamia yang menjadi titik tolak peradaban umat manusia --setelah munculnya tokoh Hammurabi yang membuat aturan hukum berupa Kode Hammurabi disusul penguasa berikutnya yang membuat Kode Asiria-- terekam dalam kitab-kitab klasik, yang berpengaruh besar pada kepustakaan tafsir, seperti al-Thabari, Ibn Katsir dan al-Qurtubi.

Keterpautan teologis antara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, banyaknya tokoh Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam dan membawa serta sejumlah tradisi mereka, adanya persentuhan orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi di kantong-kantong mereka jauh sebelum Islam datang, penaklukan wilayah-wilayah yang menjadi basis Yahudi di awal-awal perkembangan Islam, serta adanya isyarat yang demikian jelas dari Rasulullah kepada umat Islam agar melakukan reservasi-reservasi terhadap ideologi Yahudi dan Nasrani, turut menjadi penyumbang besar bagi masuknya kisah-kisah Israiliyat dalam kepustakaan tafsir maupun hadits yang dilahirkan di era itu, dan bahkan disosialisasikan hingga kini sebagai grand narrative yang telah menjadi "iman sosial" sejumlah umat Islam, yang diterimanya secara taken for granted.

Kedua, perebutan sumber air, lahan ternak bahkan perempuan sering menjadi pemicu terjadinya perang antar kabilah (tribalism). Dalam kondisi seperti ini, perempuan dianggap dan diperlakukan sebagai harta. Karenanya, peristiwa dan tradisi penguburan anak perempuan (dafn al-banat) dilakukan. Menurut Reuben Levy, praktik ini dimotivasi oleh tiga hal: 1) kekhawatiran akan kemiskinan, yang dalam hal ini perempuan menjadi alternatif utama untuk dikorbankan mengingat posisinya dalam kabilah sebagai mahluk yang tidak produktif; 2) sebagai persembahan kepada dan atas nama Tuhan; 3) demi mempertahankan status sosial dan mencegah terjadinya aib dalam keluarga dan kabilah.

Berbeda dengan perempuan pra Islam, Rasulullah adalah seorang revolusioner yang membawa perubahan besar khususnya bagi kehidupan perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai mahluk nomor dua (the second class), tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan dekonstruksi yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap cara pandang bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan. Ketika kelahiran putrinya, Fatimah, Rasulullah membawa berlari-lari mengelilingi Ka'bah sebagai tanda syukur atas dikaruniakan kepadanya seorang bayi perempuan, suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan budaya dan mitologi bangsa Arab era itu, yang memandang begitu rendah anak-anak perempuan. Kepedulian dan pembelaan terhadap perempuan terus dilakukan dalam keteladanan beliau. Rasulullah mengajarkan keutamaan shalat berjamaah bagi perempuan, hadis-hadis tentang para perempuan yang keluar masuk masjid untuk beribadah, bahkan khutbah beliau di hari raya yang sebagian juga ditujukan untuk kaum perempuan dalam rangka mengumpulkan derma bagi keperluan perang, satu pekerjaan publik yang di dalamnya melibatkan perempuan.

Di era rasulullah, banyak sekali kaum perempuan yang menjadi sahabat yang mentransformasikan ilmu pengetahuan. Ruth Roded menyebutkan ada sekitar 1200 perempuan pernah terlibat dalam kelompok studi (halaqah 'ilmiyah) bersama Nabi. Sejumlah transmiter hadis adalah para perempuan. Dalam konteks ini dapat disebut misalnya al-Marwaziyah yang menjadi perawi hadis yang terdapat dalam al-Jami' al-Shahih karya al-Bukhari, juga Syuhdah bint al-'Ibari, seorang sarjana hadis yang mencapai reputasi sebagai "perempuan kebanggaan". Di samping itu, pada abad ke-2 muncul tokoh sufi sekaliber Rabi'ah al-Adawiyah, yang di samping sufi juga disebut-sebut merupakan tokoh oposisi bagi pemerintahan Harun al-Rasyid, serta sejumlah barisan sufi perempuan lainnya.

Namun agak disayangkan bahwa kenyataan ini tidak berlangsung lama karena banyak faktor: pertama, secara politis, semakin berkembangnya dunia Islam hingga ke pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis seperti Damaskus, Bagdad dan Persia; kedua, upaya unifikasi dan kodifikasi kepustakaan tafsir, hadis, dan fikih, yang banyak dikonstruksi oleh budaya lokal, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil dalam membatasi ruang gerak perempuan. Sejumlah aturan tentang kehidupan perempuan kemudian dikonstruksi sesuai dengan budaya lokal yang berkembang mengitarinya; ketiga, pada saat yang sama, secara simultan berlangsung politik antropologi untuk melanggengkan budaya patriakhi yang memberikan privelege demikian banyak kepada kaum laki-laki. Sebagai akibatnya, kehidupan perempuan semakin terpuruk, sehingga kiprahnya di dunia publik semakin termarginalisasikan; keempat, teladan rasulullah ini pada masa sesudahnya justru tidak banyak diikuti oleh para pengganti beliau.

Berdasarkan data sejarah di atas, demikian banyak reduksi-reduksi lokal terhadap prinsip penghargaan terhadap perempuan yang telah dicontohkan oleh rasulullah, namun secara praktis tidak banyak diikuti oleh para pengganti beliau, terlebih setelah masa khalifah rasyidah berakhir, di mana sistem pemerintahan tidak lagi menjunjung tinggi demokratisasi, namun mengadopsi sistem kerajaan monarchi, baik dari pengaruh Persia (wilayah yang sejak lama mengurung perempuan di rumah) maupun Romawi Byzantium, satu kawasan yang sejak era kuno telah memposisikan perempuan pada tempat yang hina. Karena itu, tradisi dan ideologi kuno yang telah "memasung" perempuan, menemukan momentumnya kembali ketika sistem pemerintahan Islam tidak lagi menganut prinsip demokrasi yang pernah dipraktikkan oleh rasulullah dan khalifah rasyidah.

C. Memahami Islam: antara Normativitas dan Historisitas
Agama merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena ia terdiri dari aspek normatif dan historis. Teks-teks keagamaan merupakan aspek normativitas agama, sedangkan interpretasi dan implementasi teks-teks tersebut merupakan dimensi historisitasnya. Memisahkan secara rigid keduanya, tampak mustahil dilakukan. Ibarat secangkir kopi, maka tidak mungkin dipisahkan antara air, kopi dan gulanya, karena semua unsur menyatu dalam secangkir kopi tersebut.

Persoalan gender juga menyentuh dua aspek tersebut. Secara normatif terdapat sejumlah teks yang mengatur eksistensi, fungsi dan relasi laki-laki dan perempuan, baik pada ranah domestik maupun publik. Secara historis, teks-teks tersebut dipahami, diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam ragam kehidupan, dengan setting sosio-kultural yang tidak monolitik. Dari sisi normatif boleh jadi ketentuan yang digunakan sama, namun dalam tataran interpretasi dan praktik keagamaan yang melibatkan manusia sebagai mahluk historis sangat mungkin berbeda. Konsepsi gender yang dipahami secara berbeda di Indonesia sebagai negara muslim dengan di negara-negara di kawasan timur tengah yang mayoritas adalah negara Islam misalnya, merupakan eksemplarnya. Kendati keduanya menggunakan ayat yang sama, bisa saja konsepsi gender yang diadopasi dan dipraktikkan berbeda. Demikian juga konstruksi gender yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim Jawa, tentu memiliki perbedaan dengan konsepsi gender yang dipahami dan dikonstruksi oleh masyarakat muslim Aceh. Hal ini juga dipengaruhi oleh ragam ideologi dan setting sosio kultural yang menopang kehidupan dua masyarakat yang berbeda tersebut.

Perbedaan aspek normativitas dan aspek historisitas dimaksud, ditentukan oleh banyak hal, baik terkait dengan stock of knowledge yang dimiliki sang pemegang otoritas keagamaan (baca: mufassir), ideologi yang diyakininya, metode interpretasi yang dipilihnya, situasi dan kondisi yang melingkupinya, hingga setting sosio-kultural bahkan politik yang ada. Karena itu, perlu ditekankan sekali lagi, bahwa mencoba membedakan dan memisahkan Islam dari dua aspeknya ini (normatif dan historis) merupakan sebuah kemustahilan, karena keduanya menyatu dalam esensi dan kohesinya. Keduanya kemudian berjalan mewarnai dan mengiringi tarikan sejarah kemanusiaan itu sendiri. Karena itu pula produk tafsir era klasik misalnya, senantiasa mencerminkan ideologi dan setting sosio-kultural mereka. Interpretasi mereka terhadap persoalan gender misalnya, mencerminkan bahwa ideologi patriarkhi yang telah jauh menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah kemanusiaan, menjadi "kubang" yang tak terhindarkan oleh mereka. Demikian pula dominasi metodologi tafsir tahlili yang dipilihnya, tidak sedikit telah menyumbangkan "ketidakadilan" dan menjadi legitimasi tersendiri bagi pemosisian perempuan yang demikian marginal, peripheral dan bahkan subordinate. Karena itu pula, senantiasa ada pergulatan antara aspek normativitas agama di satu sisi dengan aspek historisitas di sisi lain, dua entitas yang berbeda namun tidak bisa "bekerja" dan bahkan bisa dinyatakan nyaris tidak bisa "berfungsi" tanpa peran yang lain.

Terdapat hubungan dialogis, dialektis dan kritis antara dataran normativitas nilai-nilai al-Qur'an yang sesungguhnya bersifat universal, transendental dan transkultural di satu sisi, dengan historisitas nilai-nilai keberagamaan umat Islam yang sesungguhnya bersifat partikular, kultural dan sosiologis. Jika terjadi hal-hal yang kontradiktif antara keduanya, maka nilai-nilai universal al-Qur'an tersebut dapat berperan penting dalam upaya mengoreksi, mengkritik sekaligus menjadi bahan untuk menafsirkan ulang bagaimana seharusnya praktik keberagamaan yang bersifat historis tersebut dibenahi dan diperbaiki. Sehingga dengan demikian tidak ada kesenjangan dan ketimpangan antara entitas dan nilai moral yang ideal dengan yang realita. Persoalan gender tampaknya banyak diwarnai oleh "ketidaksejalanan" (untuk tidak mengatakan penyimpangan atau defiasi) antara aspek normativitas tersebut dengan dataran historisitasnya.

Tidak hanya dalam soal pergulatan antara yang normatif dan historis, dalam konteks normativitas Islam juga terdapat tarik menarik antara teks-teks yang bersifat qath'i dan yang bersifat dzanni. Sejumlah umat Islam sering memposisikan sifat teks tersebut secara tidak proporsional. Bahkan ada yang mencampurkan keduanya dalam upaya membuktikan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan.Teks-teks terkait dengan persoalan kesaksian, kewarisan dan reproduksi perempuan yang oleh sekelompok ulama dinilai bersifat dzanni, dijadikan sebagai "jurus" oleh kelompok umat Islam tertentu untuk memposisikan perempuan di bawah laki-laki. Kajian terhadap konteks turunnya ayat yang terkait dengan persoalan tersebut, sama sekali tidak dilihat sebagai satu kesatuan sistemik yang harus dijadikan sebagai modal interpretasi terhadap teks-teks dimaksud. Dalam konteks inilah tampaknya penggunaan kaidah al-'ibrah bi 'umum al-lafdz la bikhusush al-sabab masih terlalu dominan daripada kaidah sebaliknya, al-'ibrah bi khusush al-sabab la bi 'umum al-lafdz.

D. Beberapa hal yang Menguatkan dan Melemahkan Gender dalam Islam

1. Hal-hal yang menguatkan
Al-Qur’an memberikan beberapa isyarat jelas tentang prinsip dasar kemanusiaan, yakni: kesetaraan, keadilan, persamaan, tasamuh, keseimbangan, demokrasi, musyawarah dan penegakan HAM (al-dahruriyahal-khamsah). Penghargaan terhadap perempuan tersebut, dapat dilihat pada berbagai aspek:
a. Hak-hak dalam rumah tangga :(QS.2: 187) laki-laki dan perempuan sebagai libas
b. Hak-hak reproduksi perempuan (nikah, mahar, memilih pasangan, memperoleh nafkah, jaminan kesehatan reproduksi, mu’asyarah bil ma’ruf, menentukan kehamilan, merawat anak, perceraian dll).
c. Hak-hak beraktivitas pada domain publik (QS. al-Ahzab:33)
d. Hak-hak dalam hukum (QS. 2: 282 tentang kesaksian perempuan)
e. Hak-hak politik (QS. Al-Naml: 32-35 tentang peran politik ratu Saba’)
f. Hak mendapatkan penghargaan yang setara di hadapan Tuhan (QS.al-Hujurat:13)
g. Hak mendapatkan ganjaran dan apresiasi yang setara di hadapan Tuhan (QS. Ali Imran:195).

2. Hal-hal yang melemahkan
Terdapat sejumlah teks keagamaan, baik al-Qur'an, Hadits maupun Fiqih tentang hal-hal yang mengusung ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan serta mengisyaratkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan.

Teks al-Qur'an yang mengisyaratkan demikian, atau paling tidak, banyak dijadikan legitimasi untuk mensubordinasikan perempuan, antara lain: termuat dalam QS. al-Nisa:1 tentang penciptaan perempuan dan QS.al-Nisa:34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kewarisan laki-laki dan perempuan, persaksian perempuan serta hak-hak reproduksi perempuan (QS 2: 233) dan sebagainya.
Sedangkan legitimasi ketidaksetaraan dan superioritas laki-laki atas perempuan dalam hadis, di antaranya adalah: hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk, larangan perempuan menjadi pemimpin, kekurangan akal dan agama perempuan, intervensi malaikat dalam hubungan seksual, perintah bersujud kepada suami sebagai bentuk ketaatan mutlak istri, larangan bagi istri bermuka masam, dan sebagainya.

Adapun isu-isu ketidaksetraan aki-laki dan perempuan dalam fiqih, misalnya dapat dilihat pada persoalan: thaharah (cara mencuci air kencing anak); shalat (azan dan iqamat, aurat, berjamaah, menjadi imam, cara mengingatkan imam, shalat jum’at; jenazah (kain kafan, shalat, mengubur); haji (syarat haji, pakaian ihram); nikah (persaksian, posisi dalam keluarga, memilih pasngan, hubungan seks, perwalian) dan sebagainya. Perbedaan konsepsi fiqih bagi laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang tersebut, seringkali dipahami dan diyakini sebagai bukti adanya superioritas laki-laki atas peremnpuan, padahal fiqih juga dikonsepsikan berdasarkan logika dan interpretasi para fuqaha yang tidak bisa dilepaskan dari konteksnya (setting historis, sosial, budaya, politik, ideologi, dan semua stock of knowledge-nya).

E. Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Keniscayaan Sejarah

1. Representasi, dekonstruksi dan keterkaitan pengetahuan dengan kekusaan
Melakukan rekonstruksi pemahaman gender dan konteks Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini karena pemahaman terkait dengan persoalan ideology, yang telah dibangun sejak lama dan telah menjadi iman sosial. Namun demikian, hal tersebut bukan mustahil untuk dilakukan. Proyek besar berupa rekonstruksi pemahaman gender dalam Islam, yang dalam konteks ini misalnya dalam persoalan fiqih perempuan, dapat dilakukan dengan meminjam kerangka kerja sosiologi. Kerangka kerja dimaksud adalah representasi, dekonstruksi dan memahami keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan.

Pertama, representasi merupakan langkah pertama untuk upaya rekonstruksi, yakni memahami dan memposisikan teks sebagai representasi. Ia merupakan segala sesuatu yang terkait dengan ide, gambaran image, narasi, visual dan produk-produk keilmuan yang dalam konteks ini misalnya adalah fiqih perempuan. Teks tentang fiqih perempuan merupakan representasi, sedangkan realitas sosial tentang perempuan muslim merupakan intertekstualitas dari kitab fiqih perempuan tersebut. Dengan kata lain, fiqih perempuan merupakan norma dan nilai yang dianut, sementara kehidupan para perempuan yang mengacu kepada fiqih perempuan tersebut merupakan intertekstualitas. Maksudnya bahwa kenyataan tentang realitas sosial kehidupan perempuan ini dibangun oleh keterkaitan teks-teks fiqih perempuan. Bagaimana perempuan harus memposisikan dirinya, bagaimana ia memperlakukan suaminya dan seterusnya dikonstruksi oleh teks-teks tersebut sebagai representasi ideologi, norma atau nilai yang dipilih dan diyakini oleh pihak pembuat teks itu sendiri. Dengan upaya representasi ini, kita dapat memahami bahwa kehidupan perempuan sejauh ini, merupakan akibat dari teks-teks yang dipilih, diyakini dan digunakan. Karena itu, upaya pertama dalam rangkaian rekonstruksi ini justru memungkinkan kita membuka diri untuk menerima teks-teks fiqih perempuan yang lain, sebagai representasi dari sistem ideologi yang lain, sehingga fiqih perempuan dan realitas perempuan yang dilahirkannyapun juga akan berbeda. Jika kita memilih fiqih perempuan yang ramah, maka akan melahirkan realitas sosial perempuan yang penuh keramahan dan kedamaian. Sebaliknya jika kita memilih fiqih yang cenderung "memasung" perempuan, maka akan lahir realitas sosial perempuan yang tidak kreatif.

Misalnya kita memilih kitab 'uqud al-Lujain fi huquq al-zawjain karya al-Nawawi yang berisi tentang hak dan kewajiban suami isteri namun lebih ditekankan pada porsi kewajiban istri yang demikian berat, maka praktik kehidupan suami-istri pada masyarakat kita merupakan cerminan dari representasi kitab tersebut. Kita sesungguhnya memiliki hak untuk memilih dan membangun representasi yang lain. Semua hal yang berkaitan dengan realitas perempuan adalah representasi dan setiap representasi adalah teks, maka jika ada suatu representasi dari kehidupan perempuan, maka yang perlu dinilai dan dikoreksi terlebih dahulu adalah teks yang dipakai oleh para perempuan tersebut.

Di samping kitab-kitab fiqih, tafsir maupun hadis, representasi sesungguhnya juga bisa berupa mitos, pameo, atau apapun juga yang disahkan atau mendapat legitimasi dari para pemegang otoritas. Pendek kata bahwa representasi adalah bersifat kultural dan dikonstruksi secara sosial (socially constructed). Karena itu, kritik terhadap teks berarti menjadikan teks yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka. Sebagai konsekuensinya, kita dapat menafikan bahkan menolak segala norma, ideologi, aturan dan sebagainya yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Dengan kata lain, dengan langkah ini, kita tidak bisa menerima bahwa kebenaran adalah tunggal, tetapi kebenaran itu terdapat dalam banyak realitas, kebenaran itu plural.

Kedua, upaya kedua dalam proyek rekonstruksi adalah dekonstruksi. Cara kedua ini sesungguhnya merpkn akibat lanjut atau langkah lanjutan dari proyek pertama. Dengan dekonstruksi kita mencoba melakukan penolakan terhadap teks yan dipaksakan. Misalnya bahwa perempuan itu harus begini dan begitu, kalau tidak maka akan berakibat begini dan begitu. Dalam konteks gender, misalnya dapat kita contohkan bahwa perempuan itu harus senantiasa berada di rumah, jika tidak di rumah maka ia akan menjadi fitnah, ia akan digoda, ia akan berbuat kemaksiatan, ia akan tidak bisa menjaga amanah suaminya dan sebagainya. Dengan proyek kedua ini, maka kita tidak lagi mengharuskan perempuan berada dalam satu keharusan tanpa ada pilihan, tetapi memberikan banyak kemungkinan yang bisa dipilih perempuan dalam kehidupannya. Karena itu pendekatannya tidak lagi harus begini harus begitu, tetapi jika begini maka akan …. dan jika begitu maka akan …. Dalam konteks inilah perempuan memiliki otoritas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ketiga, upaya berikutnya adalah memahami keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan. Bahwa setiap pengetahuan yang terdiri dari seperangkat barisan ide, pencitraan, narasi, visual dll merupakan kekuasaan. Tidak satupun pengetahuan yang bebas atau terlepas dari kekuasaan. Kekuasaan senantiasa terjalin berkelindan dengan pengetahuan, yang selalu bermuatan kepentingan. Ideologi patriarkhi yang dipilih oleh para penguasa sejak era kuno, yang kemudian membentuk sistem kehidupan yang jauh dari keadilan gender, adalah bukti kuatnya kekuasaan yang dibangun dengan pengetahuan, atau pengetahuan yang dibangun oleh kekuasaan.
Dalam konteks Islam, kita bisa menilik sejumlah khazanah keislaman semisal kepustakaan tafsir. Bagaimana ideologi yang dipilih penguasa direpresentasikan oleh corak kitab-kitab tersebut? Apakah karena mufassirnya mayoritas laki-laki? Dalam hal ini, keberpihakan para mufassir pada ideologi patriarkhi dapat dilihat ketika mereka misalnya menafsirkan QS. 4: 1 tentang penciptaan perempuan, QS4: 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, persoalan kewarisan dan kesaksian perempuan dan sebagainya.

Dapat dinyatakan dengan kata lain bahwa logika sejarah ditentukan oleh logika penguasa. Kemana dan bagaimana sejarah itu akan dibawa, tergantung pada kepentingan penguasa. Bagaimana ideologi mu'tazilah dipilih oleh al-Ma'mun di era Abbasiyah untuk melanggengkan kekuasaannya? Bagaimana ideologi Wahhabi dibawa oleh Abdul Wahhab dan didukung oleh Ibn Saud untuk melanggengkan kekuasannya? Bagaimana para orientalis yang dibawa serta oleh kaum kolonial ke negeri-negeri jajahannya untuk melanggengkan kekuasaannya? Bagaimana misalnya Kode Hammurabi dibuat dan bagaimana Kode Asiria dibentuk oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya? demikian seterusnya, betapa kekuasaan "mencengkeram" pengetahuan. .

2. Hermeneutika: Perlunya Negosiasi antara Teks, Pembaca dan Pengarang
Terdapat sejumlah pemikir muslim kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutika, dengan menyepakati konsepsi “subyektifitas” dalam penafsiran al-Qur’an. Di antaranya adalah Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Farid Esack, Hassan Hanafi, dan feminis semisal Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud-Muhsin.

Pendekatan ini menyerukan perlunya seorang interpreter menegosiasikan antara teks, pengarang dan pembaca dalam menggali makna nash, karena baik teks, pembaca maupun pengarang memiliki problem masing-masing. Teks adalah sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda yang dipilih, disusun dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu, untuk mengantarkan beberapa makna tertentu kepada pembaca. Ia merupakan simbol yang terdiri dari huruf, kata maupun angka yang memiliki makna. Ia memiliki integritas sendiri yang tidak bisa dipaksa sesuai dengan kemauan pembaca (pemberi makna). Semakin keras upaya pembaca menggiring teks semakin kuat teks menentang pembaca. Jika teks diinterpretasikan melebihi batas yang rasional, teks mungkin tidak hanya akan menolak legitimasi interpretasi pembaca, tetapi juga akan menentang kemampuan pembaca dalam melakukan interpretasi .

Pembaca yang menggali makna dari sebuah nash harus mempertimbangkan kemauan teks. Di sinilah pentingnya bernegosiasi dengan teks. Sebagai contoh, nash mengatakan "Tidak ada paksaan dalam agama ". Berdasarkan teks ini berarti tidak ada paksaan agama. Tetapi mungkin pembaca akan memberikan pemaknaan : orang yang mau Islam tidak bisa dipaksa untuk mengakui Islam, atau tidak bisa dipaksa melakukan puasa, shalat dan memakai jilbab. Hanya saja, semakin meluas dan menyimpang pemaknaan-pemaknaan ini, semakin kuat teks menentang pembaca karena teks tidak memaksudkan untuk persoalan shalat, puasa, memakai jilbab, dan sebagainya. Dalam konteks ini, komunitas interpreter dianggap tidak mampu mengendalikan diri.
Dalam konteks hermeneutika Khaled, seorang pembaca yang tidak berhasil bernegosiasi dengan teks akan terseret ke dalam otoratarianisme (sikap otoriter). Apalagi kondisi seorang interpreter yang berusaha menangkap kehendak Tuhan selalu diliputi oleh beberapa hal yang menjadi problem pembaca yakni "asumsi dasar". Ada 4 jenis asumsi dasar yang selalu menjadi landasan untuk membangun analisis hukum, yaitu asumsi berbasis nilai, asumsi metodologis, asumsi berbasis iman, dan asumsi berbasis akal.

Asumsi berbasis nilai dibangun berdasarkan nilai-nilai normatif yang dipandang penting atau mendasar oleh sebuah sistem hukum, seperti prinsip kebebasan berbicara dan pentingnya perlindungan hak milik. Dalam konsep Islam asumsi ini dapat disetarakan dengan konsep daruriyah. Adapun asumsi metodologis didasarkan pada pendekatan teoretis yang sistematis terhadap hukum. Terjadinya perbedaan pendapat antara berbagai madhhab hukum dapat dipandang sangat bersifat metodologis. Dalam praktiknya terjadi tumpang tindih antara asumsi berbasis nilai dengan asumsi metodologi. Sebagai contoh, konsep maslahah yang menyatakan "bahwa kepentingan umum dapat menyimpang dari nash", sulit dipetakan apakah hal itu persoalan nilai normatif atau metodologis .

Berbeda dengan dua asumsi di atas, asumsi berbasis akal adalah asumsi yang eksistensinya diperoleh dari logika atau bukti hukum dan bukan sebuah dinamika langsung antara seseorang dengan Tuhannya. Ia mempertimbangkan bukti rasional dan tidak mendasarkan kepada pengalaman etis, eksistensialis atau metafisik yang bersifat pribadi. Sementara itu, asumsi berbasis iman bersumber dari hubungan antara wakil dan Tuannya. Asumsi ini dibangun atas dasar pemahaman pokok tentang karakteristik pesan Tuhan dan tujuannya, yang membentuk kesadaran dan keyakinan yang tidak bisa dibagi kepada orang lain.

Asumsi-asumsi di atas selalu melekat kepada setiap pembaca dalam menangkap kehendak Tuhan. Karena itu, untuk mengeliminasi munculnya sikap otoriter seorang ahli hukum Islam ketika memahami pesan Tuhan, diperlukan beberapa syarat, yaitu kejujuran (honesty), mampu mengendalikan diri (self restrain), komprehensif (comprehensive), rasional (reasonable) dan sungguh-sungguh (diligent). Bagi Khaled, jika seorang interpreter memiliki sikap-sikap di atas, otoritarianisme akan mampu dibendung. Dengan lima sikap itu pula, seorang pembaca akan dapat dengan sungguh-sungguh melakukan negosiasi dengan teks. Munculnya kesadaran pada salah seorang pembaca terhadap adanya perbedaan asumsi dasar yang mempengaruhi setiap pembaca, menurut Khaled, menjadikan seorang pembaca tidak lagi disebut otoriter.

Sementara itu, problem pemaknaan terhadap nash juga terdapat pada pengarang (author) sebagai pembuat teks. Menurut Khaled, selain al-Qur'an, proses kepengarangan selalu melibatkan pertimbangan sosial, politik dan teologi. Karenanya, proses kepengarangan bisa terdiri dari pengarang historis, pengarang produksi, pengarang revisi dan pengarang interpretasi.

Dalam kasus hadis misalnya, terdapat berbagai pengarang yang terlibat, mulai dari Nabi sebagai pengarang historis, perawi hadis (sahabat) sebagai pengarang produksi, ulama yang membukukan hadis --seperti al-Bukhari dan lain-lain- sebagai pengarang revisi, dan pensyarah hadis (semisal Ibn Hajar) sebagai pengarang interpretasi. Masing-masing pengarang pasti memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga -sangat mungkin- apa yang dikehendaki pengarang historis tidak sama dengan yang ditangkap pengarang interpretasi.

Jika seorang pembaca mampu menegosiasikan masing-masing komponen baik teks, pembaca dan pengarang, maka pembaca tersebut dapat dikatakan otoritatif, sekalipun tidak "kosong" dari subyektifitas. Karena, bagi Khaled kebenaran tidaklah bertumpu kepada hasil melainkan kepada upaya yang dilakukan, sebagaimana dipedomani oleh kelompok Mushawwibah . Dengan kata lain kebenaran bukanlah obyektif sama sekali tetapi subyektif yang bertanggung jawab (inter-subyektifitas).

Dibandingkan tawaran hermeneutika al-Qur’an Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd, meskipun terdapat beberapa kesamaan, hermeneutika Khaled sedikit banyak telah merubah peta perkembangan hermeneutika al-Qur’an kontemporer. Ia berangkat dari paradigma hukum Islam. Konstruksinya tentang hermeneutika tidak hanya aplikatif dalam penafsiran al-Qur’an, tetapi juga pada teks-teks Islam yang lain. Dengan kata lain, Khaled mencoba melakukan rancang bangun hermeneutika yang dapat menjadi prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan teks-teks Islam (baik yang sakral maupun yang profan). Hal ini belum dilakukan oleh para pemikir Islam kontemporer, yang masih berkutat pada hermeneutika al-Qur’an.

Secara lebih rinci, beberapa kesamaan dan perbedaan hermeneutika Khaled dibandingkan pemikir Islam lainnya dapat dilihat pada beberapa hal pokok, di antaranya tentang konsep "prasangka" (prior text), dan "interpretasi dinamis" (lively interpretative). Khaled menerima konsep "pra-sangka", model berpikir yang meyakini bahwa setiap pembaca pasti telah memiliki konsep sebelumnya dalam memahami kehendak pengarang (Tuhan). Amina Wadud menyebutnya sebagai prior text (berupa persepsi, keadaan, dan latar belakang dari seseorang yang membuat interpretasi), yang kemudian menggiringnya pada subyektifitas setiap penafsiran, termasuk dalam proses penetapan hukum. Khaled menyebutnya sebagai "asumsi dasar" yang meliputi asumsi dasar berbasis nilai, berbasis metodologi, berbasis akal dan asumsi dasar berbasis iman. Selain penerimaannya terhadap pra-sangka, ia juga sangat memperhatikan konstruksi tradisi yang terus berkembang.

Bagi Khaled “makna” adalah hasil dinamika dan negosiasi penerima awal dengan teks dan pengarang, “signifikansi” adalah makna tambahan dalam konteks kekinian yang merupakan hasil dari negosiasi pembaca sekarang, teks dan pengarang, ditambah dengan pemahamannya terhadap “makna”-awal. Dalam proses negosiasi ini tidak ada yang obyektif, namun, selalu subyektif.

Di samping itu, konsep interpretasi dinamis (lively interpretative) yang ditawarkan oleh Khaled, juga memiliki kesamaan dengan hermeneutika double movement-nya Fazlur Rahman. Menurut Rahman hermeneutika adalah: “Proses penafsiran yang terdiri dari gerakan ganda, dari situasi sekarang ke masa al-Qur’an diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini. Langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur’an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi-situasi khusus. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat “disaring” dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis. Gerakan yang pertama terjadi dari hal-hal spesifik dalam al-Qur’an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan jangka panjangnya, yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasi sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (embodied) dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang.”

Dalam interpretasi dinamis Khaled, seorang mufassir tidak hanya memahami makna asal ketika teks itu berdialog dengan penerima awalnya, tetapi juga mencoba dengan makna asal tersebut menggali makna teks dalam konteks kekinian.” Ini artinya juga ada dua proses yang harus ditempuh oleh seorang mufassir, yakni mengenali makna asal teks dan kemudian dijadikan dasar referensi untuk memaknai teks dalam konteks kekinian, dan untuk mengenali makna asal teks “pembacaan yang bersifat historis mutlak diperlukan.”

Dengan demikian, jika Rahman telah menentukan sesuatu yang menjadi “prinsip-prinsip umum” dan sesuatu yang “spesifik” dalam proses penafsiran, maka Khaled tidak melakukannya. Bagi Rahman seorang penafsir dapat memahami “latar belakang sosio-historis” secara obyektif dan seorang penafsir mampu memahami “makna al-Qur’an” pada “masa al-Qur’an diturunkan” juga secara obyektif.

Bagi Khaled, seorang penafsir tidak bisa memahami “makna” awal al-Qur’an dengan obyektif, pasti akan selalu subyektif dan ketika seseorang mencoba memahami situasi historis tertentu, maka hasilnya akan tetap subyektif. Karena seorang penafsir selalu mempunyai basis epistemologi dan pra-anggapan yang dikonstruksi oleh sebuah tradisi di mana penafsir itu hidup, dan tradisi tersebut terus berkembang. Dalam konteks inilah hermeneutika Khaled merujuk kepada Gadamer.

Dalam konteks perbedaan asumsi sebagai problem dan stock of knowledge interpreter ini, misalnya dapat dicontohkan tentang harga kesaksian perempuan separoh harga kesaksian laki-laki dalam persoalan hutang piutang (QS. ). Ada dua kelompok ( A dan B) yang memahami teks tersebut secara berbeda. Kelompok A memahami bahwa harga kesaksian perempuan separoh harga kesaksian laki-laki sebagaimana teks tersebut, menjadi bukti bahwa memang perempuan diciptakan Tuhan berbeda dengan laki-laki. Kelompok B menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda karena itu berarti Tuhan tidak adil. Dalam konteks ini berarti ada perbedaan asumsi iman. Selanjutnya kelompok A memahami bahwa harga kesaksian perempuan separoh harga kesaksian laki-laki, baik dalam persoalan hutang piutang maupun dalam persoalan lain. Sementara kelompok B memandang bahwa harga kesaksian perempuan tersebut spesifik hanya dalam persoalan tersebut, dan dengan demikian tidak bisa ditarik pada persoalan lain. Dalam konteks ini berarti ada perbedaan asumsi metodologis.

Kita juga dapat mengambil contoh lain tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QS.4: 34). Kelompok A menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu merupakan bukti bahwa Tuhan memposisikan laki-laki dan perempuan berbeda. Kelompok B menolak anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan memposisikan laki-laki dan perempuan tidak setara karena itu berarti Tuhan tidak adil. Dalam konteks ini ada asumsi iman yang berbeda. Selanjutnya kelompok A menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam QS. 4: 34 itu tidak hanya berlaku bagi kepemimpinan dalam ranah domestik tetapi dalam semua bentuk kepemimpinan, baik dalam ranah domestik maupun publik, karena perempuan memiliki banyak kelemahan. Kelompok B menolak pemahaman kelompok A yang menarik persoalan kepemimpinan rumah tangga kepada persoaln lain. Alasannya adalah bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan di rumah tangga itu ada syaratnya yakni sejauh laki-laki tersebut memiliki kelebihan dan sejauh ia mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Jika tidak memenuhi dua syarat tersebut maka ia tidak berhak menjadi pemimpin keluarganya. Alasan kedua dalah bahwa ayat tersebut mencerminkan bahwa dalam konteks turunnya ayat, bahwa secara umum perempuan tidak mengakses dunia publik sehingga kecakapannya tidak sama dengan laki-laki. Karena itu, ketika konteksnya berbeda, bisasaja kepempimpinan itu tidak hanya di tangan laki-laki, tetapi berpindah ke tangan perempuan. Dalam kasus kedua ini, berarti ada perbedaan asumsi nilai.

Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana seorang penafsir itu bersikap tidak otoriter tetapi otoritatif, yakni dengan cara menghargai adanya perbedaan pemahaman antara satu penafsir dengan penafsir lainnya, yang bisasaja karena adanya perbedaan asumsi iman, asumi akal, asumsi nilai dan asumsi metodologis tersebut. Yang diperlukan oleh sorang penafsir/pembaca agar tidak terjebak pada sifat otoriter (otoritarianisme) adalah adanya kejujuran, mampu mengendalikan diri, komprehensif, rasional dan sungguh-sungguh sebagai etika yang harus dimiliki oleh para interpreter.
Wa Allah a'lam bi al-shawab

HUKUM ISLAM DAN REFORMASI HUKUM NASIONAL

2009-01-19T18:22:00.000-08:00

oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Pengantar

Reformasi Hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan (institutional reform), reformasi perundang-undangan (instrumental reform), dan reformasi budaya hukum (cultural reform).
Dalam ketiga agenda besar itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merancang suatu proyek penelitian mengenai eksistensi Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional. Secara instrumental, banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi Hukum Islam ke dalam pengertian Hukum Nasional. Secara institusional, eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda, juga terus dimantapkan keberadaannya. Dan secara sosiologis-empirik, praktek-praktek penerapan Hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan Hukum Islam. Perkembangan ini, bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat pula dari waktu ke waktu.
Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah mengenai berbagai aspek perkembangan eksistensial Hukum Islam itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional yang sekarang tengah berlangsung. Di satu segi, Hukum Islam perlu dijadikan objek penelaahan, sehingga agaenda pembaruan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap Hukum Islam itu sendiri. Tetapi di pihak lain, sistem Hukum Islam itu sendiri dapat pula berperan penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional sebagai keseluruhan. Jangan sampai, misalnya, karena kesibukan kita memikirkan keseluruhan sistem Hukum Nasional yang perlu direformasi, menyebabkan kita lalai memperhitungkan faktor sistem Hukum Islam yang sangat penting artinya dalam keseluruhan pengertian sistem Hukum Nasional yang sedang mengalami proses transformasi menuju ke masa depan yang diharapkan akan menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang ‘supreme’ dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Institusi Peradilan dan Lembaga-Lembaga Hukum Islam

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif pengadilan agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.
Di samping itu, fungsi peradilan dan penyelelesaian sengketa hukum selain tergantung pada lembaga peradilan, juga berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ‘Alternative Dispute Resolution’ (ADR) seperti melalui penggunaan fungsi lembaga arbitrase dan hakim perdamaian seperti di desa ataupun dengan menggunakan jasa para tokoh dan pemimpin informal yang dipercaya oleh masyarakat, seperti para ulama dan guru. Karena itu, perlu ditelaah pula sejauhmana sistem Hukum Islam dapat berperan dalam pengembangan pemikiran dan praktek mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme alternatif ini. Di bidang ini, saya telah memprakarsai pembentukan Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) yang dewasa ini telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya sengketa mu’amalat antara lembaga perbankan syari’ah dengan para nasabahnya. Misalnya, ketentuan mengenai hal ini selalu dicantumkan dalam naskah kontrak antara Bank Mu’amalat Indonesia dengan para nasabahnya. Diharapkan semua kontrak yang dibuat antara perusahaan yang menerapkan prinsip syari’at Islam dengan para nasabah atau pelanggannya, dapat mengaitkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di antara mereka dengan fungsi Arbitrase Mu’amalat ini.

Perkembangan Praktek Hukum Mu’amalat

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu’amalat tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Sebelum berlakunya UU tentang Perbankan Tahun 1992, ketentuan Hukum Islam di bidang perbankan belum diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya UU tentang Perbankan 1992 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Tahun 1993 dalam rangka pelaksanaan UU Perbankan tersebut, sistem operasi Bank Mua’malat Indonesia berdasarkan syari’at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, berkembang luas praktek penerapan sistem mu’amalat itu dalam sistem perekonomian nasional dan praktek dunia usaha. Secara berturut-turut dapat dikemukakan perkembangan Bank Perkreditan Syari’ah yang berjumlah ratusan. Meskipun konsep pokoknya sendiri, yaitu konsep Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di kemudian hari dinilai kurang berhasil, tetapi aspek penerapan hukum mu’malat dalam sistem operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut telah memperlihatkan kenyataan mengenai pemberlakuan aspek hukum syari’atnya.
Di samping Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari’at itu, dewasa ini telah pula berhasil dikembangkan sebanyak lebih dari 3.000-an lembaga-lembaga pembiayaan mikro di seluruh Indonesia, yang juga menjalankan prinsip mu’amalat berdasarkan syari’at Islam. Lembaga-lembaga pembiayaan ini disebut ‘Baitul Maal wa al-Tamwil” (BMT) yang kadang-kadang di beberapa daerah disebut Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) yang dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang bernaung di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu’amalat Indonesia (BMI). Di samping itu, atas prakarsa Pengurus ICMI, telah pula didirikan usaha asuransi yang menjalankan prinsip syari’at (takaful) dengan nama Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syari’at Islam. Bahkan, Pemerintah sendiri telah pula mengembangkan Bank Pemerintah tersendiri yang menggunakan sistem syari’ah, yaitu dengan berdirinya Bank Syari’ah Mandiri.
Untuk lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukum mu’amalat ini, UU Perbankan Tahun 1992 telah pula diperbarui dengan UU tentang Perbankan tahun 1998 yang makin mempertegas pemberlakuan sistem Hukum Islam di bidang perbankan. Bahkan, di lingkungan Bank Indonesia juga diadakan Dewan Syari’ah yang diorganisasikan secara tersendiri. Secara terkait dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, pembentukan Dewan Syari’at Nasional cukup penting peranannya untuk merumuskan pedoman hukum materiel yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha mu’amalat tersebut. Perkembangan demikian sudah seharusnya dijadikan catatan sendiri berkenaan dengan kedudukan sistem Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional kita. Dengan diterapkannya sistem Hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan perasuransian (takaful), serta kegiatan pembiayaan pada umumnya, dengan sendirinya pemberlakuan sistem Hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan prinsip syari’at Islam itu.
Apalagi, menyusul pemberlakuan Hukum Islam di bidang-bidang tersebut, telah pula ditetapkan berbagai UU di bidang-bidang yang lain yang mewadahi kebutuhan kaum Muslimin untuk menerapkan berbagai kaedah hukum Islam. Misalnya, pada tahun 1998, telah berhasil disahkan UU tentang Zakat dan pada tahun 1999 disahkan pula UU tentang Haji. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak saja berperan sebagai sumber inspirasi dalam perkembangan dan pengembangan hukum nasional, tetapi norma-norma dan institusi-institusi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat Muslim sehari-hari, telah dilembagakan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang kukuh dan absah. Jika nanti, dapat ditetapkan pula UU di bidang-bidang lain seperti UU tentang Wakaf, dan seterusnya, maka akan semakin lengkaplah sistem hukum keperdataan Islam diberlakukan menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Sistem Hukum
Di samping itu, dalam rangka kebijakan otonomi daerah, dapat pula dipersoalkan mengenai sejauhmana hukum dan sistem hukum dapat didesentralisasikan. Berdasarkan konsep kekuasaan asal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintahan pusat. Masalahnya, apakah yang dimaksudkan dengan peradilan itu mencakup pula pengertian substansi hukum yang dijadikan pegangan dalam proses peradilan. Jika kekuasaan peradilan dipahami dalam pengertian institusi peradilan yang terstruktur mulai dari Pengadilan tingkat Pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung, maka pembinaan administrasinya dan pengelolaan sistem peradilannya tentu tidak dapat didesentralisasikan. Karena kekuasaan peradilan itu, sesuai ketentuan UUD 1945, berpuncak pada Mahkamah Agung yang mandiri. Bahkan, berdasarkan ketentuan UU No.35/1999, baik urusan acara peradilan maupun administrasi peradilan, dikembangkan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum sebagai dua komponen penting dalam sistem peradilan nasional dan sistem hukum nasional secara keseluruhan, tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk diseragamkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
Malah, dalam Pasal 18 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam ayat (6) pasal tersebut dinyatakan pula: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”. Bahkan dalam Pasal 18B ayat (1) dinyatakan pula: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) dinyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Artinya, UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat. Meskipun sistem peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Bahkan secara historis, sistem hukum nasional Indonesia seperti dikenal sejak lama memang bersumber dari berbagai sub sistem hukum, yaitu sistem barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, ditambah dengan praktek-praktek yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan dan perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia internasional.
Dalam praktek, apalagi dalam dunia yang terus berubah ke arah hubungan-hubungan yang makin pengaruh-mempengaruhi seperti sekarang ini, kita memang tidak mungkin menolak ide-ide dan norma-norma hukum yang berasal dari tradisi dan praktek hukum negara-negara lain yang mempengaruhi sistem hukum nasional kita. Demikian pula keragaman tradisi hukum yang tumbuh dan hidup dalam pergaulan masyarakat kita sendiri yang sangat plural dari Sabang sampai ke Merauke, tidak mungkin diabaikan jika sistem hukum nasional kita diharapkan dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, sumber-sumber tradisi hukum adat masyarakat kita yang hidup, sumber-sumber tradisi hukum yang dihayati secara mendalam dalam keyakinan keagamaan masyarakat kita, dan bahkan sumber-sumber norma hukum yang sama sekali asing sekalipun, sepanjang memang kita butuhkan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran serta kedamaian hidup, tidak mungkin kita tolak pemberlakuannya dalam kesadaran hukum masyarakat dan bangsa kita.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai dampak kebijakan otonomi daerah sekarang ini, di masa yang akan datang kita akan makin banyak menyaksikan berkembangnya gejala pluralisme dalam pengaturan mengenai materi hukum dan desentralisasi dalam pengelolaan dan pembinaan hukum nasional kita. Kecenderungan desentralisasi dan keragaman sistem hukum itu berkembang sesuai dengan prinsip ‘lex specialis derogat lex generalis’ yang dikenal dan diakui sebagai doktrin yang universal dalam hukum. Akan tetapi, semua ini haruslah kita lihat sebagai elemen substantif dari sistem hukum kita itu. Aspek substansi itu masih harus ditata dan dilembagakan dalam bentuk-bentuk hukum yang memang disepakati bersama secara demokratis. Artinya, keragaman isi atau esensi tidak harus dilembagakan dalam keragaman bentuk. Oleh karena itu, norma-norma syari’at agama Islam juga perlu dituangkan dalam format peraturan yang dapat disepakati bersama. Hal ini penting, bukan saja untuk memudahkan penegakannya di lapangan, tetapi juga untuk mengatasi persoalan interpretasi yang mungkin timbul dalam lingkungan keyakinan mengenai hukum syari’at Islam itu sendiri. Karena cakupan pengertian dan muatan isi kaedah-kaedah yang diatur dalam sistem hukum syari’at Islam itu juga sangatlah luas. Di samping itu, penerapannya dalam praktek juga memerlukan dukungan pendidikan dan dakwah yang juga sangat luas. Selain itu, banyak pula aspek-aspek substansi tradisi hukum syari’at Islam itu sendiri yang masih harus dikembangkan pula dengan agenda yang secara tersendiri agar tradisi hukum Islam itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Jika misalnya kita mengatakan mulai sekarang syari’at Islam dapat diberlakukan di Aceh, maka kita sendiri harus pula mengerti betul apa yang kita maksudkan dengan syari’at Islam itu sendiri. Kalau kita membatasi diri pada pengertian hukum, kitapun harus jelas betul perbedaan antara perkataan syari’at Islam dalam pengertian luas dengan hukum syari’at yang harus ditegakkan. Di samping itu, kita juga harus menata dulu pengertian kita tentang hukum dalam arti ‘fiqh’ yang merupakan cabang ilmu ke-Islaman membahas mengenai syari’at Islam. Pengertian ‘fiqh’ itu sendiri harus pula dikembangkan secara lebih rinci ke dalam pengertian ‘qanun’ yang berisi kaedah yang perlu dikukuhkan oleh sistem kekuasaan umum (negara). Dengan demikian, antara aspek isi atau esensi dan bentuk hukum (qanun) itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang niscaya dalam pemahaman kita mengenai proses penataan kembali pengertian kita mengenai hukum syari’at Islam. Hanya dengan begitu tugas kita untuk menerapkan atau menegakkan sistem hukum syari’at Islam itu menjadi mudah.

Hirarki Makna mengenai Hukum Islam
Sehubungan dengan digunakannya istilah-istilah hukum Islam, syari’at Islam, fiqh Islam, dan qanun Islam tersebut di atas, penting disadari adanya ‘hirarki makna’ dalam konsep-konsep mengenai hukum Islam tersebut. Melalui pendekatan hirarki makna ini, kita akan mengetahui bahwa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hubungannya dengan terminologi hukum Islam itu, tidak saja mengandung perbedaan pengertian semantik, tetapi memang berbeda secara konseptual dan maknawi karena perkembangan sejarah. Pada hirarki pertama, pengertian kita tentang norma atau kaedah hukum Islam itu bersifat konkrit dan kontan yang terkait dengan proses turunnya wahyu dari Allah swt melalui Rasulullah saw yang langsung menjadi jawaban atas pertanyaan yang timbul atau langsung menjadi solusi terhadap aneka persoalan yang terjadi di masa kerasulan nabi Muhammad saw. Pada waktu itu, maka setiap wahyu yang mengandung norma hukum baik yang berisi kaedah larangan (haromat), kewajiban (fardu atau wajibat), anjuran positif (sunnah), anjuran negatif (makruh), ataupun kebolehan (ibahah), dapat langsung kita sebut sebagai norma hukum (al-ahkaam) yang di kemudian hari, ketika ummat Islam membutuhkan identitas pembeda, disebut dengan Hukum Islam.
Pada hirarki makna yang kedua, pengertian Hukum Islam itu dapat dikaitkan dengan masa sepeninggal Rasulullah saw, ketika dibutuhkan usaha pengumpulan dan penulisan wahyu Ilahi itu ke dalam satu naskah.

Bentuk Peraturan Hukum (Qanun)
Sehubungan dengan itu, maka pengakuan dan penerimaan negara terhadap keberadaan sub-sistem hukum syari’at Islam di Indonesia, memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama. Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan adanya tata urutan yang mencakup UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (7) Ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Memang benar, berdasarkan prinsip ‘lex superiore derogat lex infiriore’ maka secara hirarkis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Akan tetapi, dalam hukum juga berlaku prinsip ‘lex specialis derogat lex generalis’ yang berarti bahwa peraturan yang khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.
Karena itu, meskipun sudah ada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengatur suatu hal, tetapi jikalau misalnya kondisi khusus daerah istimewa Aceh menghendaki ketentuan yang khusus dan berbeda, maka kekhususan itu dapat ditampung pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah itu sendiri untuk daerah propinsi dibuat oleh DPRD bersama Gubernur, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD setempat bersama Bupati/Walikota. Bahkan, termasuk dalam pengertian Peraturan Daerah itu adalah Peraturan Desa atau yang setingkat yang dapat dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat menurut tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Memang benar bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Daerah ini, seperti ditentukan dalam Pasal 6 TAP No.III/MPR/2000 tersebut masih harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Akan tetapi, jiwa dan semangat kebijakan otonomi daerah itu menghendaki tumbuhnya kemandirian dan keprakarsaan dari bawah. Bahkan dalam soal penerbitan peraturan ini, sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, masyarakat dan pemerintah di daerah tidak perlu menunggu petunjuk, arahan ataupun peraturan-peraturan pusat. Sebelum peraturan pusat yang diperlukan itu ditetapkan, daerah diperbolehkan membuat dan menetapkan sendiri peraturan daerah menurut kebutuhannya masing-masing. Jika nantinya, setelah peraturan pusat itu dikeluarkan, barulah peraturan daerah itu disempurnakan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan pusat. Artinya, semangat yang dikandung dalam kebijakan
Lagi pula, misalnya, berkenaan dengan pemberlakuan syari’at Islam di Aceh telah pula ditetapkan Undang-Undang yang bersifat khusus yang memungkinkan hal itu dilaksanakan segera. Karena itu, sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah dan Undang-Undang khusus tersebut, pembentukan Peraturan Daerah yang berisi materi hukum syari’at Islam sudah dapat segera dilakukan di Aceh. Tinggal lagi tugas para pakar membantu Gubernur dan para anggota DPRD di Aceh untuk menyusun agenda perancangan yang rinci berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Idealnya, Peraturan Daerah itu tidak lagi mengatur hukum syari’at Islam dalam judul besarnya melainkan sudah mengatur hal-hal yang rinci dan spesifik. Misalnya ada Perda khusus berkenaan dengan sistem perbankan syari’at, ada Perda tentang Hakam dan Arbitrase Mu’amalat, ada Perda tentang Tirajoh, ada Perda tentang Waqf, ada Perda tentang Wisata Ziarah, ada Perda tentang Sandang Pangan, dan sebagainya. Semuanya memuat substansi tentang hukum syari’at Islam itu secara konkrit. Dalam sistem hukum Islam, status peraturan daerah itu sama dengan ‘qanun’ yang merupakan pelembagaan resmi materi fiqh Islam.
Demikianlah beberapa contoh yang dapat diperbincangkan berkenaan dengan upaya melakukan elaborasi terhadap pengertian kita mengenai hukum syari’at Islam yang harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah itu. Dengan demikian, di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi sistem Hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersifat mengadopsi tradisi sistem Hukum Islam untuk dijadikan norma hukum positif dalam sistem Hukum Nasional kita. Bahkan, dapat pula dipikirkan kemungkinan mengembangkan inovasi atau ijtihad-ijtihad baru di lapangan hukum yang lebih luas, misalnya di lapangan hukum pidana ataupun hukum tatanegara. Sebagaimana kita dapat mengadopsi berbagai pemikiran dan tradisi hukum barat ataupun hukum asing lainnya yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia, kita juga dapat mengadopsi sistem dan tradisi Hukum Islam yang didasarkan atas kesadaran iman bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pemeluk agama Islam terbesar di dunia dewasa ini.

Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
Apa yang diuraikan di atas pada pokoknya menyangkut agenda penataan kembali institusi hukum dan pembaruan berbagai perangkat perundang-undangan yang diperlukan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun demikian kedua agenda reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi perundang-undangan (instrumental reform) tersebut tidak akan dapat diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat tidak menunjang. Karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaruan yang sistematis dan terarah mengenai oreintasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas (cultural reform).
Sikap menghormati hukum dan orientasi berpikir dan bertindak yang selalu didasarkan atas hukum masih harus dibina dan dikembangkan menjadi kebiasaan hidup rakyat Indonesia. Di tengah isu hak asasi manusia yang dewasa ini menghantui cara berpikir hampir semua orang, juga perlu disadari mengenai pentingnya dimensi kewajiban dan tanggungjawab asasi manusia. Sejatinya hukum dan keadilan justru terletak pada keseimbangan dinamis dalam hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan para subjek hukum dalam arti sempit ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya.
Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat itu perlu dikembangkan, baik melalui saluran pendidikan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya maupun melalui saluran media komunikasi massa dan sistem informasi yang menunjang upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran hukum yang luas. Sudah saatnya semua pihak menanamkan keyakinan yang sunguh-sungguh mengenai pentingnya menempatkan hukum sebagai “kalimatun sawa’” atau ‘pegangan normatif’ tertinggi dalam kehidupan bersama.
Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan mudah memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai dengan kesadaran dalam menjalankan syari’at agama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

Pembenaran Filosofis dan Ketatanegaraan
Perkembangan ke arah adopsi yang makin luas terhadap sistem Hukum Islam yang bersesuaian dengan dinamika kesadaran hukum dalam masyarakat kita, yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan serta diwujudkan dalam esensi kelembagaan hukum yang dikembangkan dapat dikaitkan pula dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis dan ketatanegaraan. Secara umum dapat diakui bahwa UUD 1945 mengakui dan menganut ide ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbanga dan bernegara. Ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak saja ditegaskan dalam rumusan Pembukaan UUD yang menyebut secara eksplisit adanya pengakuan ini, tetapi juga dengan tegas mencantumkan ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila pertama dan utama dalam rumusan Pancasila. Bahkan, dalam Pasal 29 UUD 1945, ditegaskan pula bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 9 ditentukan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatan diwajibkan untuk bersumpah ‘Demi Allah’.
Ide Ke-Maha Esaan Tuhan itu bahkan dikaitkan pula dengan ide Ke-Maha Kuasaan Tuhan yang tidak lain merupakan gagasan Kedaulatan Tuhan dalam pemikiran kenegaraan Indonesia. Namun, prinsip Kedaulatan Tuhan itu berbeda dari paham teokrasi barat yang dijelmakan dalam kekuasaan Raja, maka dalam sistem pemikiran ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, hal itu dijelmakan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, prinsip kedaulatan rakyat dijelmakan ke dalam sistem kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang selanjutnya akan menentukan haluan-haluan dalam penyelenggaraan negara berupa produk-produk hukum tertinggi, yang akan menjadi sumber bagi penataan dan pembinaan sistem hukum nasional. MPR-lah yang dijadikan sumber kewenangan hukum bagi upaya pemberlakuan sistem hukum Islam itu dalam kerangka sistem hukum nasional.
Dari perspektif Hukum Islam, proses pemikiran demikian dapat dikaitkan dengan pemahaman mengenai konsep ‘theistic democracy’ yang berdasar atas hukum ataupun konsep ‘divine nomocracy’ yang demokratis yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Quran yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ‘ulul amri’. Pengertian ‘ulul amri’ yang seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai ’pemimpin’ (waliyu al-amri), justru dipahami sebagai konsep mengenai ‘perwakilan kepemimpinan’ atau ‘para pemimpin yang mewakili rakyat’ (ulul amri). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran Hukum Islam, melalui mana norma-norma hukum Islam itu diberlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi ‘qanun’ atau peraturan perundang-undangan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Hukum Islam dalam kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, baik secara filosofis, sosiologis, politits, maupun juridis. Meluasnya kesadaran mengenai reformasi hukum nasional dewasa ini justru memberikan peluang yang makin luas bagi sistem Hukum Islam untuk berkembang makin luas dalam upaya memberikan sumbangan terhadap perwujudan cita-cita menegakkan supremasi sistem hukum sesuai amanat reformasi.

ABDI KU UNTUK NEGERI KU

2009-01-18T05:49:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

“Sejatinya hidup ini adalah milik MU”
Dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita banggakan selain berbuat yang bermanfaat buat orang lain. Sepintas kita menyadari tatkala Allah menciptakan manusia tanpa membawa bekal dan sehelai kain pun yang melekat dalam diri kita, tetapi semuanya serba berubah dengan situasi dan kondisi hingga manusia tumbuh remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, itulah kehidupan dunia tidak ada yang abadi selain Allah swt.
Orang bisa jaya, menduduki jabatan tinggi dalam strata sosial, itu bukan karena jerih payahnya sendiri tetapi ada campur tangan orang lain, ada sumbangsih manusia lain, terlepas dari itu takdir atau bukan, karena kalau kita kembali pada ketentuan Allah, maka berkahirlah semua cerita yang ada hanyalah kenikmatan itupun sesaat. Untuk itulah tidak ada yang bisa kita lakukan selain tetap membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum. Alangkah indahnya kehidupan dunia kalau semua orang berbagai rasa, berbagai suka, bukan malah berbagi penderitaan, duka, dan tangis, sehingga orang harus iba dan kasihan melihat kita yang selalu termenung tak tau apa yang harus dipikirkan, memang itulah nasib yang setiap orang berbeda-beda.
Udara kemerdekan dan kebebasan yang kita hirup hari ini, adalah buah perjuangan para pendahulu kita yang hidup dan matinya mereka pertaruhkan demi bangsa dan Negara, demi tanah air tercinta Indonesia namanya. Andai kita hidup di zaman itu mungkin kita menyadari betapa susahnya hidup, terhempit oleh penderitaan colonial yang ingin merebut tanah lelehur, derita dan kesengsaraan menjadi tautan dan jeritan hati, kerja paksa untuk pribumi demi sesuap nasi menjadi tradisi hingga akhirnya kemerdekaan itu diraih dengan bersimbah darah, itulah potret kehidupan pendahulu kita, yang tinggal hanyalah kenangan dan cerita masa lalu.
Kemerdekaan sudah kita raih tetapi kebebasan belum sepenuhnya kita miliki, karena masih ada hak orang lain yang membatasi kebebasan kita. Kemerdekaan yang hakiki adalah kebebasan dari segala ketergantungan dari orang lain, sementara masih banyak manusia selalu bergantung pada orang lain. Ketergantungan yang hakiki adalah bergantung hanya kepada Sang Pencipta, bukan kepada manusia.
Negara kita ini membutuhkan orang yang mampu bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tahun ini adalah tahun politik (Mu’arif), di tahun ini kita akan melihat banyak orang yang bergantung kepada manusia untuk menentukan nasibnya masing-masing, setelah itu Negara kita esok hari akan dipimpin oleh mereka-mereka yang mengharapkan belahan kasih orang lain, benarkah begitu ??? kita buktikan aja nanti. Itulah bukti pengabdian manusia kepada bangsa dan Negara, orang menyadari kalau dia bisa menduduki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, maka dia menyangka bahwa jabatan ini adalah bukti kepatroit sebagai bangsa untuk Negara, itulah namanya pengabdian untuk negeri tercinta. Tetapi pada kenyataannya pengabdian itu hanya digunakan untuk menguras uang rakyat dan menjual kemerdekaan ini untuk bangsa lain.
Sekarang kita. generasi penerus bangsa dalam skala kecil pulau kita di seberang sana, bagaimana nasibnya hari esok masihkah seperti sekarang yang dianak tirikan oleh induknya, atau malah tenggelam karena pasir dan pantainya selalu diambil dan dijual kepada orang asing, kalau bukan karena generasi yang terhimpun dalam HIMAS ini, terus siapa lagi yang mau berkorban untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik, baik dari bidang ekonomi, sosial dan yang lebih penting lagi adalah bidang pendidikan. Tentunya ini semua butuh proses dan HIMAS juga butuh waktu untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya.
Jika diri mu tidak bisa merubah keadaan dengan tindakan, ubahlah dengan tulisan, sekali lagi saya katakan apa abdi mu untuk “negeri Sapeken ???”. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-Showab.

BENARKAH HIMAS BERASASKAN ISLAM ???

2009-01-17T05:13:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Pendahuluan
Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan kebaikan dan kemungkaran, artinya menyeru kepada ma’ruf dan mencegah pada kemungkaran. Islam; agama penyempurna yang Allah turunkan sebagai agama yang terakhir, selain itu Allah akan menolaknya. Kompliks dan sistematisnya ajaran Islam ini yang diabadikan dalam satu mushaf (al-Qur’an) tentunya sebagai hudan (petunjuk) bagi hambanya, tentunya bagi kaum muslimin di seluruh penjuru muka bumi ini dan hadits Rasulullah sebagai pedoman kedua seteleh al-Qur’an.
Seiring dengan perkembangannya, setelah manusia berusaha memahami teks-teks al-Qur’an dan hadits tersebut muncullah tokoh-tokoh ahli tafsir terkemuka sebut saja Ibnu Katsir, al-Maraghi, al-Manar, sampailah ke Indonesia Quraish Shihab dengan tafsirnya al-Misbah yang terdiri dari belasan jilid. Perkembangan berikutnya tidak hanya terhenti sampai disitu, tetapi ajaran Islam yang tekstual itu kemudian banyak ditafsirkan oleh manusia kemudian membuat aliran baru yang sempat menjadi perbincangan hangat di media cetak maupun elektronik di Negara Indonesia. Itu semua adalah akibat dari menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan aksiologi, epistemology dan ontologynya yang mengarah kepada memahami al-Qur’an secara kontekstual tetapi terjebak dengan pemahaman yang kerdil, akhirnya muslim mayoritas yang militant (kaffah) tentunya mengklaim bahwa itu aliran sesat yang harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah dan perintah al-Qur’an.

Islam & Organisasi
Islam sebagai agama; sebagaimana pendapat Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj bahwa belajar agama harus dipahami secara kontekstual. Pak Said Aqil pada cerita selanjutnya ingin menyampaikan bahwa belajar agama harus totalitas, bukan hanya dalam tataran teori tetapi lebih pada praktek, sehingga Islam dikenal sebagai agama mengayomi berbagai aspek kehidupan, bukan hanya sekedar teks yang mati yang berputar hanya dalam tataran wacana dan teori ansih.
Islam mengajarkan aturan bermain dalam hidup dan kehidupan manusia, tentunya manusia sebagai pelaku sejarah yang mengetahui urusan dunia dan sifat kemanusiaan mempunyai banyak keinginan yang keinginan itu tidak akan terlepas dari masalah sampailah aturan itu kepada bagaimana mengatur jama’ah dan kelompok sehingga tetap rukun, bersatu dan makmur.
Rasulullah memberikan spirit untuk umatnya; “jika kamu ingin kuat/menang, maka kamu harus berjama’ah, dan tidak cukup hanya dengan jama’ah tetapi harus ikhlas”.
Makna berjama’ah disini adalah membuat organisasi, kelompok, paguyuban, himpunan, asosiasi, dan sebagainya tentunya visi dan misinya adalah mengarah kepada ajaran Islam secara totalitas, bukan hanya sekedar label; bunyi tanpa suara.
Setiap individu muslim di dunia, pasti mempunyai paguyuban dalam kehidupan bermasyarakat, terlalu jauh saya mengambil contoh dari Negara tentangga, Negara Indonesia sendiri sudah banyak organisasi dan himpunan yang didirikan, mulai dari organisasi pemuda sampai pada organisasi ketua (maksudnya orang tua), kalau kebetulan yang mendirikan orang muslim pasti asas organisasinya Islam, kalau agama yang lain mendirikan tentu pula punya asas tersendiri yang mempunyai makna filosofis terhadap agama yang dianutnya, tentunya perjuangan, tindak-tanduk, perbuatan dan sebagainya tidak akan menyimpang dari ajaran agamanya.
Contoh besar saja partai politik; selama yang mendirikan itu orang Islam-Nasionalis maka asasnya adalah Islam ditambah embel-embel nasionalis, tetapi kalau partainya sudah kelihatan dari nama dan lambangnya berbau Islam tentunya bisa kita katakan bahwa asas partainya adalah Islam, itu pasti dan tidak bisa di pungkiri. Terus bagaimana dengan perilaku dan perbuatan pengurusnya yang kebetulan duduk sebagai dewan, bisa kita tebak sendiri. Lain halnya lagi dengan organisasi-organisasi kemudaan dan ketuaan yang lain, sebut saja organisasi yang didirikan oleh mahasiswa di kampus. Mulai dari organisasi intra sampai pada ekstra kampus, mulai dari paguyuban kelas sampai pada paguyuban daerah dan sampailah pada topic pembahasan kita Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sapeken yang disingkat HIMAS.

Himas & Islam
Apakah ada hubungan antara Himas dan Islam ? tentu ada, karena Himas didirikan oleh individu-individu muslim sejati, tentunya himas harus berasaskan Islam (ini harga mati) siapapun yang mengganti asasnya dengan alasan apapun maka tidak akan diterima, karena ini asas (flatforn); tempat pijakan; landasan hidup. Gerakan Himas atas dasar Islam, benarkah begitu ? perlu penjelasan lebih lanjut.
Tentunya sudah banyak tulisan dan artikel teman-teman Himas yang lain membahas masalah asas ini dengan berbagai macam pendekatan dan pisau analisis yang berbeda, tetapi saya juga akan menganalisis menggunakan alat analisis yang lain yang nanti dijadikan sebagai rekomendasi untuk kongres Himas selanjutnya.
Himas itu adalah himpunan bukan gerakan; kita bedakan antara himpunan dengan pergerakan, di dalam organisasi mahasiswa ada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ada juga HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tanpa Indonesia, dua organisasi mahasiswa mempunyai asas, arah perjuangan, program kerja, paradigma organisasi, tentunya dua organisasi mahasiswa itu akan bergerak di atas rel-rel paradigma organisasi dengan berasaskan Islam tentunya. Kemudian bagaimana dengan Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sapeken (HIMAS) yang berasaskan Islam, sudah mampukah Islam dijadikan sebagai asas, atau jangan-jangan Islam sebagai asas hanya “teks mati” yang tertuang dalam AD/ART. Selamat berjuang kawan semoga perjuangan ini tidak terhenti sampai disini, tetapi tulisan ini harus saya akhiri. Semoga ada manfaatnya.

Penutup
Benarkah HIMAS berasaskan Islam ???
Danakan ku memon….selamat berjuang, jangan sia-siakan orang yang merindukan kalian, kelak nanti kalian datang dengan membawa cahaya, menjadi cahaya dalam kegelapan (minhadz)
“Bila tidak mampu mengubah keadaan dengan tindakan, maka ubahlah dengan tulisan”

Wallahu a’lam bi al-Showab

ADA JERITAN DI UTARA PULAU BALI

2009-01-16T20:20:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Membaca sepintas judul tulisan ini memang persepsi orang berbeda-beda, ada yang menafsirkan ada hantu di utara pulau Bali, ada juga yang menafsirkan ada orang yang tenggelam di utara pulau bali kemudian berteriak minta tolong, mungkin ada juga kebingungan dengan mengatakan ada gerangan apa di utara pulau Bali. Judul tulisan ini memang membuat orang jadi multitafsir, tetapi saya tidak maksud untuk membuat pembaca bingung dan bimbang, saya hanya mengatakan ada pulau-pulau kecil di utara pulau Bali. Begitulah mungkin…
Tulisan ini saya awali tatkala saya mendapatkan kabar dan berita yang tidak enak dari saudara di pulau sana tentang angin dan ombak bercampur badai menerjang pulau Sapeken yang terletak di utara pulau Bali itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa “tamu musiman” telah datang dan ilustrasi pendek sudah saya tulis dalam Info Sapeken tentang Tambaru beberapa hari lalu.
Tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat yang tinggal di tepi pantai merupakan makanan empuk bagi musim hujan dan angina tak terkecuali masyarakat yang tinggal di kaki gunung dan sekitarnya, yang mengalami nasib hampir sama, tetapi dalam tulisan ini saya akan memberikan gambaran tentang jeritan suku Bajoe saat musim hujan telah tiba yang saya istilahkan “tamu musiman”. Suku Bajoe dalam sejarahnya adalah suku yang senang bepergian dari satu tempat ke tempat lain dari satu pulau ke pulau lain, hingga akhirnya menetap dengan jumlah banyak yang tersebar mayoritas di pulau-pulau terbentang di nusantara bahkan di seluruh dunia. Pulau Sapeken adalah salah satu dari sekian banyak homosepien suku Bajoe di muka bumi ini, yang mampu hidup dengan segala kelebihan, keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki.
Dulu suku Bajoe terkenal dengan kepiawiannya dalam berkelana, mengelilingi samudara hinggap dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan badai dan topan menjadi sarapan pagi, budaya dan tradisi menjadi hiburan, bahkan binatang buas yang ada di laut menjadi teman, pintar membaca alam, situasi dan kondisi dengan menghitung bintang di langit, dengan melihat arah mata angin, bahkan mempunyai ilmu kelautan yang sangat luar biasa, kalau sekarang diistilahkan ilmu perikananl. Tetapi sayang itu hanya sekedar cerita untuk generasi selanjutnya, suku Bajoe zaman sekarang beda jauh dengan suku Bajoe tempoe doeloe.
Seiring dengan berputarnya roda kehidupan diiringi dengan bergantinya tahun, maka semuanya serba berubah, apalagi kita bicara masalah budaya, buadaya apa sih yang tidak masuk ke pulau Sapeken? yang menurut pengamat dan peniliti dari ITS Surabaya “ada Surabaya kecil di seberang sana” maksudnya ada kota mitrapolitan mini di timur pulau Madura. Tidak bisa dipungkiri lagi memang itulah realita yang ada, suku Bajoe yang terkenal pemberani dan tangguh menghadapi badai, topan itu, sekarang sudah menjerit, semua ketakutan tatkala tamu musiman telah datang, kemana jiwa kesatri itu, budaya dan tradisi yang dibanggakan telah sirna di bawa oleh dedemmit-dedemmit yang tidak bertanggung jawab, mana ada ??? yang tinggal hanyalah cerita masa lalu dan jeritan masa kini.
Goresan singkat ini hanya mampu memberikan secuel asa yang tak pernah terwujud kembali. Suku Bajoe yang terkenal dengan pemberani, sekarang telah tidur pulas dengan irama rintik-rintik hujan, suara syahdu badai dan selingan suara serdadu ombak. Kapal dan perahu jadi perhiasan pantai. Itulah potret masyarakat pulau Sapeken masa kini, maka itulah tantangan buat generasi berikutnya, generasi yang terhimpun dalam komunitas terdidik (HIMAS), mampukah mereka mempertahankan budaya dan tradisi itu dan menghilangkan jeritan di seberang sana. Sekali lagi saya katakana “ada jeritan di utara pulau Bali”. Semoga bermanfaat....Wallahu’alam bi al-Showab.

TAMBARU; EKONOMI KEPULAUAN TERANCAM

2009-01-16T20:17:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Memasuki musim hujan merupakan musim yang meluluhlantakkan perekonomian masyarakat kepulauan pada khususnya. Musim hujan juga membawa banyak peristiwa bahkan nyok johsan banyak menelan korban, sebut saja tanah longsor, banjir, pewasat jatuh, tabrakan, kapal tenggelam dan masih banyak peristiwa yang lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Semua kejadian itu tidak terlepas dari suratan takdir Ilahi.
Semua peristiwa tersebut membuat efek yang sangat luar biasa pada perputaran roda perekonomian bangsa, tak terkecuali ekonomi masyarakat kepulauan yang notabene-nya berasal dari hasil laut sementara laut tidak bisa dikompromi tatkala hujan turun, bukan hanya hujan saja yang turun tetapi diiringi dengan angin yang kencang ombak yang besar yang membuah nelayan cuti melaut, hal semacam inilah yang membuat ekonomi masyarakat kepulaun terancam dan musim hujan yang diiringi dengan angin dan ombak yang tinggi dinamakan sebagai “tambaru”.
Tambaru adalah musim yang menghentikan masyarakat kepulauan untuk melaut yang pada intinya ekonomi keluarga akan terancam, kalau demikian masalahnya maka mayoritas masyarakat kepulaun akan “miskin” miskin dari aktivitas, miskin dari makan beras dan miksin dari uang (moneter), mungkin hanya orang-orang tertentu sebagaimana yang ditulis oleh minhazd tentang Ekonomi Sapeken di antara Musim Barat, Keynesian dan Ma Surebe. Tetapi masalah juga tidak terhenti sampai disitu, sampai kapan orang-orang yang menimbun harta sebanyak-banyak dan dikeluarkan tatkala peceklik datang, dia juga akan membutuhhkan orang-orang kecil (nelayan) untuk memasok barang mentah, lambat laun dia juga akan mersakan hal yang sama pada musim tambaru tersebut. Itulah realita yang terjadi yang harus menjadi perhelatan dan perhatian besar bagi dedengkot-dedengkot negara bahwa di seberang sana masih ada rakyat mu yang menjerit.
Kemudian lain halnya lagi dengan transportasi laut (kapal perintis) tujuan pulau Sapeken ke Sumenep dan Sapeken ke Banyuwangi juga mengalami cuti karena takut dengan ombak, akhirnya pasokan kebutuhan primer untuk masyarakat sapeken terhenti, di samping itu juga kungkin saja gaji untuk anak bangsa yang sedang menuntut ilmu di pulau jawa, sulawesi dan Sumatra akan terganggu, maka dari itu hiduplah dengan cara hemat…hehehe Ngajarin ni ceritanya.
Battiru nelo goresan ku itu danakan, masia nia tamoi sambuh ku jena lagi, masi pare anu na gores ku tentang Pulau Sapeken, barahtuane anuk dangkisit itu kole nambah wacana te, tapi bukan sekedar wacana….Wallahu a’lam bi al-Showab.

FILOSOFI LOGO HIMAS

2009-01-16T20:08:00.000-08:00

ARTI LOGO HIMAS
1. bentuk lingkaran melambangkan HIMAS menjunjung tinggi persamaan dalam kemajemukan serta ikatan persaudaraan, kekeluargaan yang harmonis.

2. bentuk globe atau bola dunia melambangkan tempat HIMAS berpijak yaitu di bumi dan tugas Anggota HIMAS untuk selalu memakmurkan bumi.

3. warna dasar biru laut melambangkan hamparan laut yang luas yang terdapat kekayaan alam yang melimpah begitulah eksistensi HIMAS harus berpikir luas dan berguna bagi sekalian Alam (Rahmatan lil alamin)

4. peta kepulauan sapeken adalah tempat lahir dan
ibu Kandung HIMAS. Dari rahim kepulauan sapekenlah perubahan dimulai, dari kepualauan sapeken oleh kepulauan sapeken dan untuk kepulauan sapeken bakti HIMAS

5. bentuk buku melambangkan identitas HIMAS sebagai organisasi MAHASISWA yang terdidik yang berasal dari generasi intelektual yang ditangan merekalah Rakyat selalau berharap
6. lambang obor melambangkan semangat dan suportivitas perjuangan HIMAS

7. lambang api bertuliskan Asma Allah SWT dengan warna kuning melambangkan asas dan tujuan HIMAS adalah Islam untuk mencapai keridhoan Allah SWT karena itulah jalan menuju kejayaan

8. perahu yang berjalan kearah kanan dan depannya menukik melambangkan HIMAS selau bergerak untuk kemajuan dan tidak pernah kenal lelah dan berada dijalan yang benar'

9.perahu melambangkan HIMAS berasal dari putra-putri Nelayan

10 Warna merah melambangkan perlawanan terhadap segala bentuk kedzhaliman dan keberanian pada yang benar

11. tulisan HIMAS adalah kepanjangan dari HIMPUNAN MAHSISWA SE-KECAMATAN SAPEKEN

STRUKTUR ORGANISASI HIMAS PUSAT 2007-2009

2009-01-16T20:02:00.000-08:00

Ketua Presidium : MINHADZUL ABIDIN (JAKARTA)
Presidium I : USMAN ADZIM (MALANG)
Presidium II : SULISTIANA (JOMBANG)
Presidium III : YANTO (JEMBER)
Presidium IV : FAIZAH AL-MUNAWWARAH (STAIPI SAPEKEN)

Sekretaris Jendral I : TAHTA AMRULLAH (JOGJAKARTA)
Sekretaris Jendral II : DIAURRAHMAN (MALANG)

Bendahara Umum I : AULIA RAHMAN (JAKARTA)
Bendahara Umum II : IDA HARIYANTI (SURABAYA)

Dept. Pendidikan dan Pengembangan Intelektual
Menteri : Umar Hadi (Surabaya)

Dept. Pemberdayaan Wanita
Menteri : Diah Ulfa Zulaikha (Jakarta)

Dept. Hukum dan Advokasi
Mentri : Fajrul Akbar (Malang)

Dept. Kaderisasi dan Pembinaan Anggota
Menteri : Ibrahim Isa (Malang)

Dept. Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Menteri : Ikmal Insan (surabaya)

Dept. Pemberdayaan ekonomi & Kewirausahaan
Menteri : Syarif Brata Alam (Malang)

Dept. politik dan otonomi daerah
Menteri : Hayat faraid (Malang)

Dept. Agama & Kajian Islam
Menteri : Umar Baya'Shud (Bandung)

Dept. Informasi & Komunikasi
Menteri : Bintang Bungas Syahputra (Malang)

Dept. Pemuda & Olahraga
Menteri : Jamil Hamzah (Malang)

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA SE-KECAMATAN SAPEKEN

2009-01-16T18:33:00.000-08:00

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUKADDIMAH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan atas limpahan rahmat serta kasih sayangNya kepada kita semua, shalawat serta salam atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang mampu memberikan pencerahan dan pembebasan serta mampu memberikan penyatuan terhadap umat sehingga spirit perjuangan beliau harus senapas terhadap perjuangan yang kita miliki. Amin.

Kaum terpelajar dalam ekspektasi sejarahnya mempunyai tempat tersendiri dalam ranah tinta Ibu pertiwi, bias dikatakan pergolakan dan kegelisahan kaum muda yang sadar akan nilai social-politik mampu memberikan penyadaran ke rakyat, perjalanan politik Indonesia dan kaum muda tidak bias dipisahkan antara keduanya sebab ada banyak bukti yang dilahirkan oleh sejarah, kekuasan dan kaum muda punya catatan penting yang harus di elaborasikan lebih cerdas untuk menempatkan moral force atau politik force, kita masih teringat bahwa penggulingan rezim-rezim di negri kita hanya menyisakan social chaos yang membuat situasi dan stabilitas nasional carut marut tanpa arah yang jelas kini gelombang informasi datang sebagai bukti sejarah kelam yang benama Orde Baru yang sebelumnya bernama Orde Lama mengalami peristiwa sejarah yang sama digulingkan oleh maha siswa dan rakyat. “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan” itu slogan yang sering kita dengar sebagai motivator perlawanan terhadap rezim yang menindas.

Titik balik perlawanan sejarah hanya menghiasi luka dan nestapa, korban penindasan hak-hak asasi manusia sudah tak terhitung lagi, ketidak adilan, hak perempuan yang tergadaikan, pemiskinan secara structural sampai saat ini melembaga sebagai bagian budaya dan ketimpangan social yang menjadi cirri sebuah kenyataan.

Ada pertanyaan penting untuk gerakan social (social movement) atau elemen gerakan mahasiswa bahwa sampai saat ini tidak ada sector pun secara riil yang dipengaruhi oleh kaum reformis, ini pentanyaan reflektif yang harus disadari oleh kaum pembahu terutama kaum pelajar. Ada beberapa banyak dilakukan konsolidasi elemen gerakan untuk demokrasi demi terciptanya Indonesia baru. Tapi dari sekian banyak konsolidasi itu masih stagnan dan perlu di elaborasikan secara terbuka.

Seharusnya fokus gerakan harus kita ubah dari gerakan politik force menjadi agenda politik yang kemudian membuat basis yang kuat untuk menjadi bagian kontrol kepada pemerintah alias penguasa. Kita masih percaya bahwa transisi demokrasi yang sedang dibangun di negri ini cukup signifikan bila ada kesadaran bangsa memjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Akan ada nuasa stabilitas nasional, penyadaran kebijakan yang memihak, dan nuasa yang kondusif dimana masyarakat mengalami kemajuan dan kesejahteraan, apakan ini sebuah mimpi?

Lahirnya HIMAS merupakan sub narasi besar atas refleksi kritis yang melanda negri ini dan tidak lepas dari kondisi social yang semakin kompleks dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Situasi masyarakat plural yang serat dengan interest pribadi, kelompok, golongan yang menyebabkan masyarakat menjadi disintegrasi sosial. Dengan situasi seperti ini, HIMAS beserta elemen masyarakat ingin mewujudkan kembali cita-cita kebersamaan dalam pluralitas sosial. Kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat merupakan hal yang membutuhkan pemikiran cerdas untuk keluar dari ketimpangan sosial, ekonomi, diskriminatif, dan ketidak adilan hukum yang dirasakan masyarakat telah dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kami percaya ada banyak rintangan dan tentunya ada peluang dan solusi yang membentang perjalan HIMAS, makanya sebuah keharusan kontribusi pemikiran, rumusan agenda-agenda yang taktis dan soliditas ukhwah sangat diperlukan tentunya kemudian mengacu pada kerangka dan aturan bersama yang telah menjadi kesepakatan dan komitmen sebagai landasan perjuangan.

BAB I
NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi Mahasiswa ini bernama : Himpunan Mahasiswa se-Kecamatan Sapeken yang disingkant HIMAS.
Pasal 2
WAKTU PENDIRIAN
Didirikan di Pulau Sapeken pada tanggal 24 Februari 2001 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
KEDUDUKAN
HIMAS Pusat berkedudukan di Sapeken.

BAB II
SIFAT DAN ASAS

Pasal 4
SIFAT
HIMAS adalah organisasi yang bersifat independent dan kerakyatan.

Pasal 5
ASAS
HIMAS berasaskan Islam.

BAB III
KEDAULATAN
Pasal 6
Kedaulatan tertinggi ada ditangan anggota HIMAS
BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7
Tujuan
HIMAS bertujuan untuk ikut meningkatkan insan ulil albab serta mewujudkan pencerahan umat dan respon terhadap persoalan-persoalan social, politik, ekonomi, lingkungan, budaya keagamaan demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Pasal 8
Usaha
Menggali potensi kreatif dan mengembangkan pemikiran serta penalaran Mahasiswa.
Meningkatkan peran serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan masyarakat.
Menampung mengarahkan dan menyalurkan kepedulian Mahasiswa terhadap persoalan-persoalan social kemasyarakatan.
Membentuk pola pembinaan dan pengembangan Mahasiswa dengan masyarakat yang terpdu untuk mendukung tujuan organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 9
Anggota HIMAS terdiri dari :
1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10
Struktur organisasi HIMAS terdiri dari:
1. 5 (lima) presidium yang dipimpin oleh ketua presidium
2. Sekretaris jendral
3. Bendahara umum

Pasal 11
Bidang-bidang
Pendidikan dan kebudayaan
Ekonomi
Hukum dan HAM
Lingkungan hidup dan kesehatan
Politik dan otonomi Daerah
Keagamaan
Pemberdayaan perempuan
Informasi dan Komunikasi

BAB VII
SUMBER DAN PEMBANGUNAN DANA

Pasal 12
Sumber Dana
Sumber dana HIMAS berasal dari iuran wajib dan iuran tidak wajib Mahasiswa
Usaha-usaha yang halal serta tidak mengikat diatur dalam aturan penjelasan.

Pasal 13
Penggunaan Dana
Dana HIMAS dipergunakan sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan
Dana dipergunakan dalam hal yang positif, produktif dan efektif yang tidak bertentangan dengan norma-norma social dan agama.

BAB VIII
ALUMNI
Pasal 14
Alumni HIMAS adalah sarjana (S1) yang pernah menjadi anggota HIMAS
Setiap pengurus HIMAS yang telah selesai masa baktinya lansung dinyatakan sebagai alumni HIMAS
Alumni HIMAS tergabung dalam Organisasi Himpunan Alumni HIMAS
Himpunan Alumni HIMAS merupakan badan pekerja dan konsultasi HIMAS yang tidak terpisahkan dari HIMAS

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15
Perubahan dasar HIMAS dilaksanakan oleh sidang umum kongres atau sidang istimewa HIMAS.
Perubahan anggaran dasar HIMAS dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh daerah HIMAS.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan rumah tangga dan ketetapan-ketetapan yang lainnya
Anggaran dasar HIMAS berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 17
Dengan ditetapkan anggaran dasar ini akan menjadi tolak ukur dalam melakukan sikap dan tindakan organisasi

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA SE-KECAMATAN SAPEKEN

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota Biasa

Anggota biasa adalah mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Sapeken

Pasal 2

Anggota luar biasa adalah anggota yang ditetapkan oleh presidium HIMAS karena komitmen dan pengalaman yang mendukung kinerja HIMAS

Pasal 3
Hak Anggota
Anggota Biasa berhak:
Menyatakan pendapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus HIMAS
Mengikuti aktivitas/kegiatan yang diadakan oleh HIMAS
Menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan dan usaha HIMAS
Anggota luar biasa berhak:
Dipilih dan memilih

Pasal 4
Hilangnya keanggotaan HIMAS adalah:
Selesainya masa studi dimulai tanggal kelulusan sidang/pendadaran beselang 6 (enam) bulan
Drop Out (DO) perguruan Tinggi
Meninggal dunia
Diberhentikan

Pasal 5

Anggota HIMAS yang melanggar aturan seperti termaktub pada pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran rumah tangga HIMAS dikenakan sangsi
Mekanisme dan bentuk sangsi selanjutnya diatur dalam rapat presidium

BAB II
BADAN PEKERJA DAN KONSULTASI
Pasal 6
Badan pekerja adalah himpunan alumni HIMAS yang bertugas merumuskan materi sidang dan memberi saran serta pertimbangan pada ketua umum HIMAS
Anggota badan pekerja diangkat dan ditetapkan oleh forum kongres HIMAS
Unsur-unsur badan pekerja terdiri dari:
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Badan-badan yang dianggap penting
4. Jumlah anggota badan pekerja ditentukan oleh ketetapan pengurus himpunan alumni HIMAS
5. Masa anggota badan pekerja dan konsultasi diatur oleh pedoman organisasi himpunan alumni HIMAS

BAB III
MUSYAWARAH
Sidang-sidang dalam HIMAS terdiri dari:
Kongres
Rapat kerja
Rapat presidium
Kongres adalah forum musyawarah tertinggi dalam HIMAS
Rapat kerja adalah rapat yang merumuskan program kerja
Rapat presidium adalah rapat yang dihadiri oleh presidium HIMAS dan ketua bidang-bidang

Pasal 7
Kongres HIMAS diadakan satu kali dalam satu priode
Kongres HIMAS dihadiri oleh:
a. Himas diseluruh Indonesia
b. Pengurus HIMAS
c. Himpunan alumni HIMAS
d. Undangan

Pasal 8
Dalam keadaan mendesak pengurus HIMAS dapat mengadakan kongres luar biasa
Kongres luar biasa dihadiri sebagaimana tercantum dalam Bab III pasal 7 ayat 2
Kongres luar biasa dilaksanakan untuk hal-hal sebagai berikut:
Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Pergantian presidium HIMAS

Pasal 9
Rapat presidium dan harian
Evaluasi atau menyeleksi program kerja HIMAS
Pemberian sanksi
Dan hal-hal lain yang dianggap penting

BAB III
PENGURUSAN
Pasal 10
Presidium HIMAS dipilih dan ditetapkan dalam forum kongres yang terdiri dari 5 (lima) presidium
Presidium memiliki kewenangan untuk membentuk kepengurusan lengkap
Masa periode kepengurusan 2 (dua) tahun

Pasal 11

Dalam menjalankan roda organisasi HIMAS memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah dengan bentuk:
Dewan pimpinan pusat di tingkat pusat
Dewan pimpinan wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten
Dewan pinpinan daerah di tingkat universitas

BAB V
PEMBUBARAN
Pasal 12
Pembubaran HIMAS hanya dapat di lakukan jika disetujui 2/3 anggota HIMAS yang mewakili masing-masing wilayah daerah

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan rumah tangga dan ketetapan sidang umum dan atau sidang istimewa HIMAS
Anggaran dasar HIMAS berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 14
Dengan ditetapkan anggaran dasar ini akan menjadi tolak ukur dalam melakukan sikap dan tindakan organisasi

PRAHARA HIMAS DI MATA ANAK BANGSA (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)

2009-01-16T01:14:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Penduhuluan

PERAN pemuda dan organisasi kepemudaan sangat strategis. Jumlahnya yang mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia menjadi incaran berbagai pihak untuk kepentingan politik. Karena itu, partai politik berlomba-lomba mendirikan organisasi kepemudaan. Sayangnya, karena labil, pemuda mudah diprovokasi, dan masuk dalam lingkaran kekerasan. Karena itu, pembinaan terhadap pemuda dan organisasi pemuda sangat penting dilakukan.

HIMAS adalah sekelompok kaum muda terdidik yang mempunyai keinginan kuat untuk merubah sistem birokrasi yang monarchi mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. HIMAS lahir dengan membawa satu tujuan besar dan mewujudkan harapan besar berpihak pada masyarakat besar bukan masyarakat kecil (kelompok, ormas Islam dan LSM). Kendatipun kemudian harus berhadapan dengan menir-menir birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan kepiluan masyarakat. Semangat membara kaum muda tidak akan pernah berhenti untuk berjuang demi kepentingan bangsa,negara dan agama.
HIMAS lahir dengan berasaskan Islam. Islam bukan simbol dan bukan pula ideologi, tapi Islam sebagai agama yang kita yakini membawa ajaran yang benar. Islam lahir sebagai agama merupakan jasa besar seorang pahlawan besar ribuan tahun yang silam yang sampai saat ini selalu kita banggakan MUHAMMAD BIN ABDULLAH seorang rasul dan nabi. Perjuangan membela Islam tidak mengenal lelah, capek, letih, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Itulah potret perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.
SAAT ini, banyak organisasi-organisasi dari tingkat Kelurahan sampai Nasional, baik dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sampai pada organisasi politik “semuanya berasaskan Islam”, pertanyaannya kemudian adalah apakah asas Islam itu sudah benar-benar menjadi nilai dasar dalam menjalankan roda birokrasi organisasi atau malah sebaliknya. Jawabannya akan kita temukan dari respon masyarakat menilai keeksistensi organisasi tersebut, hatta HIMAS sendiri.

HIMAS di mata HIMAS
ORGANISASI besar lahir dan dikelola oleh orang-orang besar dan akan mencetak generasi besar yang berkualitas dan hanya berharap pada Yang Maha Besar (Allah SWT). Organisasi HIMAS yang saya kenal adalah organisasi daerah yang dikelola oleh orang-orang cerdas, profesional dan akunteble sebut saja Mahasiswa. Mahasiswa yang dikenal orang akan membawa perubahan dari segala bidang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, sehingga secara struktural Presidium HIMAS dengan pertimbangan Dewan Penasehat HIMAS menempatkan orang-orang pilihan untuk menduduki jabatan strategis sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimilikinya.
TENTU saja yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana bisa amanah terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dan menyadari bahwa masa depan Kepulauan Sapeken ada pada pundak pemuda. Semangat dan ghirah kaum muda ini tidak akan pudar sampai titik darah penghabisan setelah berikrar dan bersumpah untuk tetap mengakui bahwa tanah air yang satu tanah air Indonesia, tempat kita berpijak, tempat kita dilahirkan dan melahirkan.
TERLEPAS dari semua itu, mari kita kembali melihat pada sisi lain tatkala mahasiswa yang terhimpun dalam komunitas HIMAS tidak punya semangat lagi untuk memberikan apresiasi yang positif terhadap keberadaan Organisasi Daerah sendiri. Hal ini terindikasikan dengan kurangnya sosialisasi dan tidak representatifnya devisi pengkaderan HIMAS, akhirnya banyak mahasiswa kepulauan tidak mengetahui keberadaan HIMAS sebagai organisasi daerah yang menampung aspirasi dan memperkuat tali persaudaraan Bajoisme. Kita menyadari mahasiswa yang tidak mengetahui HIMAS, yang sangat memprihatinkan lagi adalah justru yang mengetahui keberadaan HIMAS tidak pernah datang kalau ada pertemuan bahkan tidak mau tahu dengan HIMAS, budaya individualisme, dan borjoisme jangan sampai menjadi racun dalam tubuh HIMAS.
APALAH arti perjuangan tanpa pengorbanan” bagaimana kita bisa merubah masyarakat, yang kita harapkan bisa memberikan secuel harapan untuk melahirkan masyarakat yang sadar hukum, membela keadilan, dan memperjuangkan hak-hak tertindas dan pro terhadap perjuangan anak-anak bangsa, sementara perjuangan kita tidak pernah menembus batas kegelapan, tidak oke dan tidak solid. Perjuangan anak bangsa tidak akan pernah redup, kita melihat tokoh pendiri himas Pak Syaifuddin, Pak Edi, Pak Rahmmatul Ummah, Pak Sudarman, Pak Noer Salam, mereka tidak pernah merasa letih untuk memperjuangkan, mengakomudir kepentingan masyarakat, mengadvokasikan korban KDRT dan sebagainya. Mari kita lanjutkan perjuangan pendiri HIMAS dengan tetap berpijak kepada asas dan nilai dasar HIMAS.

HIMAS di mata Masyarakat
ORGANISASI kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan tulang punggung masyarakat sipil sebagian telah terkooptasi dalam sistem politik dengan sebagian para elitenya yang lebih berorientasi mencari popularitas dirinya daripada misi yang diembannya. Kalau keadaan seperti ini terus berlaku, sebenarnya rakyat telah kehilangan segala-galanya. Mereka akan kembali bergantung hanya pada belas kasihan penguasa dan kembali sebagai kaum tertindas dalam praktik demokrasi yang hanya sebagai kedok belaka.
HIMAS tidak perlu jawaban dari berbagai persoalan tersebut. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah membuat rakyat untuk tidak menjadi bingung dengan tindakan nyata yang tidak setengah-setengah, tindakan segera yang bukan sekadar menyenangkan, tetapi berdasarkan perencanaan yang matang dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik semata. Karena, salah satu peran yang diharapkan dari pemerintah adalah membangun kepastian-kepastian.
MAHASISWA ditengah kehidupan masyarakat dikenal sebagai tukang DEMO, yang kerjanya hanya menentang kebijakan pemerintah dengan dalih kepentingan masyarakat. Itulah potret mahasiswa di mata masyarakat. Sejatinya mahasiswa sebagai simbol perubahan, tentunya perubahan ke arah positif. Mahasiswa juga adalah kaum terdidik yang dijagokan untuk memberikan solusi atas problem yang terjadi ditengah masyarakat. Banyak hal yang menjadi kebanggaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mahasiswa. Tentunya hal itu dijadikan sebagai pembakar semangat anak-anak HIMAS untuk tetap berpihak netral pada kepentingan umum dengan memberikan perlindungan kepada kaum yang tertindas tanpa harus melihat status sosial.
MASYARAKAT kepulauan Sapeken umumnya adalah masyarakat yang plural sebagaimana yang tertuang dalam mukaddimah AD/ART HIMAS yang melahirkan banyak penafsiran terhadap gejala-gejala sosial yang muncul. Peran dan fungsi HIMAS sangat diharapkan untuk memberikan konstribusi besar kepada masyarakat kepulauan. Tugas utama HIMAS adalah untuk merubah wajah kepulauan menjadi lebih baik dengan terobosan-terobosan baru, bukan hanya sekedar wacana.

Penutup
PERJUANGAN belum berakhir, target belum tercapai, sementara waktu tetap berjalan. Dengan demikian, diharapkan akan segera lewatlah zaman di mana masyarakat yang politically powerless hanya menyandarkan diri pada orang-orang kuat yang politically powerful. Akan dapat dihindarkan pula harapan-harapan kosong mengenai akan lahirnya "ratu adil" yang akan membereskan semua persoalan masyarakat. Yang kini dibutuhkan adalah lembaga-lembaga masyarakat yang kuat, transparan, dan saling mengontrol. Di dalam masyarakat yang transparan dan disertai kontrol yang ketat atas kekuasaan itu diharapkan bahwa yang akan lahir dan tumbuh nanti bukan lagi "orang-orang kuat" yang mahir menekan rakyat, melainkan "masyarakat kuat" yang mampu memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya secara adil dan sejahtera. Disinilah kiranya letak pentingnya peran dan tugas anak bangsa yang terhimpun dalam HIMAS sebagai salah satu perwujudan dari upaya menuju keadilan dan kesejahteraan itu. Wallahu a’lam bi alshowab.

Dicari: Feminis Moral Untuk Indonesia!

2009-01-16T01:11:00.000-08:00

Sebenarnya, saya enggan memakai kata "feminis". Tapi bagaimana lagi, kata itu kadung menjadi sebutan bagi perempuan yang "gelisah" terhadap hak perempuan dan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah kaum perempuan.

Perbincangan mengenai masalah perempuan yang terus bergulir hingga kini, tidak pernah lepas dari semua aspek kehidupan. Semua hal selalu nampak "bias gender" ketika kita telah menyentuh ranah pembelaan hak terhadap perempuan. Memang, kita tidak memungkiri bahwa masih banyak para perempuan yang terlilit oleh ketidakpekaan lingkungan sosial mereka (termasuk didalamnya perempuan yang lain dan laki-laki) terhadap keharmonisan dan kesadaran akan tanggungjawab bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih humanis.
Moralitas perempuan: Bilakah engkau diperjuangkan?
Terlepas permakluman dan pemahaman, sepakat-tidak sepakatnya penulis terhadap isu-isu kesetaraan yang diangkat kepermukaan oleh para pemerhati perempuan, sepertinya perlu ada banyak hal yang harus terungkap dibalik sisi lain kehidupan perempuan di masyarakat kita (Indonesia) saat ini.
Sebuah paradigma yang mengajak perempuan dan para pejuangnya (baca:feminis) mencari akar dari segala permasalahan perempuan yang sering terabaikan di tengah deru perjuangan kesetaraan dan keadilan gender.
Perjuangan hak-hak perempuan selalu bermula pada akibat dari sebuah perbuatan yang memojokkan perempuan sebagai posisi korban (perempuan dilecehkan, dirampas haknya dan sebagainya).
Namun ada yang mengganjal pemikiran penulis akhir-akhir ini, bahwa perjuangan para pemerhati perempuan justru cenderung menjadikan kelemahan atau anggapan ketidakberdayaan terhadap perempuan semakin menganga dan tereksploitir. Akibatnya, justru paradigma perjuangan perempuan tidak berkembang dan cenderung kasuistis, akibat lain dari hal tersebut adalah kebekuan perjuangan perempuan seperti yang kita lihat hanya bersifat temporal, monumental dan berorientasi pada hal-hal yang nampak secara fisik dan materi. Dengan standar kebebasan dan keberhasilan kebebasan yang materialis pula.
Ada yang dilupakan dari para pejuang hak-hak perempuan. Yaitu, makna kesejatian dari perempuan itu sendiri. Makna kepantasan, ketinggian moral dan budaya. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya jelas: karena mereka hanya menuntut hak dan menjadikan pemikiran-pemikiran bebas sebebas-bebasnya sebagai acuan berpikir. Alhasil, ada ketimpangan budaya dari hingar bingarnya perjuangan perempuan.
Ada kegelisahan tersembunyi yang tidak pernah terungkap dalam diskusi-diskusi tentang kesetaraan gender. Ada kelemahan yang tidak terungkap dan mungkin "enggan" diakui dan terabaikan oleh para pejuang perempuan kebanyakan.
Kegelisahan tersembunyi itulah, persoalan moral dan segala hal yang berkenaan dengannya, termasuk perilaku dan gaya hidup. Degradasi perempuan di masyarakat kita hampir menjadi sesuatu yang tidak layak jual di forum-forum perempuan. Suara-suara keprihatinan akan degradasi moralitas perempuan seolah tercibir oleh kaum perempuan sendiri sehingga banyak diantara mereka menganggapnya sebagai isu komunitas dan tidak trend.
Persoalan pelecehan dan pemerkosaan selalu ditanggapi setelah terjadi, bukan bagaimana mengupayakan semua kebiasaan, polah tingkah, dan tatanan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang lebih beradab, tertata dan penuh kesopanan. Protes-protes atau kritik terhadap hal-hal yang kurang sopan justru dicecar dengan alasan-alasan kebebasan.
Persoalan moral yang terjadi di dalam sebagian besar perempuan di Indonesia telah begitu kronis sehingga melahirkan mentalitas easy going dan permissive terhadap semua hal yang hingar bingar, pergaulan bebas diantara remaja misalnya dan semua alasan modernitas yang disodorkan sebagai alasan pemaaf dan pembenar perilaku yang jauh dari norma adat dan budaya serta agama.
Feminis Moral: dicari!
Jika kita mau lebih jujur mengamati, saat ini banyak perempuan dan LSM perempuan yang mencoba untuk menunjukkan minatnya kepada permasalahan perempuan. Mereka begitu getol memperjuangkan bagaimana seorang perempuan dapat menunjukkan eksistensi mereka di ranah publik. Dan semua telah hampir terpenuhi. Kesetaraan yang mereka perjuangkan atas nama emansipasi sudah tercapai (meskipun bagi sebagian perempuan belum).
Namun, sayang, ketika persoalan moralitas dan segala hal yang memerlukan kejujuran dan kepekaan rasa keperempuanan untuk menilainya disodorkan pada mereka, mereka seolah bisu dan tak terdengar gaungan perjuangan dan kepeduliannya.
Contoh kecil, betapa sulitnya bangsa ini memberikan ketegasan tentang pornografi sementara begitu banyak aktivis perempuan di negeri ini. Tak heran, sebab memang kebanyakan dari mereka mungkin tidak sempat memikirkan hal-hal "sepele" ini dibanding isu-isu publik, pro-kontra poligami, melejitkan karier, quota politik, isu-isu bisnis, talk show-talk show kepribadian dan kecantikan, yang tentunya lebih menggiurkan bagi para funding para perempuan "modern" di negeri ini.
Feminis moral mau tidak mau harus lahir dari negeri "berbudaya" dan "bermoral" bernama Indonesia ini. Negeri yang sebagian perempuannya telah lebih bule daripada para bule. Negeri yang para perempuannya menjadi pangsa pasar terbesar serbuan penjajahan gaya baru melalui trend, mode, gaya hidup dan pola pikir. Negeri yang para perempuan (ibu-ibu dan remaja putri) begitu fasih bicara tentang tempat-tempat shopping dan cafe-cafe ternyaman. Negeri yang para prianya semakin hari semakin buas karena tersuguhi tontonan dan gadis-gadis siap saji. Kasar memang tapi inilah wajah perempuan dan masyarakat kita hari ini. Dimana menegur mereka tidak lagi bisa dengan bahasa-bahasa halus sebab mereka telah kehilangan apa itu rasa malu. Jadi untuk apa basa basi?
Feminis moral itu harus muncul dengan kemunculan yang benar-benar lahir dari sebuah pemahaman dan keprihatinan akan kondisi kaummnya. Bukan "tertokohkan" hanya karena dia sekali dua tampil sebagai pembicara di sebuah seminar lalu tiba-tiba "dinobatkan" sebagai aktivis perempuan.
Dia harus lahir dari sebuah pemahaman yang integral tentang permasalahan perempuan dan semua hal yang melingkupinya. Dia tertokohkan karena melakukan perubahan, bukan untuk mendongkrak popularitasnya. Meskipun sebenarnya untuk menjadi seorang feminis moral dia justru harus siap untuk tidak terkenal dan bahkan harus bekerja keras.
Feminis moral itu hendaknya memiliki kecintaan terhadap budaya positif bangsa ini, meskipun ia bukanlah orang yang gagap terhadap pola pikir progresif. Ialah feminis yang tidak hanya menyuarakan hak namun juga sadar bahwa kewajiban adalah sejoli dari hak itu sendiri.
Feminis moral itu hendaknya konsisten terhadap apa yang diyakininya, sebab yang akan dirubahnya adalah pola pikir, kultur, maka ia semestinya mampu menjadikan dirinya lebih bermoral dari orang lain. Standar berpikir Sang feminis moral ini adalah keteguhan prinsip dan kepekaan yang dalam terhadap kepantasan. Ia harus siap berpredikat "kuno" diantara para aktivis perempuan yang mendapik diri mereka "modern".
Ia dapat bersikap toleran terhadap perbedaan pemahaman namun tidak untuk meluruhkan prinsipnya. Ia berpola pikir progresif namun tertuntun oleh pemahaman religius yang matang.
Entahlah, kapan Sang Feminis Moral itu muncul di negeri ini dan membawa semangat perubahan dan perbaikan moral perempuan dan laki-laki. Semestinya ia lahir atau muncul secepatnya, agar kelak anak-anak di negeri ini masih sempat dilahirkan dan diasuh oleh ibu-ibu yang bermoral ,cerdas dan berbudi-pekerti luhur. Agar kedepan negeri ini masih sempat di sebut negeri yang adiluhung, bersahaja.
Jika mungkin diantara anda ada yang memenuhi kriteria itu atau sedang menempa diri seperti itu, atau jika anda seorang pemerhati perempuan yang tengah gelisah dan bingung menentukan aliran perjuangan anda, mungkin tulisan ini bisa menjadi referensi perenungan yang akan menghantarkan anda menjadi para pejuang moral yang tulus dan mampu meretas ruh (semangat) baru perbaikan moral negeri bernama INDONESIA ini.

SIAPKAH HIMAS MENERIMA TANTANGAN.. ???

2009-01-16T00:01:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Mahasiswa terkenal dengan sebutan agent of change, yaitu sebagai generasi perubah. Mahasiswa adalah harapan dari masyarakat, karena setelah mereka menyandang gelar kelulusan dari program studinya, mau tidak mau mereka pasti terjun ke masyarakat. Sebagai agent of change, mereka harus melakukan perubahan. Namun tentu saja bukan sembarang perubahan. Tentu kita semua menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan seperti apakah yang harus dilakukan oleh agent of change? Yang pada hakikatnya masa depan bangsa ini ada di tangan mereka?
Banyak yang mengatakan Indonesia telah merdeka. Namun apakah itu benar? Secara fisik, benar jika kita mengatakan bahwa kita tidak dijajah. Tapi ternyata, dibalik “kemerdekaan” yang kita peroleh, kita sedang dijajah. Remaja Indonesia, khususnya yang muslim, sudah terpesona dengan gemerlapnya kehidupan Barat yang dikemas enak bagai kue tart. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk meracuni pemikiran dan perasaan remaja Islam. Barat menyerang Remaja muslim melalui media-media elektronik maupun media cetak.
Dan ternyata, Barat telah berhasil menjajah negeri ini dengan pemikiran-pemikiran mereka yang merusak generasi remaja kita. Contohnya, kebanyakan remaja negeri ini lebih memilih berprestasi di dunia hiburan dari pada menjadi ilmuwan. Juga banyak remaja yang lebih bangga jika mendapat predikat remaja funky, dari pada remaja intelektual. Begitu juga dengan remaja Islam pada umumnya, lebih suka dianggap gaul, dari pada mendapat sebutan remaja masjid. Selain itu, banyak remaja sekarang yang cenderung menonjolkan penampilan fisik dari pada intelektual. Dalam kepala mereka yang ada hanya materialisme, bagaimana agar bisa tampil menarik, mengikuti trend/ mode, mencari hiburan, dsb. Mereka benar-benar menjadikan Barat sebagai idola dan tidak pernah ketinggalan mengikuti setiap trend-trend yang muncul dari sana.
Gaya hidup Barat yang hedonis, benar-benar telah dijadikan pandangan hidup remaja sekarang. Mereka akhirnya menjadi remaja yang membebek pada ideologi kebebasan, yang sebenarnya justru membuat mereka celaka dunia akhirat. Kebahagiaan hidup merekapun diorientasikan hanya pada perolehan materi sebanyak mungkin. Tidak hanya itu, pemikiran remaja sekarangpun telah dipenuhi dengan pemikiran Barat, seperti demokrasi, sekulerisme, filsafat, individualisme, liberalisme, materialisme, dsb. Sungguh, saat ini remaja kita telah dijajah oleh Barat melalui pemikiran dan budaya.

BangkitLaH hIMAs!
Emang enak hidup dijajah? Sory la yauw. Sebagai agent of change sudah sepantasnyalah jika kita segera bangkit melawan segala bentuk penjajahan Barat. Kira-kira kebangkitan seperti apa sih yang bisa mengalahkan Barat? Bangsa Barat telah maju dalam Sains dan teknologi. Apakah kita harus melawan mereka dengan menyaingi teknologi mereka? Menyaingi teknologi Barat (Amerika) dalam bidang industri seperti yang dilakukan Jepang? Ataukah memajukan perdagangan untuk menyaingi Amerika seperti yang dilakukan oleh Cina? Juga yang dilakukan Perancis untuk menyaingi industri fashion Amerika?
Ternyata tidak Sobat, kebangkitan teknologi yang diraih negara lain seperti Cina, Jepang dan Perancis bukanlah kebangkitan yang tepat untuk melawan Barat. Sebab, kemajuan teknologi suatu bangsa tidak bisa mencerminkan kemajuan bangsa tersebut. Seperti halnya bangsa Barat yang unggul dalam sains dan teknologi, ternyata di sisi lain moral mereka bobrok dan sangat parah kerusakannya. Apakah kehidupan yang maju seperti itu?

Kebangkitan Hakiki
Sesungguhnya kebangkitan hakiki hanya diperoleh jika terjadi kebangkitan/ketinggian taraf berpikir manusia. Di mana kebangkitan tersebut akan muncul jika kita menggunakan Islam sebagai standar berpikir kita. Karena pada dasarnya, kebangkitan adalah berpindahnya sebuah umat, bangsa atau seorang individu dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Termasuk juga terlepas dari cengkeraman/ aturan Barat yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Putus hubungan dengan penjajah! Why not? Kalau kita mau bangkit, berarti kita harus melepaskan diri dari ikatan/jajahan pihak lain. Caranya gimana? Karena model penjajahan Barat sekarang melalui pemikiran dan budaya, maka kita harus berani dan tegas melepaskan segala ikatan dan paham asing yang bertentangan dengan Islam. Kita harus segera membuang gaya hidup Barat yang selama ini kita ikuti. Dan kembali “berkiblat” pada aturan Islam saja. Menyerahkan diri sepenuhnya dan tunduk pada Islam. Pakaian kita harus sesuai dengan ajaran Islam, muamalah kita juga sesuai dengan aturan Islam, pergaulan kita Islami, dsb. Dengan begitu, kita pasti bisa menjadi bangsa yang maju karena pemikiran kita telah bangkit dengan menjadikan Islam sebagai way of life kita.
So, sebagai agent of change berarti yang harus kita lakukan adalah merubah pemikiran masyarakat kita yang semakin jauh dari Islam dengan menjadikan mereka masyarakat yang Islam. Masyarakat yang anti demokrasi, sekulerisme, individualisme, materialisme, liberalisme, dsb. Masyarakat yang cerdas, yang tidak mudah dibodohi oleh pemikiran dan gaya hidup Barat.
Dan sebagai mahasiswa, sangat wajar jika kita menyadari dengan cepat bahwa kebangkitan hakiki hanya diperoleh bila kita kembali pada Islam. Dan kita harus menjadi mahasiswa yang berideologi Islam, cerdas, tanggap terhadap situasi di sekeliling kita dan mau berjuang untuk melakukan perubahan. Siapkah himas menerima tantangan ini??

HIMAS: AKTIVIS ATAU SELEBRITIS (Memotret HIMAS Malang dari Jendela Kampus)

2009-01-15T23:49:00.000-08:00

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Kehidupan kampus yang penuh akan misteri, pertanyaan dan berbagai macam persoalan lainya mengundang berbagai macam opini publik, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat kampus itu sendiri, mulai dari dosen, karyawan, birokrasi kampus sampai pada kalangan mahasiswa itu sendiri. Pertanyaan itu muncul karena fenomena yang menunjukkan bahwa sepak terjang, prilaku mahasiswa yang sudah mengalami dekadensi bahkan cenderung berubah. Memang benar, lain dulu lain sekarang, tapi apakah sekarang harus lebih jelek dari pada masa dahulu? Tentu saja tidak, kalau kita analisis, nilai-nilai yang terkandung dalam arti dan makna filosofis mahasiswa sendiri sedikit demi sedikit bergeser dari peredaranya, kalau dulu mahasiswa banyak disegani karena intelektualnya, keilmuanya, pergerakanya yang jelas dan riel aplikasinya di dalam memberi kontibusi kepada seluruh elemem masyarakat, baik masyarakat kampus pada khususnya maupun masyarakat non kampus, baik kontribusi itu berupa memperjuangkan hak-hak mahasiswa ketika dia duduk di birokrasi mahasiwa maupun karya-karya yang dihasilkanya, baik aktif di berbagai organisasi-organisasi masyarakat, birokrasi pemerintah, guru maupun terjun ke masyarakat langsung dengan cara berinteraksi langsung memberikan ilmu yang mereka miliki untuk bisa menjadi uswah hasanah disekitar masyarakat.
Berbagai permasalahan di atas, kalau kita analisis secara mendalam, bisa kita temukan pada saat-saat sekarang antara mahasiswa yang bener-bener aktivis dengan berbagai macam ciri khas, seperti intelektual, kritis, punya kedisiplinan yang tinggi, jiwa pemimpin yang tinggi, piawai dalam berdialektika, dan lain sebagainya itu berada di bawah rata-rata bahkan minim sekali kita temui sekarang dalam kehidupan kampus dari pada mahasiswa yang bergaya ala selebritis mulai dari cara gaya hidup, bersikap, berprilaku, bergaul sampai berparadigma yang kesemuanya menunjukkan kehidupan yang tidak selayaknya diterapkan di kampus.
Memang kehidupan kampus identik dengan kebebasan berekspresi, berkreasi, hanya saja banyak di kalangan mahasiawa yang salah mengartikan kebebasan itu bahkan keluar dari ari mahasiswa itu sendiri, contoh kongkrit sekarang para mahasiswa lebih suka menampakkan kelebihan yang bersifat fisik, mulai cara berpakaian, berdandan, style sampai pada gaya hidup yang berlebihan, mereka hanya mementingkan kenikmatan sesaat, mereka lebih senang dan PD sekali berpakaian minim menonjolkan, ataupun menampakkan sesuatu yang seharusnya tidak di tampakkan dari pada dengan berpakaian yang dapat menghargai dirinya secara haqiqi, mereka lebih suka mengumbar sahwat dari pada mengumbar rahmat sampai pada cara berfikir mereka yang sangat pakmatis, materialis. Dalam hal pergaulan, mereka lebih suka bergaul sama orang-orang yang seneng shoping, ngerumpi, nongkrong, jalan-jalan dari pada forum-forum diskusi ilmiah, seminar dan forum-forum dialog lainya. Memang banyak kita temukan halaqoh-halaqoh di sekitar kampus tapi kebanyakan halaqohnya adalah halaqoh mesrah dari pada halaqoh ilmiyyah.
Mereka tidak sadar berapa waktu yang dihabiskan, karena kesadaran nurani mereka sudah ditutupi oleh sejumlah janji-janji kenikmatan sesaat yang lebih banyak mempengaruhi jiwa mereka, makanya mereka lebih suka berfikir yang verbal-verbal saja bahkan males untuk cenderung berfikir mendalam, jauh ke depan yang berguna bagi dirinya di kemudian hari, sehingga kekritisan, kepekaan maupun ketajaman mereka hilang begitu saja tanpa mereka sadari bahwa itu akan berakibat tidak baik bagi dirinya.
Kehidupan yang semacam itu akan menimbulkan banyak kemadlorotan, di samping sudah menyalahi arti mahasiswa itu sendiri, kita tahu, banyak kejadian-kejadian seputar mahasiswa yang banyak tersekspose dalam masalah kriminal, seperti halnya beberapa kasus mahasiswa yang kena razia narkoba, seks, dan lain sebagaianya.
Pertanyaanya, mengapa mahasiswa lebih suka berprilaku seperti layaknya selebritis yang lebih suka menikmati keindahan dunia di atas segala-galanya, tidak peduli itu larangan atau bukan, yang penting dia bisa senang, dugem setiap harinya, ngefly dan lain sebagainya, apakah mahasiswa harus seperti itu? Kalau memang iya, hancurlah bangsa Indonesia, karena budaya seperti itu lebih mudah dicerna dari pada budaya-budaya seorang ilmuan yang gemar akan membaca, menulis menganalisa sampai pada berusaha memunculkan penemuan-penemuan baru.
Sebagai ibarat teman-teman kita yang mau diwisuda sekarang, kita prihatin kepada mereka, walaupun toh hasil ujian mereka cumlaud, tapi kalau tidak diimbangi dengan kualitas yang mapan, keterampilan yang memadahi karena nilai itu tidak bisa dibuat standarisasi jaminan kesuksesan seseorang - karena disana juga ada factor-faktor keberuntungan - maka akan menemui segudang permasalahan maupun kendala-kendala yang akan dihadapi di kemudian hari. Karena dia akan menanggung beban mental, moral dan skis yang berat, belum lagi gelar yang mereka gondol tidak sesuai dengan kemampuan mereka dan baru saat-saat itulah dia akan merasakanya sampai pada menyesalinya, jawabnya, ya terlambas tho mas? Itu semua karena tidak disiapkan jauh-jauh hari
Dari paparan di atas, bisa di ambil hikmah alangkah baiknya kehidupan mahasiswa sekarang kembali ketujuan awal jadi seorang mahasiswa, mahasiswa dengan arti yang sebenarnya tidak keluar dari mainstream, walaupun ada yang tidak sesuai tapi bukan sebagian besar bahkan minim sekali, semoga tuhan selalu memberi petunjuk kepada kita semua dalam mengarungi samudara kehidupan. amien, wassalam.

MENGAIS KESADARAN DI BALIK HIKMAH KISAH KELASIK BERNAMA “PERBEDAAN”

2009-01-15T23:48:00.001-08:00

Sebuah gugahan yang kian terenungkan dipenghujung kata yang tak terbantahkan
Oleh : el-hezhna*
Kisah ini adalah cerita salah seorang salaf, namanya Syeh Mulla Nasruddin. Perkerjaan sehari-hari beliau adalah berdakwah dari masjid ke masjid, mimbar ke mimbar. kemudian dalam satu minggu terakhir isi ceramah beliau mengkeritik para ilmuan, para ‘ulama, pemerintah dan tokoh-tokoh ilmuan lainnya di kota dan Negaranya itu.
Para ilmuan, ‘ulama dan tokoh-tokoh tadi tentu gelisah dan geram mendengarnya dan sudah tidak tahan lagi mendengar keritikan dari Mulla Nasruddin, kemudian mereka melaporkan dan memperkarakannya kepada raja. Dipanggillah Mulla Nasruddin ke istana raja dan diadili. desitu juga ada sekian para ‘ulama dan tokoh-tokoh ilmuan tadi. Kemudian raja bertanya kepada Mulla Nasruddin, wahai Mulla Nasruddin, kamu sudah tau kenapa kamu dipanggil dan dihadirkan diruangan pengadilan ini?, ya wahai raja, kata Mulla Nasruddin. Kemudian apa yang akan kamu sampaikan sebelum kamu dihukum?. Mulla Nasruddin berkata, wahai raja sebelum baginda menghkum saya kabulkanlah permintaan saya, baiklah apa permintaanmu wahai Mulla Nasruddin?, Aku meminta untuk debirikan satu makanan yaitu keju. Kemidian raja memerintahkan seorang perajurit untuk mengambil keju dan diberikan kepada Mulla Nasruddin.
Keju telah ditangan Mulla Nastuddin, kemudian dia meminta satu permohonan kepada raja untuk mengajukan satu pertanyaan kepada semua ulama dan ilmuan yang ada di pengadilan itu. Permintaan beliau kemuian dikabulkan, kemudian Mulla Nasruddin bertanya kepada para ulama dan para ilmuan yang menuntutnya itu.
Mulla Nasruddin : wahai para ulama dan ilmuan yang saya hormati, tolong beri komentar tentang apa yang kalian ketahiu mengenai keju!!
Ulama : keju adalah diantara sekian makanan yang diturunkan Allah yang dihalalkan Nya.
Ilmuan : keju adalah sajian istana, makanan yang berkelas yang bergiji
Ulama : keju adalah makanan yang halalan thoyyiban
Ilmuan : Keju adalah makanan yang didalamnya mengadung susu.
Begitu seturusnya, para ulama dan ilmuan memberi komentar dan keterangan yang berbeda dengan ulama dan ilmuan yang lainnya tentang “keju”.
Lalu Mulla Nasyruddin berkata pada raja “wahai raja, bagaaimana mungkin saya difonis bersalah dan mendapat hukuman, sementara masalah “keju” saja para ulama dan ilmuan yang ada didisini yang menuntut saya pada raja, mereka berbeda pendapat?!”
Sekarang tolong raja fikirkan dan pertimbangkan kembali, tegas Mulla Nasruddin meminta kebijaksanaan pada raja.
Rajapun tertegun melihat pemaparan Mulla Nasyruddin, dan akhirnya membebaskannya dari tuntutan para ulama dan ilmuan tadi.
Begitu dalam hikmah untuk dijadikan pelajaran hidup dalam kisah sederhana Mulla Nasruddin ini, sehingga rasanya terlalu naif memperbesar permasalahan perbedaan. Masalah dan sekaligus penyakit kelasik ini sungguh tidak pernah bosan didebattebelkan, bukankah ”likulli ro’sin fiqrin” kata ulama kita dahulu.
Tidak ada keresahan rasanya, bila instrument-instrumen kebangkitan islam yang kini mulai terasa kembali gereget perjuangannya, setelah sekian lama terabaikan delelah lena alpa buta, bila dicegal dan dimusuhi oleh orang-orang diluar islam, yang selalu mengintai dan melakukan berbagai konspirasi terhadap upaya-upaya perubahan yang dilakukan Ummat Islam.karena itu adalah hal yang lumrah, sesuai dengan sunnah pertarungan antara yang haq dan yang batil, yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan ini, seperti yang terkandung dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 217 dan surah Al-Furqan ayat 31 itu.
Tapi sebuah ironisme telah terjadi, melahirkan keresahan dan kesedihan yang mendalam, ketika justru yang mencegal dan memusuhi sebuah gerakan kebangkitan Islam itu adalah dari tubuh Ummat Islam itu sendiri, dengan berbagai macam asumsi-asumsi yang cenderung menyalahkan dan menganggap diri merasa benar sendiri, entah, kenapa dan karena apa satu gerakan Islam meluncurkan makar terhadap satu gerakan Islam lainnya.
Merupakan suatu hal yang lumrah bila dalam tubuh kebangkitan Islam terdapat berbagai madrasah, kelompok atau jamaah yang masing-masing memiliki manhaj tersendiri dalam berjuang menegakkan syariat Islam di permukaan bumi, sesuai dengan peta gerakan, tahapan-tahapan politik dan sekala prioritasnya secara orientatif.
Perbedaan ini adalah sebuah rahmat yang menengahi sunnatullah dengan segala macam dan ragam penciptaannya, karena suatu hal yang mustahil untuk menyerukan dan memaksakan kepada satu jamaah dan gerakan yang akan menghimpun semua aktivis Islam dalam satu sisitem dan di bawah satu pimpinan. Terlalu banyak kendala yang merintanginya disamping ambisi prakmatis yang memang tidak pada tempatnya.
Karena perbedaan ini sebuah keniscayaan, maka yang diharapkan adalah perbedan yang sifatnya fariatif bukan perbedaan yang menyudutkan pada garis-garis tajam kontaradiktif. Sehingga akan terjadi tempo seriro kata orang jawa, saling menyempurnakan dan saling menguatkan. Oleh karena itu kebangkitan Islam dan gerakan Islam dengan segal kecendrungannya dan jamaahnya sangat memerlukan kesadaran yang mendalam terhadap froblem klasik yang bernama “perbedaan” ini, karena sesungguhnya, sekali lagi “likulli ro’sin fiqrin”.
*generasi HIMAS yang berdomisili di Malang, kota bunga yang elok.

ISLAMNYA SANG PEMUKA AS-SYAHID AS-SYUHADA AL-UHUD, HAMZAH BIN ABDULLAH BIN ABDULLAH BIN ABDUL MUTHTHALIB

2009-01-15T23:45:00.001-08:00

oleh : Usman Adhim
“Percikan asa yang tergugah dari sebuah renungan catatan di balik catatan sejarah yang terabaikan”
Hamzah bin Abdullah bin Abdul Mutthalib sangat marah. Ia mendapat laporan bahwa keponakannya Muhammad, baru saja duhina, dicaci dan disakiti oleh Abu Jahal. Seketika Ia mencari Abu Jahal di sekitar ka’bah, hamzah baru saja pulang berburu dengan busur masih disandangnya. Sudah menjadi kebiasaan Hamzah pulang berburu ia tidak langsung menuju rumahnya, tapi tawaf dulu mengelilingi Ka’bah, waktu itu Hamzah belum masuk islam.
Akhirnya ia dapati Abu Jahal ada disekitar masjidil Haram. Seketika ia tarik kepala Abu Jahal, dan dipukuknya menggunakan busur panahnya dengan pukulan yang sangat kuat, sampai kepala Abu Jahal berdarah. Kemudian Hamzah berkata, “apakah kamu menghinanya, sedang aku mengikuti Agamanya, dan aku mengatakan apa yang ia katakana? Lawan aku kalau kamu bisa.”
Orang-orang Qurais yang ada disekitar tempat itu bangkit hendak menolong abu jahal. Tapi Abu Jahal melarang mereka,”biarkan saja karena aku memang telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang sangat menyakitkan.”
Malam hari berlalu, dan hamzah mengalami pergulatan yang sangat dahsyat. Ia mengisahkan sebagaimana yang dicatat oleh ibnu Ishaq,”ketika aku marah kepada Abu Jahal dan aku mengatakan aku telah mengikuti agama Muhammad, dan bahwa aku telah mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad, sungguh aku merasa bersalah karena aku telah meninggalkan agama moyang dan kaumku. Aku melalui malamku dengan perasaan sesak dikarenakan urusan yang sangat berat ini. Aku tidak bisa tidur, akupun mendatangi ka’bah. Lalu aku menundukkan diri kepada Allah, memohon agar Dia melapangkan dadaku untuk kebenaran dan menjauhkan dariku keraguan. Maka setelah itu perasaankupun menjadi lega, hatikupun menjadi tenang.”
Setelah itu Hamzah pergi menemui Rasulullah, dan Rasul pun mendoakan untuk keteguhan keIslaman Hamzah. Hamzah pun semakin menikmati Agamanya yang baru dan benar. Keyakinannya semakin kuat. Setelah keislamannya, Hamzah menyenandungkan syair,
Aku memuji Allah ketika ia beri petunjuk di hatiku
Menuju islam agama yang lurus
Agama yang datang dari Tuhan yang Maha Agung
Tuhan yang Maha mengetahui tentang hamba-hambaNya
Maha lembut kepada mereka
Jika aku baca risalahNya
Air mata mengalir dari dalam hatiku yang lemah
Risalah itu datang dari Muhammad
Yang datang dengan tanda-tanda yang terang
Di hari-hari sesudah itu, Hamzah terus berda di sisi Rasul, membelanya dan meneguhkan Islam, kemudian Umar bin Khatthab masuk islam, Hamzah dan Umar bin Khatthab parade unjuk kekuatan pertama kekuatan kaum Muslimin didepan orang-orang kafir Quraisy. Sesudah itu hidup Hamzah adalah perjuangan hingga gugur di medan Uhud, dan menjadi pemuka para suhada.
Itulah sekelumit kisah Hamzah bin Abdul Mutthalib, yang menggugah jiwa-jiwa dalam peraduan sucinya. Dimana perjalan penting perubahan seluruh hidup Hamzah dimulai dari kisah perasangka baiknya pada kebenaran, di saat-saat sangat sulit dan menguras emosinya,sebagai paman dan keponakannya dihina, disakiti karena membwa keyakinan baru, agama baru, ia mencoba menghadapinya dengan perasanggka baik kepada Agama itu. yang denag itu ia gunakan sebagai alasan untuk mencari Abu Jahal, memukulnya den menantangnya, perasangka baik itu adalah, dengan mengatakan bahwa ia pun telah mengikuti Agama Muhammad, padahal waktu itu ia belum masuk islam.
Demikianlah adanya, hingga Umar bin khatthab pun menyusulnya, masuk Islam juga dia, lalu bagai mana den anda?, jalan da’wah ini menanti keberafiliasian anda dan bersama-sama memperjuankan syari’atNya..
Isyhadu bi anna muslimin….
Hayya bina lil islam……
Min akhukum fillah:
el-hezhna

SUKU BAJOE DI SELURUH INDONESIA

2009-01-15T23:42:00.000-08:00

Oleh : Bambang Priantono
Bajo, Bajau atau Sama Bajo juga merupakan salah satu suku di Indonesia yang menyebar ke berbagai penjuru negeri. Konon nenek moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. Mereka adalah keturunan orang-orang Johor yang dititahkan raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Orang-orang tersebut diperintahkan mencari ke segala penjuru negeri hingga pulau Sulawesi. Menurut cerita, sang puteri memilih menetap di Sulawesi, sedangkan orang-orang yang mencarinya lambat laun memilih tinggal dan tidak lagi kembali ke Johor. Dan konon menurut satu versi, sang puteri yang menikah dengan pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di daerah yang sekarang bernama BajoE.
Sedangkan versi lainnya menyebutkan karena tidak dapat menemukan sang puteri, akhirnya orang-orang asal Johor ini memilih menetap di kawasan Teluk Tomini, baik di Gorontalo maupun Kepulauan Togian.
Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada diatas lautan. Bahkan perkampungan merekapun dibangun jauh menjorok kearah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Julukan bagi mereka sudah barang tentu sea nomads, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung diatas rumah perahu. Orang Bajo inipun menyebar ke segala penjuru wilayah semenjak abad ke-16 hingga sekitar 40-50 tahun silam (perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah di NTT).
Diberbagai tempat, orang Bajo banyak yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri atau di’paksa’ pemerintah. Namun tempat tinggalnyapun tidak pernah jauh dari laut. Banyak orang Bajo yang akhirnya menetap, sedang lainnya masih berkelana dilautan. Mereka membangun pemukiman-pemukiman baru di berbagai penjuru Indonesia (maaf, Malaysia dimasukkan belakangan). Berikut sebagian dari tempat bermukimnya suku Bajo ini, utamanya di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara sebagai pusat pemukimannya.
Orang Bajo dikenal mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, kendati tradisinya sendiri tetap berjalan.
Jawa Timur
Suku Bajo diperkirakan banyak terdapat di Kepulauan Kangean, Sumenep. Umumnya mereka tinggal di Pulau Sapeken, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Paliat dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka tinggal bersama dengan suku Madura dan Bugis.
Bali
Orang Bajo dari Kangean dan lain tidak bermukim secara eksklusif dibanding daerah lainnya. Kebanyakan ditemui di Singaraja dan Denpasar atau kawasan pantai membaur dengan masyarakat Bali dan Bugis. Ada yang tahu mungkin? Mohon bantuannya.
Nusa Tenggara Barat
Suku Bajo di pulau Lombok ditemui disebuah kampung di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa, mereka banyak dijumpai di Pulau Moyo dan sekitarnya, serta kawasan Bima di belahan timur Sumbawa.
Nusa Tenggara Timur
Di Pulau Flores mereka dapat dijumpai di kawasan pesisir, mulai dari Kabupaten Manggarai Barat hingga Flores Timur (di sana ada kota bernama Labuhan Bajo yang diambil dari nama suku itu). Pemukiman mereka di Nusa Tenggara Timur antara lain di Lembata yakni di wilayah Balauring, Wairiang, Waijarang, Lalaba dan Lewoleba. Pulau Adonara : Meko, Sagu dan Waiwerang. Sedangkan sisanya bermukim di Pulau Solor, Alor dan Timor, terutama Timor Barat. Mereka sudah bermukim disana sejak ratusan tahun silam dan hidup rukun dengan penduduk setempat.
Orang Bajo juga banyak dijumpai dikawasan sekitar Pulau Komodo dan Rinca.
Gorontalo
Sepanjang pesisir Teluk Tomini, terpusat di wilayah Kabupaten Boalemo dan Gorontalo.
Sulawesi Tengah
Kepulauan Togian di Teluk Tomini, Tojo Una-Una, Kepulauan Banggai. Selain itu dimungkinkan dijumpai di pesisir Kabupaten Toli-Toli, Parigi Moutong dan Poso.
Sulawesi Tenggara
Terdapat di pesisir Konawe dan Kolaka (pulau utama). Di Pulau Muna (Desa Bangko, Kecamatan Baginti yang konon sudah ada sejak abad ke-16), Pulau Kabaena, Pulau Wolio, Pulau Buton, Kepulauan Wakatobi (Kaledupa, Binongko, Kapotta dan Tomea).
Sulawesi Selatan
Terpusat di Kelurahan BajoE, Kabupaten Bone. Orang Bajo banyak tinggal di kawasan sepanjang pesisir teluk Bone sejak ratusan tahun silam.
Orang Bajo juga banyak bermukim di pulau-pulau sekitar Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
Dari segi bahasa, kendati orang Bajo mempunyai satu bahasa. Namun dialek mereka terpengaruh dengan bahasa-bahasa daerah tempat mereka bermukim. Seperti di kabupaten Lembata, mereka hanya berbahasa Bajo dengan kaumnya, sementara itu mereka berbahasa Lamaholot bila bertemu di pasar atau berinteraksi dengan penduduk luar kelompoknya. Pernah sekitar 6 tahun silam saya pernah membaca artikel tentang surat orang Bajo asal Sabah, Malaysia yang ingin menjalin ikatan dengan orang Bajo di Sulawesi Tengah, disertakan juga sampel bahasa Bajo yang dipakai disana pula. Namun ketika sampel bahasa Bajo Malaysia dibandingkan dengan bahasa Bajo setempat, ternyata sudah mengalami perbedaan yang sangat jauh sebagai akibat pengaruh bahasa-bahasa lainnya.
Orang Bajo terutama di Sulawesi Selatan banyak mengadaptasi adat istiadat orang Bugis atau Makassar. Atau juga adat istiadat Buton di Sulawesi Tenggara. Sedangkan orang Bajo di Sumbawa cenderung mengambil adat Bugis, bahkan seringkali mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis/Buton di beberapa daerah. Meskipun telah ratusan tahun tinggal bersama penduduk lokal yang beragama Katolik atau Kristen di NTT, orang Bajo tetap sampai sekarang taat menganut agama Islam, dan bagi mereka Islam adalah satu-satunya agama yang menjadi ciri khas suku ini.
Menjaga kekayaan laut adalah salah sifat yang diemban oleh suku Bajo. Dengan kearifannya mereka mampu menyesuaikan diri dengan ganasnya lautan.